Yorrys: Perlu Sinergisitas Pejabat Baru Kelembagaan Formal di Papua

- Penulis

Minggu, 12 Mei 2024 - 21:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mediakarya – Ketua MPR for Papua Yorrys Raweyai mengatakan bahwa seluruh elemen kelembagaan formal di tanah Papua akan dihuni para pejabat baru pada tahun 2024 sehingga memerlukan sinergisitas yang terukur dan maksimal dalam merespons persoalan Papua.

“Tidak hanya kepala daerah, tapi juga anggota DPR, DPD dan MPR yang baru. Belum lagi, tantangan daerah-daerah otonomi baru yang harus disikapi dengan baik, karena itu kita harus mensinergikan seluruh potensi kekuatan ini untuk kepentingan Papua,” kata Yorrys dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Terkait hal tersebut, dia pun menjelaskan bahwa rencana pertemuan anggota DPD RI terpilih se-Papua yang diinisiasi oleh MPR for Papua pada 24 Mei mendatang telah diagendakan sebelum Pileg 2024 dilangsungkan.

“Saya memandang pentingnya menyatukan visi dan misi tentang bagaimana menata percepatan pembangunan di tanah Papua ke depan,” ujarnya.

Dia menyebut bahwa momentum pertemuan anggota DPD RI terpilih se-Papua itu dicetuskan setelah melalui diskusi dan perbincangan panjang dengan berbagai pihak yang peduli dengan masalah Papua, termasuk kelembagaan MPR RI.

“MPR RI adalah rumah kebangsaan yang menyatukan seluruh kepentingan anak bangsa di bawah naungan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. MPR RI, bahkan, telah mengeluarkan SK Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPR-DPD Dapil Papua dan Papua Barat, yang secara singkat disebut ‘MPR for Papua’,” ucapnya.

Baca Juga:  Mendesain Pasar Berkeadilan

Atas dasar itu, ia menepis bahwa pertemuan tersebut dihelat atas nama pribadi ataupun kepentingan tertentu, sebagaimana yang sempat diutarakan oleh DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti.

“Seharusnya LaNyalla memahami dengan utuh situasi yang terjadi di Tanah Papua saat ini dengan berbagai tantangan yang dihadapinya, khususnya dalam rangka menyongsong generasi emas Papua,” tuturnya, dilansir dari antara.

Menurut dia, anggota DPD RI terpilihlah yang paling mengetahui dan memahami situasi dan kebutuhan kedaerahannya. “Saya tidak ambil pusing. Tidak ada yang lebih jujur memandang Papua selain orang Papua itu sendiri,” kata Ketua Komite 2 DPD RI itu.

Sebagaimana diketahui, pertemuan anggota DPD RI terpilih se-Papua turut mengundang para penjabat (Pj.) gubernur se-Papua untuk memaparkan situasi, kondisi, dan agenda percepatan pembangunan. Ketua MPR RI juga akan memberikan sambutan tentang bagaimana menata Papua sebagai bagian dari rumah kebangsaan. (sm)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Hanya Dinikmati Segelintir Pejabat, IAW Ungkap Potret Buram Pengelolaan Migas Kota Bekasi
Tepis Sentimen Negatif Kelompok Wahabi dan Salafi, Iran Tunjukan Ketangguhan Sebagai Negara Peradaban
Eks Kacab Bank Pembobol Rekening Nasabah Divonis Penjara, Pakar Audit: Hati-Hati Kelola Uang
Menuju Indonesia Emas, Ribuan Siswa Aceh Utara Nikmati Program MBG
Digitalisasi Polri Melangkah Menuju Kepolisian Global
Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Pemaksaan Kesaksian Andri Yunus adalah Bentuk Ancaman
Hari Buruh 2026: LPKAN Desak Pemerintah Prioritaskan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kesehatan
Mau Jadi Pegawai PLN? Jalur Ikatan Kerja ITPLN Ini Diburu Ribuan Pendaftar
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 3 Mei 2026 - 09:33 WIB

Hanya Dinikmati Segelintir Pejabat, IAW Ungkap Potret Buram Pengelolaan Migas Kota Bekasi

Minggu, 3 Mei 2026 - 07:19 WIB

Tepis Sentimen Negatif Kelompok Wahabi dan Salafi, Iran Tunjukan Ketangguhan Sebagai Negara Peradaban

Minggu, 3 Mei 2026 - 06:43 WIB

Eks Kacab Bank Pembobol Rekening Nasabah Divonis Penjara, Pakar Audit: Hati-Hati Kelola Uang

Minggu, 3 Mei 2026 - 06:31 WIB

Menuju Indonesia Emas, Ribuan Siswa Aceh Utara Nikmati Program MBG

Sabtu, 2 Mei 2026 - 23:09 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Pemaksaan Kesaksian Andri Yunus adalah Bentuk Ancaman

Berita Terbaru