Program Tebus Murah Bapok dari Cakada Mengancam Pendapatan Pedagang Kecil

- Penulis

Senin, 28 Oktober 2024 - 10:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori

Pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori

JAKARTA, Mediakarya – Program tebus murah sejumlah komoditas bahan pokok (bapok) yang dilakukan oleh paslon pilkada nomor urut 3 Tri Adhianto-Harris Bobihoe dinilai akan mengancam pendapatan pelaku usaha kecil.

Pernyataan itu dikemukakan pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menanggapi masifnya program tebus murah bahan pokok yang dilakukan oleh paslon pilkada Kota Bekasi nomor urut 3 Tri-Harris.

Menurut dia, program tebus murah yang bernuansa politis itu sangat berdampak bagi pedagang ritel kecil. Khususnya terhadap komoditi yang masuk dalam tebus murah.

“Terutama, bagi pedagang ayam yang memang tidak bertahan lama. Terlebih jika tidak memiliki Freezer (lemari pendingin) ketika ayamnya tak terjual lantaran minat masyarakat menurun karena adanya pembagian ayam tebus murah oleh salah satu cakada, maka akan menjadi kerugian tersendiri bagi pedagang ayam,” kata Khudori kepada Mediakarya, Ahad (27/10/2024).

Baca Juga:  Beredar Poto Mochtar Mohamad dan Tri Adhianto Di Tengah Isu Korupsi di Kota Bekasi

Dia berpandangan, seyogyanya program tebus murah sejumlah komoditi itu dapat melibatkan pelaku usaha ritel, sehingga dapat mendongkrak pendapatan bagi pelaku usaha di wilayah tersebut.

“Jadi, program tebus murah jangan hanya menjadi objek pada momentum politik saja. Namun harus mempertimbangkan dampak lainnya,” kata Khudori.

Sebab, bantuan atau program tebus murah tersebut dipastikan bakal mengancam pendapatan pedagang kecil.

“Dan pastinya cakada tersebut tidak mungkin belanja pada pedagang ritel namun lebih memilih membeli kepada distributor karena dengan jumlah yang besar dan pastinya lebih murah,” ucapnya.

Dirinya meminta kepada penyelenggara Pilkada Kota Bekasi dalam hal Bawaslu untuk segera melakukan pengawasan dan mengkaji ulang program tebus murah yang dilakukan oleh salah satu cakada Kota Bekasi tersebut.**

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Lagu Ciptaan Bupati Purwakarta Dituding Lecehkan Perempuan
Dinilai Jadi Beban APBD, Inspektorat Kota Bekasi Diminta Audit Sejumlah BUMD Yang Terus Merugi
Korupsi MBG: Hukum Satu Ukuran Bagi Semua
Transvision & ION Network Bangun Sinergi Strategis, Hadirkan Ekosistem Streaming Melalui CubMu
Polemik Dugaan Diskriminasi Anggaran Media di Kota Bekasi, Begini Kata Pakar Komunikasi
Diskriminasi Belanja Media, Direktur PKSD UI Minta Pemkot Bekasi Belajar dari Peristiwa Hukum BJB
PLN Enjiniring Perkuat Transformasi, Susunan Direksi Baru Siap Dukung Target Net Zero Emissions
LPKAN Soroti Penanganan Kasus Blueray Cargo, Desak KPK Bongkar Mata Rantai Dugaan Suap
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 3 Juli 2026 - 23:35 WIB

Lagu Ciptaan Bupati Purwakarta Dituding Lecehkan Perempuan

Jumat, 3 Juli 2026 - 20:02 WIB

Dinilai Jadi Beban APBD, Inspektorat Kota Bekasi Diminta Audit Sejumlah BUMD Yang Terus Merugi

Jumat, 3 Juli 2026 - 19:19 WIB

Korupsi MBG: Hukum Satu Ukuran Bagi Semua

Jumat, 3 Juli 2026 - 17:53 WIB

Transvision & ION Network Bangun Sinergi Strategis, Hadirkan Ekosistem Streaming Melalui CubMu

Jumat, 3 Juli 2026 - 15:45 WIB

Polemik Dugaan Diskriminasi Anggaran Media di Kota Bekasi, Begini Kata Pakar Komunikasi

Berita Terbaru

Bupati Purwakarta Saepul Bahri (Foto: suara.com)

Headline

Lagu Ciptaan Bupati Purwakarta Dituding Lecehkan Perempuan

Jumat, 3 Jul 2026 - 23:35 WIB

Kantor Pusat Badan Gizi Nasional (BGN) Foto: dok. Aditiya/Mediakarya

Headline

Korupsi MBG: Hukum Satu Ukuran Bagi Semua

Jumat, 3 Jul 2026 - 19:19 WIB