PEKANBARU, Mediakarya – Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau menempatkan 13 warga Rohingya yang terlantar di daerah setempat beberapa waktu lalu di “community house” atau tempat penampungan sementara pengungsi setelah proses verifikasi oleh tim UNHCR.
Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Muflihun mengatakan bahwa warga Rohingya itu nantinya dalam pengawasan Tim Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (PPLN). Mereka merupakan gabungan sejumlah instansi yang mengawasi para pengungsi luar negeri.
“Itu yang ada di Pekanbaru kemarin itu lari, naik bus ke Pekanbaru. Jadi melarikan diri, bukan ditempatkan. Sampai hari ini kita jaga situasinya masih kita bicarakan,” katanya, Kamis.
Pemerintah kota bersama forum pimpinan daerah sudah dua kali melakukan konferensi video dengan kementerian membahas permasalahan pengungsi. Ada rencana pemerintah pusat mencari pulau khusus untuk menampung warga Rohingya.
“Kita juga bahas ini bersama Forkopimda, agar nantinya kita cari solusi terkait keberadaan para pengungsi di Pekanbaru,” ulasnya.
Muflihun mengimbau masyarakat agar jangan resah dengan keberadaan para pengungsi. Ia meyakinkan bahwa pemerintah bersama Forkopimda peduli terhadap aspirasi masyarakat.
“Kita bukan seenaknya menampung para pengungsi, tapi semua ada prosedur yang harus dijalankan,” terangnya, dilansir dari antara.
Dirinya menambahkan pemerintah kota juga siap mengikuti arahan pemerintah pusat terkait penanganan pengungsi. Ia menyebut bahwa hingga kini belum ada arahan khusus dari pemerintah pusat terkait rencana penempatan pengungsi baru.
Muflihun menegaskan hingga saat ini belum ada surat resmi untuk penunjukan Kota Pekanbaru sebagai lokasi penempatan pengungsi Rohingya. Ia tidak ingin masyarakat salah paham terkait informasi atau isu yang berkembang seputar pengungsi. (sm)
