UU Tentang Pengelolaan Sampah Nasional Perlu Direvisi

- Penulis

Selasa, 14 Juni 2022 - 06:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sampah Bantargebang

Sampah Bantargebang

JAKARTA, Mediakarya – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendukung revisi Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sebeb UU sebelumnya dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi pengelolaan sampah yang dibutuhkan Indonesia terkini.

Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo menegaskan, sampah selama ini menjadi problem besar. Tidak hanya jadi problem nasional, bahkan sekarang jadi problem dunia karena menyangkut aspek lingkungan. 

“Jika ditarik mundur, sebenarnya sumber (sampah) bisa dari rumah masyarakat, ruang publik, tempat pariwisata, dan juga yang luar biasa ya dari Industri,” tutur Firman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Baleg DPR RI dengan para narasumber terkait revisi UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2022).

Firman mengatakan, tidak adil jika negara yang menanggung sepenuhnya pengelolaan sampah di Indonesia. Padahal sumber sampah berasal dari berbagai individu, kelompok, bahkan industri. Tidak hanya itu, ia menegaskan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah juga bukan pamungkas dalam tata kelola sampah.

Baca Juga:  Pemprov NTB Belum Menyusun Anggaran Pilkada 2024

Oleh karenanya, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini ingin penyederhanaan perizinan dan sertifikasi sekaligus memperjelas peran partisipasi publik dalam tata kelola sampah Indonesia harus jadi dipertimbangkan dalam proses revisi UU Nomor 18 Tahun 2008. Tanpa dua pertimbangan tersebut, pemerintah pusat maupun daerah tidak akan mungkin bisa menyelesaikan permasalahan tata kelola sampah.

“Rasanya tidak fair, kalau dalam regulasi ini segala sesuatunya itu dikembalikan kepada negara. Tempat Pembuangan Akhir menjadi kewajiban daripada pemerintah kabupaten kota di mana, bebannya besar tapi (didukung) APBD kecil, apalagi sekarang otonomi daerah,” ungkap Anggota Komisi IV DPR RI tersebut.

Pihaknya pun berharap dengan dibukanya peluang revisi UU Nomor 18 Tahun 2008, tidak hanya hadirnya insentif, namun juga setiap elemen baik masyarakat hingga industri bisa terdorong terjun langsung bersama pemerintah mengelola sampah dengan regulasi yang sederhana namun tetap tegas diterapkan.***

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Pakar Audit Ungkap Risiko Himbara dalam Kelola Rekening Dormant
Takdir Ketimpangan dari Kebijakan Negara
Pakar Lingkungan Hidup Ini Kritik soal Tata Kelola Sampah di Tangsel
Bulog dan 100 Infrastruktur Pascapanen: Pembelajaran dari Masa Lalu
Penuhi Kebutuhan Iduladha 1447 H, Perumda Dharma Jaya Targetkan Penyediaan 900 Ekor Sapi
HAKU Almond Classic Deluxe Jadi Andalan Glico WINGS, Ajak Gen Z Temukan Momen Tenang di Tengah Kesibukan
Ahli di PN Jakarta Utara: Tak Ada Unsur Pidana dalam Kasus Ayah Ambil Anak
Tragedi Bekasi Timur Jadi Alarm Keras, PII Dorong Audit Total dan Implementasi ATP Nasional
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 1 Mei 2026 - 10:58 WIB

Pakar Audit Ungkap Risiko Himbara dalam Kelola Rekening Dormant

Jumat, 1 Mei 2026 - 10:27 WIB

Takdir Ketimpangan dari Kebijakan Negara

Jumat, 1 Mei 2026 - 09:40 WIB

Pakar Lingkungan Hidup Ini Kritik soal Tata Kelola Sampah di Tangsel

Jumat, 1 Mei 2026 - 06:13 WIB

Bulog dan 100 Infrastruktur Pascapanen: Pembelajaran dari Masa Lalu

Rabu, 29 April 2026 - 21:24 WIB

HAKU Almond Classic Deluxe Jadi Andalan Glico WINGS, Ajak Gen Z Temukan Momen Tenang di Tengah Kesibukan

Berita Terbaru

Logo Bank yqng tergabung dalam Himbara (Foto: Int)

Ekonomi & Bisnis

Pakar Audit Ungkap Risiko Himbara dalam Kelola Rekening Dormant

Jumat, 1 Mei 2026 - 10:58 WIB

Ucapan Hari Buruh 2026 (Foto: AI)

Opini

Negara Bicara Angka, Pengangguran Bicara Realita

Jumat, 1 Mei 2026 - 10:33 WIB

Ucapan Hari Buruh 2026 (Foto: AI)

Headline

Takdir Ketimpangan dari Kebijakan Negara

Jumat, 1 Mei 2026 - 10:27 WIB