175.023 Pelaku Usaha Miliki Sertifikat Perseroan Perseorangan

- Editor

Rabu, 18 Oktober 2023 - 22:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PEKANBARU, Mediakarya – Sebanyak 175.023 pelaku usaha yang telah menerima Sertifikat pendaftaran Perseroan Perorangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia periode Oktober 2021 hingga awal Oktober 2023, sebagai langkah konkrit untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha UMK untuk mengembangkan usaha dengan memberikan kepercayaan diri kepada pelaku usaha.

“Dari 175.023 pelaku usaha itu tercatat untuk Provinsi Riau adalah 2.726 Perseroan Perorangan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jumlah pelaku usaha yang mendirikan Perseroan Perorangan terus bertambah,” kata Staf Khusus Menkumham Bidang Transformasi Digital, Fajar BS Lase, di Pekanbaru, Riau, Rabu.

Dalam diskusi bertema “Kebijakan Pemerintah Memajukan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Perseroan Perorangan” ini, di hadapan 200 peserta, Lase menjelaskan, perseroan perorangan beserta aplikasinya yang diluncurkan pada 8 Oktober 2021 oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, di Bali, merupakan langkah konkrit untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha UMK untuk mengembangkan usaha dengan memberikan kepercayaan diri kepada pelaku usaha.

Ia mengatakan syarat pengajuan pinjaman modal sekaligus memudahkan kalangan perbankan dalam memantau keberlanjutan bisnis pelaku usaha tersebut adalah melalui laporan keuangan.

“Karena itu di dalam aplikasi perseroan perorangan juga telah disiapkan menu atau fitur laporan keuangan sederhana yang dapat diisi secara elektronik dan tentu tidak menyulitkan pelaku UMK ​​​​​. Perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas atau sole proprietorship with limited liability.

Perseroan perorangan yang diatur dalam UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6/2023 (UU Cipta Kerja), mempunyai keunikan yakni pelaku UMK dapat mendirikan perseroan terbatas, yang pendirinya cukup satu orang dan sekaligus sebagai pemegang saham.

“Kelebihan perseroan ini di antaranya memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan,” katanya.

Baca Juga:  Kapolri Wujudkan Mimpi Atlet Peraih Emas PON Teuku Tegar Jadi Polisi

Kemudian, didirikan cukup dengan mengisi formulir pernyataan pendirian secara elektronik sehingga tidak memerlukan akta notaris, status badan hukum diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik dan memperoleh sertifikat pendaftaran, biaya pendaftaran yang sangat terjangkau cukup dengan Rp50.000, bebas menentukan besaran modal, dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

Selanjutnya, bersifat one-tier artinya pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa perlu ada komisaris dan dibebaskan dari pajak untuk UMKM dengan penghasilan di bawah Rp500 juta per tahun.

“Kami berharap perseroan perorangan dapat menjadi simbol kebangkitan UMK menuju UMK Indonesia yang berdaya saing tinggi dan berkelas dunia. Sebab, Perseroan Perorangan, mudah, cepat dan berkepastian,” katanya, dilansir dari antara.

Kakanwil Kemenkumham Riau, Budi Argap Situngkir, mengatakan, perseroan perorangan adalah wujud implementasi dari UU Cipta Kerja dimana didirikan oleh satu orang dan memiliki satu pemegang saham.

Perseroan Perorangan hanya dapat didirikan untuk usaha mikro dan kecil dengan modal dasar yang tidak ditentukan. Konsep perseroan perorangan ini memiliki berbagai kelebihan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8/2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.

“Pendirian Perseroan Perorangan ini mudah, hanya dengan mengisi form pernyataan, tanpa akta notaris dan mendaftarkannya secara elektronik kepada kemenkumham. Setelah pendaftaran, akan diperoleh sertifikat pendaftaran sehingga status perseroan perorangan sah berbadan hukum,” kata Situngkir. (sm)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Cawapres Pengganti Gibran Harus Bersih, Pengamat: Jangan Punya Celah Hukum yang Berpotensi Kembali Didugat
Cawapres Harus Sesuai Keinginan Prabowo, KMP Serahkan ke Gerindra Agar Presiden Nyaman 
LI- PTK Desak Kortas Tipidkor dan Ombudsman Turun ke Brebes, Bongkar Dugaan Nepotisme Rotasi 3 Jabatan Eselon II
Milad Pertama, IMII Luncurkan Buku Profil dan Potong Tumpeng: Satu Tahun Hadir di Lima Wilayah, 2-3 Kegiatan Setiap Bulan
Zulkifli Hasan: PAN Tidak Ajukan Kader, Sepakat Dukung Calon Wapres dari Gerindra
Pengamat Politik Ini Sebut Doli Kurnia Pewaris Akbar Tandjung, Pendobrak Tradisi ABS di Golkar
Haidar Alwi Ungkap Tiga Alasan Prabowo Pertimbangkan Dasco Gantikan Gibran
Dinilai Santun, Patriotis, dan Tidak Diragukan Loyalitasnya ke NKRI, Analis Politik ini Dukung Penuh Dasco Gantikan Gibran

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 12:06 WIB

Cawapres Pengganti Gibran Harus Bersih, Pengamat: Jangan Punya Celah Hukum yang Berpotensi Kembali Didugat

Senin, 16 November 2026 - 11:20 WIB

Cawapres Harus Sesuai Keinginan Prabowo, KMP Serahkan ke Gerindra Agar Presiden Nyaman 

Senin, 16 November 2026 - 08:02 WIB

LI- PTK Desak Kortas Tipidkor dan Ombudsman Turun ke Brebes, Bongkar Dugaan Nepotisme Rotasi 3 Jabatan Eselon II

Senin, 16 November 2026 - 05:01 WIB

Milad Pertama, IMII Luncurkan Buku Profil dan Potong Tumpeng: Satu Tahun Hadir di Lima Wilayah, 2-3 Kegiatan Setiap Bulan

Minggu, 15 November 2026 - 19:17 WIB

Zulkifli Hasan: PAN Tidak Ajukan Kader, Sepakat Dukung Calon Wapres dari Gerindra

Berita Terbaru