Pengamat Militer: Adili Mantan Pejabat Hingga Aparat yang Diduga Terlibat Atas Terbitnya HGB Di Perairan Tangerang

- Editor

Rabu, 22 Januari 2025 - 12:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wibisono (kiri) bersama Presiden Prabowo Subianto.

Wibisono (kiri) bersama Presiden Prabowo Subianto.

JAKARTA, Mediakarya – Pengamat Militer Wibisono mengapresiasi ketegasan presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi kasus pemagaran laut yang melibatkan kelompok pengusaha dan diduga menyeret sejumlah pejabat di era pemerintahan presiden Joko Widodo.

“Saya terharu dan salut dengan ketegasan presiden Prabowo dan aparat TNI yang menunjukan keberpihakannya dalam menjawab aspirasi masyarakat nelayan,” ujar Wibi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/1/2025).

Wibi menilai pembongkaran pagar laut di Tangerang merupakan bukti konkret bahwa negara dalam hal ini prajurit TNI selalu hadir dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selanjutnya, menanggapi pernyataan Menteri ATR/BPN yang membenarkan bahwa pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten telah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM), Wibi meminta presiden Prabowo agar memerintahkan penegak hukum mengusut tuntas siapa dalang di balik pemagaran laut hingga terbitnya HGB dan SHM di lokasi laut yang dipagar tersebut.

“Apabila dalam proses penyelidikan nanti terungkap sejumlah nama pengusaha, para pejabat terkait dan mantan menteri, bahkan mantan presiden sekalipun, jika terlibat dalam kasus tersebut maka kami meminta presiden Prabowo agar mendorong kasus itu diungkap secara transparan. Siapapun yang terlibat harus diadili,” tegas Wibi yang juga Ketua Dewan Pembina LPKAN ini.

Baca Juga:  Keren, Ternyata Komenwa Indonesia Satu-satunya Komduk yang Ikut HUT TNI ke 79

Wibi juga mengaku miris dengan kondisi bangsa dalam sepuluh tahun terakhir ini. Negara seperti dikendalikan oleh pengusaha dalam melanggengkan kekuasaan oligarki.

“Sebelum kasus pagar laut mencuat, isu soal pengkaving-kavlingan wilayah daratan juga sempat berhembus. Namun anehnya aparat penegak hukum terkesan bungkam. Bahkan jika ada masyarakat yang menyuarakan kasus tersebut maka kerap mendapatkan intimidasi hingga kriminalisasi.

“Oleh karenanya, kasus pembongkaran pagar laut di Tangerang ini menjadi momentum Pak Prabowo untuk menunjukkan kepada publik bahwa dirinya bukan dalam bayang-bayang Jokowi,” tegasnya.

“Saatnya presiden Prabowo membersihkan pemerintahannya dari pejabat yang mengkhianati rakyatnya. Kami yakin bahwa Pak Prabowo tidak punya beban dalam mengambil tindakan itu. Sebagai mantan prajurit beliau tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas dan keras terhadap pejabat korup,” ungkapnya.

Seperti diketahui bahwa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa jumlah sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) itu mencapai 263 bidang atas nama beberapa perusahaan hingga perorangan.

Nusron menyebutkan Sertifikat HGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang.

Kemudian, Nusron juga menyebutkan terdapat Surat Hak Milik (SHM) sebanyak 17 bidang.*

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Pasca Penyadapan dan Mundurnya Gibran, Perang Opini Dua Kubu Ancam Persatuan Bangsa
Makar Penyadapan Gagal, Yang Jatuh Justru Perancangnya
Foto Gibran di Seluruh Kantor Pemerintahan DKI Mulai Hari Ini Dicopot, Mas Pram: Sudah Konsultasi dengan Pemerintah Pusat
Silvester Matutina Bebas Berkeliaran, Kejagung Dituding Masih di Bawah Bayang-bayang Geng Solo
Cawapres Pengganti Gibran Harus Bersih, Pengamat: Jangan Punya Celah Hukum yang Berpotensi Kembali Didugat
Cawapres Harus Sesuai Keinginan Prabowo, KMP Serahkan ke Gerindra Agar Presiden Nyaman 
Milad Pertama, IMII Luncurkan Buku Profil dan Potong Tumpeng: Satu Tahun Hadir di Lima Wilayah, 2-3 Kegiatan Setiap Bulan
Zulkifli Hasan: PAN Tidak Ajukan Kader, Sepakat Dukung Calon Wapres dari Gerindra

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 07:31 WIB

Pasca Penyadapan dan Mundurnya Gibran, Perang Opini Dua Kubu Ancam Persatuan Bangsa

Selasa, 17 November 2026 - 07:10 WIB

Makar Penyadapan Gagal, Yang Jatuh Justru Perancangnya

Senin, 16 November 2026 - 14:01 WIB

Silvester Matutina Bebas Berkeliaran, Kejagung Dituding Masih di Bawah Bayang-bayang Geng Solo

Senin, 16 November 2026 - 12:06 WIB

Cawapres Pengganti Gibran Harus Bersih, Pengamat: Jangan Punya Celah Hukum yang Berpotensi Kembali Didugat

Senin, 16 November 2026 - 11:20 WIB

Cawapres Harus Sesuai Keinginan Prabowo, KMP Serahkan ke Gerindra Agar Presiden Nyaman 

Berita Terbaru

Advokat Ferdinand Hutahaean

Politik

Makar Penyadapan Gagal, Yang Jatuh Justru Perancangnya

Selasa, 17 Nov 2026 - 07:10 WIB