BEKASI, Mediakarya – Komunitas Persatuan Pemuda Burangkeng Peduli Lingkungan (Prabu PL) mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk lebih serius dalam menangani persoalan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng yang terletak di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Ketua Prabu PL, Carsa Hamdani menilai, TPA Burangkeng belum dikelola dengan serius oleh Pemkab Bekasi. Akibatnya, keberadaan TPA ini menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan setempat. Padahal, kawasan seluas 11,6 hektar yang menjadi pembuangan akhir sampah untuk masyarakat Kabupaten Bekasi ini sudah berjalan puluhan tahun.
“Dalam kajian kami, ada 37 masalah dan solusi pengelolaan TPA Burangkeng yang sudah kami bukukan dan telah kami sampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Hanya saja sampai saat ini belum ada realisasinya,” kata Carsa kepada awak media, baru-baru ini.
Dia menjelaskan, kajian dalam bentuk laporan rapid assessment (penilaian cepat) tersebut dilakukan Prabu- PL dan stakeholder terkait pada tahun 2019.
Diantara kajian tersebut antara lain mengkaji penataan dan penyediaan multi teknologi skala menengah dan besar, penyediaan dan pengoperasian IPAS selama 24 jam penuh, penyediaan sumur pantau, uji laboratorium setiap bulan, penghijauan dan pagar hijau di sekeliling TPA Burangkeng, penambahan lahan TPA sekitar 30-40 ha untuk pembangunan infrastuktur dan teknologi pengelolaan sampah, penyediaan pencucian kendaraan, pemberian kompensasi kepada warga Burangkeng, dan sebagainya.
“Untuk kompensasi sebesar Rp100 ribu per bulan memang sudah diberikan dan baru satu tahun ini berjalan. Tapi, kewajiban lain Pemda masih banyak dalam hal pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan untuk lebih memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar,” ujar Carsa.
Dia juga menyoroti persoalan perluasan lahan TPA Burangkeng yang hanya sekedar menjadi wacana. Menurutnya, pengelolaan sampah yang saat ini masih menggunakan sistem open dumping membuat sampah di TPA menggunung dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat.
“Perluasan lahan TPA sangat penting. Kalau hal ini terbentur masalah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), maka itu adalah pekerjaan antara eksekutif (Pemkab Bekasi) dan legislatif (DPRD), bukan tugas masyarakat lagi. Itu kan bisa secepatnya dirubah dan diatur,” ungkap Carsa.
“Ini urgent (mendesak) dan sudah darurat. Maka lakukan perubahan tata ruang mengingat TPA ini sudah over kapasitas. Bisa saja nanti sampah dibuang di jalan kalau TPA ini tidak ditangani dengan serius,” sambungnya.
Carsa memastikan bahwa warga sekitar TPA Burangkeng tidak mempermasalahkan terkait dengan perluasan lahan. “Jadi, perluasan lahan harusnya jangan hanya sekedar wacana saja. Ini sudah saatnya,” tegas Carsa.
Di samping itu, dia meminta kepada Pemkab Bekasi untuk lebih memperhatikan lagi pembangunan di Desa Burangkeng. “Karena di wilayah Desa Burangkeng ada TPA yang menjadi objek vital bagi Kabupaten Bekasi,” ucapnya.
Sebagai informasi, Prabu PL merupakan komunitas yang konsen terhadap pengelolaan sampah di TPA Burangkeng. “Lahirnya Prabu PL bukan hanya karena adanya TPA, tapi memang keberadaan TPA menjadi inspirasi buat kami untuk bersuara,” kata Carsa.
Terbentuknya Prabu PL, lanjut Carsa, juga menjadi suatu gerakan kearifan lokal di setiap desa yang tidak hanya berusaha mewujudkan lingkungan yang bersih, tapi juga untik menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
“Kami ingin menjadi magnet untuk rekan-rekan para pemuda dimanapun berada agar menjaga lingkungannya dan memperkuat dengan kegiatan yang positif. Kami juga ingin menumbuhkan lagi sifat gotong royong yang sekarang sudah mulai punah,” pungkas Carsa. (Supri)
