Pengusaha Transportasi Terancam Bangkrut Masaal Akibat Pandemi

- Editor

Kamis, 29 Juli 2021 - 07:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengamat kebijakan transportasi Bambang Istianto

Pengamat kebijakan transportasi Bambang Istianto

Jakarta, Mediakarya.id – Pengamat kebijakan transportasi Bambang Istianto menilai Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19 ternyata melumpuhkan sektor ekonomi.
Di antaranya adalah sarana transportasi publik.

Menurut Bambang, sebagai barang publik pemerintah wajib menyelamatkan transportasi publik yang sudah kolaps selama pandemi Covid 19 yang memasuki tahun kedua ini.

Bambang mengatakan, keberlangsungan hidup transportasi publik tidak lepas peran sektor swasta sebagai operator dan pemerintah yang mengelola barang publik dan masyarakat sebagai pengguna.

Direktur eksekutif center for public policy studies (CPPS) Indonesia itu juga mengatakan,
kehidupan ekonomi akan bangkit jika dunia transportasi publik kembali hidup normal.

“Saat ini dengan kebijakan PPKM yang diperpanjang semakin menenggelamkan dunia transportasi. Para pengusaha sudah tidak saja menjerit tetapi telah berdarah-darah menyelamatkan transportasi publik tetap bisa eksis,” kata Bambang dalam keterangannya, Kamis (29/7/2021).

Banyak pengusaha yang tidak sanggup menutupi biaya operasional, ditambah lagi dengan beban pembiayan perbankaan. Karena mayoritas kendaraan itu masih kredit. Karena itu, lanjut Bambang, pemerintah harus melakukan kebijakan prioritas tinggi untuk menyelamatkan dunia transportasi publik dari kebangkrutan massal.

Baca Juga:  Seharusnya Pemerintah Berterima Kasih Kepada Azis Syamsuddin

“Dengan demikian dukungan transportasi publik terhadap pergerakan manusia dan barang ke seluruh wilayah Indonesia dipastikan mampu membangkitkan ekonomi secara lebih merata dan masif,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah tidak perlu paranoid terhadap efek penularan Covid, dikarenakan prokes saat ini sudah cukup melembaga di tengah kehidupan masyarakat.

“Tinggal bagaimana sistem pengawasannya. Dalam penegakkan prokes tentunya pemerintah harus memaksimalkan peran aparat. Baik itu ASN maupun TNI-Polri,” katanya.

Untuk itu, kata Bambang, Kementerian Perhubungan sebagai leading sektor harus all out membuat dan melaksanakan kebijakan transportasi publik secara tetintegrasi antara aspek teknis transportasi dan kelembagaan usaha supaya kebijakan tepat sasaran.***

 

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Tutup Golkar e-sports Turnament 2026, Sekjen DPP Partai Golkar Sarmuji ; Event e-sports ini Bukti Golkar Akrab Dengan Anak Muda
Miss Chinese Indonesia 2026 Usung The Power of Harmony, Ajak Anak Muda Perkuat Persatuan
Siap Gelar Regenerasi dan Pelatihan Duta Damai Lampung, BNPT RI Akan Hadirkan Ken Setiawan
GNK Bedah Sikap Bahlil: Dari Ancaman Somasi, Tradisi Golkar yang Diterabas, Hingga Dugaan Boneka Jokowi
Guntur Romli Tegaskan PDI Perjuangan Tidak Berambisi Soal Wapres, Jangan Mengalihkan Isu!
Agus Wahid: Wapres Bukan Ban Serep, Kekosongan Harus Segera Diisi, Tapi Jangan Asal Pilih
Dede Yusuf Ungkap Pelayanan Di Kota Bekasi
Putusan Sengketa Dinilai Cacat Substansi, Tim Hukum Yuli Yanti Hutagaol Adukan Hakim PN Jakarta Utara ke KY

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 21:55 WIB

Tutup Golkar e-sports Turnament 2026, Sekjen DPP Partai Golkar Sarmuji ; Event e-sports ini Bukti Golkar Akrab Dengan Anak Muda

Sabtu, 14 November 2026 - 18:48 WIB

Miss Chinese Indonesia 2026 Usung The Power of Harmony, Ajak Anak Muda Perkuat Persatuan

Sabtu, 14 November 2026 - 17:51 WIB

GNK Bedah Sikap Bahlil: Dari Ancaman Somasi, Tradisi Golkar yang Diterabas, Hingga Dugaan Boneka Jokowi

Sabtu, 14 November 2026 - 17:18 WIB

Guntur Romli Tegaskan PDI Perjuangan Tidak Berambisi Soal Wapres, Jangan Mengalihkan Isu!

Sabtu, 14 November 2026 - 08:30 WIB

Agus Wahid: Wapres Bukan Ban Serep, Kekosongan Harus Segera Diisi, Tapi Jangan Asal Pilih

Berita Terbaru