JAKARTA, Mediakarya – Pemerintah secara resmi memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2026, dari yang semula direncanakan Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
Pemotongan sebesar Rp67 triliun ini bertujuan untuk menjaga batas defisit fiskal. Kebijakan tersebut merupakan langkah efisiensi pemerintah guna mengantisipasi lonjakan harga minyak mentah dunia, serta mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa menaikkan harga BBM bersubsidi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, bahwa keputusan itu merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan dana program MBG dapat dikelola dengan lebih efisien.
Adapun realisasi penyaluran anggaran hingga 30 April tercatat sebesar Rp75 triliun, yang telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat serta 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“MBG sudah mencapai Rp75 triliun, itu 22,4 persen dari APBN yang sebesar Rp335 triliun. Tapi nanti bukan Rp335 triliun. Ada penghematan tertentu sesuai dengan instruksi Presiden, sehingga dana Badan Gizi Nasional (BGN) bisa dipakai lebih efektif dan efisien,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa, (19/5/2026)
Melansir laman Antaranews, Menkeu memberikan sinyal akan ada penghematan anggaran program MBG lanjutan, meski ia belum merinci detail rencana ke depan.
Namun, Purbaya mengatakan, Presiden Prabowo tengah memperbaiki manajemen program MBG serta cara BGN membelanjakan anggaran.
“Presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah. Yang penting itu,” tuturnya.
Sebagai catatan, belanja negara tumbuh signifikan sebesar 34,3 persen dengan nilai Rp1.082,8 triliun. Realisasi ini setara 28,2 persen dari target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun.
Belanja pemerintah pusat tercatat tumbuh 51,1 persen senilai Rp826 triliun. Bendahara negara menyatakan realisasi ini merupakan hasil dari strategi untuk meratakan penyaluran belanja pemerintah sepanjang tahun.
Secara rinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) tumbuh 57,9 persen atau senilai Rp400,5 triliun, sedangkan belanja non-K/L tumbuh 45,2 triliun atau Rp425,5 triliun.
Di sisi lain, pendapatan negara tercatat tumbuh sebesar 13,3 persen dengan realisasi senilai Rp918,4 triliun, sehingga defisit APBN mencapai 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp164,4 triliun pada 30 April 2026. (Hab)
