JAKARTA, Mediakarya – Banyaknya kekosongan kursi pimpinan definitif di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta menjadi perhatian serius bagi DPRD DKI dan kalangan masyarakat.
Ketua umum Koalisi Peduli Jakarta (KPJ) Amos Hutauruk mengungkapkan saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang menghadapi masalah strategis yaitu diantaranya adalah pembahasan RAPBD TA 2025, kewajiban untuk memelihara stabilitas politik dan keamanan Jakarta dalam rangka Pilkada 2024.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan untuk merespons berbagai kemungkinan perubahan struktural dan kultural yang akan timbul karena kebijakan–kebijakan baru yang sudah, sedang dan yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk merespons masalah – masalah strategis tersebut diharapkan agar Pejabat Gubernur DKI Teguh Setiabudi dapat memberikan perhatian serius terhadap penataan personil ASN khususnya pejabat eselon II atau Pimpinan Pratama pada beberapa SKPD yang pimpinannya masih bersifat Plt. Pejabat pelaksana tugas ini harus segera didefinitifkan agar dalam pelaksanaan tupoksinya tidak terjadi hambatan karena keterbatasan kewenangan,” ujar Amos saat berbincang dengan Media Karya, Sabtu (2/11/2024).
Menurut Amos berdasarkan pemantauan nya, jabatan–jabatan eselon II yang masih Plt antara lain: Asisten Sekda Bidang Kesmas, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Sekretaris DPRD, Dinas Sumber Daya Air (SDA), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Biro kepala daerah (KDH), dinas perpustakaan dan Arsip (dispusip)
“Diharapkan pula agar DPRD DKI Jakarta yang saat ini sedangkan melakukan pembahasan RAPBD TA 2025, juga dapat ikut memberikan masukan kepada Pejabat Gubernur DKI agar segera mengisi posisi-posisi yang kosong. Jangan sampai timbul kesan Pemprov DKI menghambat karir ASN,” ungkapnya.
Di tempat terpisah, Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Mujiyono, menilai bahwa jabatan definitif perlu segera diisi agar kinerja ASN lebih maksimal, terutama di tingkat lurah, camat, dan kepala dinas yang saat ini masih banyak diisi oleh Pelaksana Tugas (PLT).
“Kosongnya kursi ASN di beberapa posisi strategis sangat mempengaruhi kinerja. Walaupun kewenangan PLT dan pejabat definitif sama, secara psikologis PLT kerap merasa kurang percaya diri. Mereka seakan-akan hanya menjalankan tugas setengah hati,” ujar Mujiyono di gedung DPRD DKI, Jumat (1/11/2024).
Selain faktor psikologis, Mujiyono menyoroti bahwa PLT yang merangkap jabatan di dua kelurahan atau lebih seringkali mengalami beban kerja berlebih.
“Bekerja di dua kantor tentunya mengurangi fokus. Secara realistis, hasil kerja akan lebih maksimal bila hanya fokus pada satu kantor saja,” lanjutnya.
Pentingnya segera diangkat pejabat definitif ini juga terkait dengan rencana penambahan ASN di DKI Jakarta. Pada 2025, DKI Jakarta akan menerima kuota ASN sekitar 4.500 orang.
Lebih lanjut Ketua DPD Demokrat DKI ini menyebut, tambahan tersebut diharapkan dapat memenuhi kekurangan personel ASN yang selama ini menjadi masalah di beberapa instansi.
“Kami mendorong agar manajemen pengelolaan ASN lebih cermat. Yang sudah layak dan memenuhi kapasitas harus segera diangkat, yang potensial namun belum memenuhi kapasitas bisa diberikan kesempatan melalui penilaian uji coba,” tambah Mujiyono.
Komisi A DPRD DKI kata Mujiyono, telah berulang kali memberikan rekomendasi terkait penambahan jumlah ASN dan pengisian jabatan definitif kepada pemerintah daerah.
Namun, hingga kini rekomendasi tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Mujiyono berharap agar pihak eksekutif dapat segera merealisasikan rekomendasi tersebut demi peningkatan kinerja dan pelayanan publik di DKI Jakarta.(dri)
