JAKARTA, Mediakarya – Pemprov DKI Jakarta memberi sinyal bakal mengisi sejumlah posisi jabatan kosong di lingkungan Pemprov DKI.
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta, Marullah Matali masih banyak jabatan kepala dinas dan kepala badan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang kosong.
“Disampaikan bahwa jabatan-jabatan yang kosong itu kita sepakati untuk segera, sambil jalan kita isi,” kata Marullah usai bertemu dengan tim transisi gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno, di Gedung DPRD Jakarta pada Senin (13/1).
Kata mantan Walikota Jakarta Selatan kekosongan jabatan ini tidak hanya terjadi di tingkat dinas, tetapi juga di tingkat kecamatan hingga kelurahan. Oleh karena itu, proses pengisian jabatan akan dilakukan sesegera mungkin tanpa menunggu pelantikan gubernur dan wakil Gubernur baru.
“Ini bukan soal pelantikan dan setelahnya, tapi itu segera kita lakukan pengisian. Kalau prosesnya bisa terjadi sebelum pelantikan pun, ini sudah kita komunikasikan sebelumnya,” ungkap Marullah.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengungkapkan keterlambatan pengisian kursi kosong di berbagai pos pemerintahan saat ini, masih menunggu penyelesaian proses formasi ASN 2025 yang tengah berjalan.
“Formasi ASN 2025 saat ini tinggal di tahap penempatan. Proses seleksi dan penyesuaian sudah hampir selesai,” ujar Mujiyono saat berbincang dengan wartawan, Senin (7/1/2025).
Politisi senior yang sudah 4 periode ngantor di Kebon Sirih ini menambahkan, seleksi berbasis CAT menjadi syarat utama untuk memastikan kualitas sumber daya manusia di berbagai posisi strategis.
Loyalis AHY ini juga menyoroti kendala yang dihadapi ASN, seperti ketidakcocokan kualifikasi pendidikan dengan pangkat mereka saat ini.
“Banyak ASN yang sebenarnya lulusan S1, tetapi masih berada di level staf. Proses seleksi dan penyesuaian ini penting agar kinerja lebih optimal,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia memperingatkan bahwa kelambatan dalam mengisi posisi ini bisa berdampak serius, seperti meningkatnya tingkat pengangguran yang memicu kriminalitas.
“Pengangguran yang tinggi bisa meningkatkan risiko kriminalitas. Hal ini seharusnya menjadi prioritas dalam kebijakan nasional,” tegas Mujiyono.
Berdasarkan data yang dihimpun Media Karya, sejumlah posisi pejabat eselon II yang dijabat Plt antara lain Walikota Jakarta Timur, Bupati Kepulauan Seribu, Wakil Wali kota Jakarta Pusat, Asisten Kesra, Kepala dinas SDA, Kepala Dinas Informasi Komunikasi dan Statistik, Kepala BPAD, Kepala dinas Damkar, Kepala dinas pendidikan, Kepala Bakesbangpol, Sekretaris Bakesbangpol, Sekwan DPRD DKI, kepala biro umum, kepala biro KDH, wakil kasatpol PP DKI. (dri)
