JAKARTA, Mediakarya – DPP Partai Golkar diminta segera berbenah dan memperbaiki citranya yang kembali terpuruk akibat persoalan korupsi yang menjerat sejumlah kadernya.
Desakan itu disampaikan Analis Politik Nurul Julyana menanggapi kasus hukum yang menjerat tiga kader Golkar, yakni Farid Arafiq, Fahd Arafiq dan Nusron Wahid.
Menurut Nurul, rentetan kasus tersebut menjadi pukulan telak bagi partai berlambang beringin di saat Golkar tengah berupaya mengembalikan kepercayaan publik.
“Di tengah sorotan kasus korupsi ini, DPP Golkar harusnya memperbaiki citra, bukan justru membiarkan manuver-manuver yang merusak moralitas partai,” ujar Nurul, kepada Mediakarya, Sabtu (17/10/2026).
Nurul secara khusus menyoroti dinamika internal di DPD Golkar Kota Bekasi. Ia menyayangkan manuver sejumlah kader yang mengklaim sebagai senior namun memaksakan kehendak untuk mendorong Ranny Fahd Arafiq maju sebagai calon Ketua DPD Golkar Kota Bekasi.
Padahal, Ranny adalah istri dari Fahd Arafiq yang saat ini kasus korupsinya tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Nurul, langkah tersebut menunjukkan matinya hati nurani dan krisis moralitas di tubuh Golkar daerah.
“Apa moralitas dan pola pikir kader yang mengklaim sebagai senior itu sudah tidak ada. Bayangkan saja, Ranny sendiri maju sebagai anggota DPR RI karena Fahd, kemudian yang bersangkutan ditahan KPK, sementara ada kelompok yang memaksakan istrinya maju mencalonkan ketua DPD Golkar, ini kan kacau cara berpikir mereka,” tegas Nurul.
Ia menilai, pemaksaan tersebut sangat tidak etis dan tidak peka terhadap situasi hukum yang sedang menjerat keluarga tersebut. Di saat suaminya berurusan dengan KPK, memaksakan sang istri untuk memimpin partai di daerah justru akan semakin memperburuk persepsi publik terhadap Golkar.
“Ini bukan soal hak politik seseorang, tapi soal kepekaan, etika, dan logika sehat. Di tengah Fahd Arafiq disorot KPK, mendorong istrinya jadi ketua adalah blunder politik yang mempermalukan partai sendiri,” pungkas Nurul.
Ia meminta DPP Golkar turun tangan mengevaluasi dinamika di Kota Bekasi agar Musda tidak dijadikan ajang transaksi dan kepentingan sempit kelompok tertentu yang mengabaikan integritas partai.
Pencabutan Surat Diskresi Ranny Fahd Arafiq
Nurul juga meminta DPP Golkar mencabut surat diskresi yang diberikan kepada Ranny Fahd Arafiq untuk maju sebagai calon Ketua DPD Golkar Kota Bekasi. Menurut Nurul, pencabutan surat tersebut wajib dilakukan karena konteks politik dan hukumnya sudah berubah total.
“Surat diskresi itu diterbitkan oleh DPP kepada Ranny sebelum Fahd Arafiq ditangkap KPK. Sekarang situasinya sudah berbeda. Fahd sudah jadi tersangka dan ditahan KPK. Masa DPP mau tutup mata?” ujar Nurul.
Nurul menilai, mempertahankan surat diskresi tersebut sama saja dengan DPP Golkar melegitimasi praktik politik yang tidak beretika dan melukai rasa keadilan publik.
