JAKARTA, Mediakarya – Sejumlah pihak mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang kembali membuka kran ekspor crude palm oil (CPO).
Langkah ini diambil setelah pemerintah menilai bahwa pasokan minyak goreng dalam negeri telah mulai membaik, dengan harga yang sebelumnya melambung
Sebelumnya, para petani sawit mengeluhkan harga jual Tandan Buah Segar (TBS) yang seketika jatuh sejak aktivitas ekspor CPO dilarang oleh pemerintah.
Jatuhnya harga TBS terjadi lantaran daya serap perusahaan kelapa sawit (PKS) menurun karena tak lagi melakukan ekspor, sehingga banyak TBS hasil produksi petani yang tidak terserap.
Dengan pencabutan larangan ekspor bahan baku minyak goreng ini para petani sawit di daerah bisa kembali normal seperti semula dan roda ekonomi petani sawit lebih baik kembali.
Meski demikian, harga minyak goreng (migor) dalam negeri hingga kini masih menjadi polemik. Sebab harga eceran tertinggi (HET) dinilai masih jauh dari harga sebelumnya.
Terkait hal ini, Presiden joko Widodo menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menstabilkan harga minyak goreng
Menanggapi hal ini, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), tidak mempermasalahkan menteri yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi guna menstabilkan harga migor.
Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI, Reynaldi Sarijowan mengatakan tidak mempersoalkan dicabutnya subsidi migor.
“Pemerintah seharusnya mencabut subsidi migor digantikan dengan subsidi untuk para distributor agar pendistribusian ke pasar-pasar lancar. Sebab, ini persoalan yang dihadapi oleh para distributor,” kata Reynaldi kepada wartawan di Jakarta baru-baru ini.
