Perayaan Perlawanan Ekonomi

- Penulis

Senin, 13 Oktober 2025 - 12:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Prof. Dr. Yudhie Haryono

Prof. Dr. Yudhie Haryono

Oleh: Yudhie Haryono (CEO Nusantara Centre)

Merasakan jeda. Tetapi jeda ini terlalu panjang. Terlebih, rintik hujan tak henti-henti. Kami terjebak limbo di Bandara Kualanamu, Medan. Aku hendak menghadiri temu ekonom muda dalam perayaan perlawanan.

Apa yang dilawan? Dua projek besar: denasionalisasi dan deindonesianisasi. Tentu saja ini kerja raksasa. Lebih tepatnya, kerja peradaban. Dan, dalam perayaan itu harus ditegaskan “tidak tergantung pada kemenangan dan kursi.”

Tentu, karena hidup keren bisa dinikmati dan dirayakan tanpa harus jual diri. Tanpa harus menjilat dan menghamba; tidak wajib merubah merdeka jadi budak dan gedibal.

Ini semua berkebalikan dengan penyembah kursi, hamba kuasa. Merekalah yang selama 50 tahun dilakukan oleh para ekonom neoliberalis di seputar istana: Bappenas, Kemenkeu dan Bank Indonesia.

Mereka yang membuat indonesia jadi negara predator. Negara (elite) yang menggunakan kekuasaannya untuk mengeksploitasi dan memangsa sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) untuk kepentingan kelompok tertentu.

Di negara predatoris, korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang menjadi tradisi. Defisit akuntabilitas dan bertindak sewenang-wenang tanpa konsekuensi menjadi menu sehari-hari.

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM), penindasan terhadap oposisi, pembatasan kebebasan, dan kekerasan terhadap masyarakat sipil jadi kurikulum harian.

Peningkatan kemiskinan, pengangguran dan kesakitan sangat signifikan. Bahkan, penghancuran ketiganya “bukan tujuan.” Kurikulumnya justru pelanggengan. Menjijikkan sekali.

Baca Juga:  Surya Paloh: PKS Telah Matang di Usia Ke-20

Tentu saja, ekonom gelap (neoliberal) tidak bisa menerangi ekonomi Indonesia yang gelap. Kegelapan yang memastikan terciptanya negara predatoris. Sebab, yang bisa menerangi ekonomi gelap hanya ekonom terang (Pancasila).

Setelah bertemu pasukan, perjamuan dan perayaan perlawanan ekonomi, kertas kerja disepakati: sejarah di kita, seidealis apapun orangnya bila ketemu kepentingan diri, keluarga dan genknya, maka banyak yang runtuh jiwanya.

Menghadapi realitas itu, setidaknya kami pilih “mati dengan terhormat.” Agar DNA patriotisme dan jiwa revolusioner tidak punah dan redup di negeri kita ini.

Bila patriotisme punah, yang tersisa hanya hitung-hitungan untung-rugi. Lalu, negeri ini bakal jadi pasar tanpa jiwa, tempat orang saling jual harga diri demi posisi.

Tanpa patriotisme, bangsa cuma nama di peta, bukan rumah tempat tertawa bersama dan kaya bersama: bukan negeri pancasila. Bukan baldah toyyibah. Bukan negeri yang diimpikan para pendirinya.

Menjadi subjek kerja peradaban ini, mari kita kutip nasihat sastrawan besar republik Indonesia, Suryaesa (2025), “idealis yang tak pernah belajar mengalah, akhirnya kalah oleh dirinya sendiri. Tapi, idealis yang bisa menunduk tanpa tunduk dialah yang benar-benar tegak.

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Inilah Kabid Humas Polda Terbaik 2026 Berdasarkan Survei ETOS Institute
Ketika Bea Cukai Menjadi Medan Pertarungan Kekuasaan
Lima Tuntutan, Satu Pertanyaan: Negara Masih Mendengar atau Tetap Abai?
Pemprov Disarankan Gandeng Polda Metro Hapus Denda ETLE
Bantah Halangi Penyidikan, Pendiri IAW Beberkan Sejumlah Fakta Dukungan Penegakan Hukum di KPK
PMPRI Kembali Soroti Kasus Korupsi di BGN: Apa Hubungannya Gizi Anak Dengan Kaos Kaki Militer?
Antara Daftar Nama dan Fakta Hukum: Cara Publik Menyaring Informasi di Tengah Kasus Dugaan Korupsi di BGN
Iskandar Sitorus Bantah Tudingan Jubir KPK, Praktisi Hukum Minta Kedepankan Fakta
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 16 Juni 2026 - 17:33 WIB

Inilah Kabid Humas Polda Terbaik 2026 Berdasarkan Survei ETOS Institute

Selasa, 16 Juni 2026 - 16:55 WIB

Ketika Bea Cukai Menjadi Medan Pertarungan Kekuasaan

Senin, 15 Juni 2026 - 12:40 WIB

Lima Tuntutan, Satu Pertanyaan: Negara Masih Mendengar atau Tetap Abai?

Senin, 15 Juni 2026 - 08:45 WIB

Pemprov Disarankan Gandeng Polda Metro Hapus Denda ETLE

Minggu, 14 Juni 2026 - 23:47 WIB

Bantah Halangi Penyidikan, Pendiri IAW Beberkan Sejumlah Fakta Dukungan Penegakan Hukum di KPK

Berita Terbaru

Kantor Pusat Bea Cukai (Foto: Ist)

Headline

Ketika Bea Cukai Menjadi Medan Pertarungan Kekuasaan

Selasa, 16 Jun 2026 - 16:55 WIB