BEKASI, Mediakarya.id – Pendataan vaksinasi Covid-19 diubah setelah ada warga Kabupaten Bekasi yang tidak bisa melaksanakan vaksinasi lantaran NIK dicatut oleh warga negara asing atau WNA.
Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan, pemerintah saat ini sedang menyempurnakan data vaksinasi yang disesuaikan dengan data administrasi kependudukan di Kementerian Dalam Negeri.
“Sudah dirapatkan di Kemendagri dengan Kemenkes dan Kemenkominfo. Hasilnya data akan disempurnakan,” kata Dani, Rabu (4/8/2021).
Kata Dani. Dari hasil rapat tersebut, ketiga kementerian akan berkoordinasi untuk menyempurnakan data vaksin. Serta, kesalahan pada nomor induk kependudukan (NIK).
“Semua data vaksin akan disempurnakan dan data-data NIK yang salah akan diperbaiki sesuai database kependudukan di Kemendagri,” katanya.
Kepastian penyempurnaan data ini akan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
“Hari Jumat besok akan ada penandatanganan PKS pemanfaatan data kependudukan dengan peduli lindungi dan PCare,” ujarnya.
Dani bersyukur kasus pencatutan NIK yang menimpa warganya langsung ditangani di tingkat nasional. Ia berharap tidak ada lagi warga yang tidak dapat divaksin karena persoalan administrasi.
“Apalagi kasus penggunaan NIK ini agar jangan sampai terjadi lagi. Karena sesuai target pemerintah, vaksinasi ini penting,” ucapnya.
*Kasus NIK Warga Kabupaten Bekasi Dicatut WNA yang Pertama*
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Sri Enny Mainiarti mengatakan, Wasit Ridwan, warga yang NIK-nya dicatut oleh WNA telah mendapatkan vaksin. Wasit pun telah menerima sertifikat meski dibuat secara manual.
“Vaksin sudah diberikan di pihak puskesmas dan sertifikatnya sudah diberikan. Untuk sementara itu bisa dipakai untuk perjalanan atau masuk kerja. Nanti akan ada perbaikan,” katanya.
Menurut Enny kasus yang dialami Wasit menjadi yang pertama di Bekasi. Sebelumnya, tidak ada kasus yang membuat warga gagal divaksin, apalagi disebabkan administrasi.
“Jadi tidak ada sebenarnya itu yang gagal divaksin. Semuanya, sesuai administrasi menerima vaksin. Adapun yang tunda vaksin itu lebih kepada masalah kesehatannya, alasan medis. Di luar itu, tidak ada persoalan lain,” katanya.
Enny mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan percepatan vaksinasi demi mengejar herd immunity. Pemkab Bekasi menarget 50 persen warga telah mendapatkan vaksin dosis pertama hingga akhir Agustus ini. (Sygy)
