Program Tebus Murah Bapok dari Cakada Mengancam Pendapatan Pedagang Kecil

- Penulis

Senin, 28 Oktober 2024 - 10:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori

Pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori

JAKARTA, Mediakarya – Program tebus murah sejumlah komoditas bahan pokok (bapok) yang dilakukan oleh paslon pilkada nomor urut 3 Tri Adhianto-Harris Bobihoe dinilai akan mengancam pendapatan pelaku usaha kecil.

Pernyataan itu dikemukakan pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menanggapi masifnya program tebus murah bahan pokok yang dilakukan oleh paslon pilkada Kota Bekasi nomor urut 3 Tri-Harris.

Menurut dia, program tebus murah yang bernuansa politis itu sangat berdampak bagi pedagang ritel kecil. Khususnya terhadap komoditi yang masuk dalam tebus murah.

“Terutama, bagi pedagang ayam yang memang tidak bertahan lama. Terlebih jika tidak memiliki Freezer (lemari pendingin) ketika ayamnya tak terjual lantaran minat masyarakat menurun karena adanya pembagian ayam tebus murah oleh salah satu cakada, maka akan menjadi kerugian tersendiri bagi pedagang ayam,” kata Khudori kepada Mediakarya, Ahad (27/10/2024).

Baca Juga:  Pengamat Ekonomi: Program Tebus Murah Bahan Pokok Bermuatan Politik Berdampak Buruk Bagi Pedagang Kecil

Dia berpandangan, seyogyanya program tebus murah sejumlah komoditi itu dapat melibatkan pelaku usaha ritel, sehingga dapat mendongkrak pendapatan bagi pelaku usaha di wilayah tersebut.

“Jadi, program tebus murah jangan hanya menjadi objek pada momentum politik saja. Namun harus mempertimbangkan dampak lainnya,” kata Khudori.

Sebab, bantuan atau program tebus murah tersebut dipastikan bakal mengancam pendapatan pedagang kecil.

“Dan pastinya cakada tersebut tidak mungkin belanja pada pedagang ritel namun lebih memilih membeli kepada distributor karena dengan jumlah yang besar dan pastinya lebih murah,” ucapnya.

Dirinya meminta kepada penyelenggara Pilkada Kota Bekasi dalam hal Bawaslu untuk segera melakukan pengawasan dan mengkaji ulang program tebus murah yang dilakukan oleh salah satu cakada Kota Bekasi tersebut.**

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Ketika Uang Negara Hanya Dinikmati Sekelompok Pejabat
Pertumbuhan Yang Mengkhianati Keadilan Sosial
Ketua DPR Dorong Penegak Hukum Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual
Kasus Blueray Cargo jadi Pintu Masuk Audit Anvestigatif di DJBC
Duelisme Kepemimpinan, Partai Besutan Yusril Ihza Mahendra Berperkara di MK
KP3B Bagikan APD dan Rencanakan Program Pengobatan Gratis untuk Pemulung di TPA Burangkeng
Srikandi PLN EMI pada Hari Kartini 2026, Perkuat Peran Perempuan dalam Mendorong Keberlanjutan
PT KAI Lanjutkan Pendampingan Korban Terdampak Insiden Stasiun Bekasi Timur
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 5 Mei 2026 - 11:11 WIB

Ketika Uang Negara Hanya Dinikmati Sekelompok Pejabat

Selasa, 5 Mei 2026 - 10:56 WIB

Pertumbuhan Yang Mengkhianati Keadilan Sosial

Selasa, 5 Mei 2026 - 07:46 WIB

Ketua DPR Dorong Penegak Hukum Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 4 Mei 2026 - 20:41 WIB

Kasus Blueray Cargo jadi Pintu Masuk Audit Anvestigatif di DJBC

Senin, 4 Mei 2026 - 20:17 WIB

Duelisme Kepemimpinan, Partai Besutan Yusril Ihza Mahendra Berperkara di MK

Berita Terbaru

Yusuf Blegur.

Headline

Ketika Uang Negara Hanya Dinikmati Sekelompok Pejabat

Selasa, 5 Mei 2026 - 11:11 WIB

Ucapan Hari Buruh 2026 (Foto: AI)

Headline

Pertumbuhan Yang Mengkhianati Keadilan Sosial

Selasa, 5 Mei 2026 - 10:56 WIB

ITPLN memperkuat riset global melalui kolaborasi GLU–APERTI BUMN di Bandung. (Foto: dok. ITPLN)

Departemen

ITPLN Perkuat Riset Dunia, Bidik Energi Masa Depan

Senin, 4 Mei 2026 - 22:31 WIB