JAKARTA, Mediakarya — Pemerhati kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk cermat dalam menentukan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta yang baru. Ia menegaskan bahwa proses seleksi harus menempatkan integritas dan rekam jejak bebas masalah hukum sebagai prioritas utama.
“Sekda adalah lokomotif birokrasi daerah dan posisi eselon I tertinggi dalam karier ASN. Karena itu, figur terpilih harus benar-benar bersih, kompeten, dan memiliki komitmen kuat terhadap pelayanan publik,” ujar Trubus di Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Ia menilai, proses seleksi jabatan tinggi di level daerah sering dikaitkan dengan potensi penyalahgunaan kewenangan maupun praktik transaksional. Trubus berharap aparat penegak hukum lebih proaktif mengantisipasi potensi pelanggaran dalam proses penentuan pejabat strategis di pemerintahan daerah.
Seleksi calon Sekda DKI dilakukan menjelang masa purnabakti Sekda saat ini, Marullah Matali, pada 27 November 2025. Tiga nama kandidat telah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri, yakni:
- Sigit Wijatmoko – Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta
- Saefuloh Hidayat – Kepala BP Perumda DKI
- Uus Kuswanto – Wali Kota Jakarta Barat
Kabarnya, ketiganya telah melalui uji kompetensi dan wawasan kebangsaan (fit and proper test). Namun, Trubus menyebut terdapat dinamika terkait perbedaan hasil penilaian yang beredar di publik.
Rekam Jejak Kandidat
1. Uus Kuswanto
Menjabat Wali Kota Jakarta Barat, Uus juga pernah menjadi Penjabat Sekda DKI (2022–2023). Ia disebut pernah dimintai keterangan oleh Kejati DKI Jakarta sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi kegiatan fiktif di Dinas Kebudayaan DKI pada Januari 2025. Kasus tersebut kini telah menetapkan tiga tersangka. Proses hukum itu dinilai publik perlu menjadi pertimbangan dalam seleksi pejabat tinggi.
2. Saefuloh Hidayat
Saat ini memimpin BP Perumda DKI. Sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip dan Inspektur Provinsi DKI Jakarta. Sejumlah kalangan menilai kinerja pengawasan internal di era kepemimpinannya masih menyisakan PR dalam penanganan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran aparatur.
3. Sigit Wijatmoko
ASN karier yang meniti dari tingkat kecamatan hingga dipercaya beberapa Gubernur DKI menempati jabatan strategis, termasuk Wakil dan Plt Kepala Dinas Perhubungan, serta Wali Kota Jakarta Utara. Sigit pernah mengikuti seleksi Sekda pada 2020 dan menjadi salah satu kandidat terkuat.
Trubus menegaskan, pemilihan Sekda DKI harus menjadi momentum memperkuat tata kelola birokrasi.
“Figur Sekda menentukan arah kebijakan daerah, karena seluruh roda pemerintahan terkoordinasi melalui posisinya. Pemerintah harus memastikan keputusan ini bersih dari konflik kepentingan,” tegasnya.
Ia mendorong seluruh proses seleksi dilakukan transparan demi menghindari dugaan praktik jual beli jabatan yang dapat merugikan masyarakat dan melemahkan birokrasi DKI Jakarta. (hab)
