JAKARTA, Mediakarya – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para penasihat, utusan, dan staf khusus presiden dan wakil presiden untuk melapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, apabila merujuk pada dasar pembentukan penasihat, utusan, serta staf khusus presiden dan wakil presiden, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2024, jabatan tersebut memiliki fungsi strategis.
“Demikian halnya Perpres ini juga menyebut, bahwa hak keuangan Penasehat dan Utusan Khusus, setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan Menteri. Kemudian Staf Khusus, setara dengan Pimpinan Tinggi Madya atau setara eselon I.a,” ujar Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya yang diterima Mediakarya, Jumat (25/10/2024).
Sehingga jabatan Utusan, dan Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden memenuhi kriteria Penyelenggara Negara yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 1999.
“Kepatuhan LHKPN tentu kita pandang sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas seorang pejabat publik, sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip good governance,” ujarnya.
Untuk membahas hal ini, kata Budi Prasetyo, selanjutnya KPK akan berkoordinasi dengan Sekretariat Negara. (Dri)
