Jakarta, Media Karya – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menegaskan Pemprov DKI Jakarta terus menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilkada 2024. Untuk menunjukkan keseriusan tersebut, akan digelar Deklarasi Netralitas ASN bersama Bawaslu dan KPU DKI Jakarta pada 14 November mendatang.
“Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Pilkada adalah netralitas ASN. Kami sudah tegaskan dalam berbagai kesempatan terkait netralitas ASN. Untuk itu, pada hari Kamis, 14 November 2024, kami akan menggelar Deklarasi Netralitas ASN bersama Bawaslu dan KPU DKI Jakarta, serta jajaran terkait,” ujar Teguh saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dengan agenda pembahasan persiapan dan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024).
Selain itu, lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta juga berupaya keras untuk mencegah politik uang, antisipasi isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan), dan memaksimalkan partipasi pemilih. Karena, partisipasi pemilih merupakan indikator kesuksesan penyelenggaraan Pilkada.
“Tantangan yang dihadapi dalam Pilkada adalah politik uang, kurangnya pendidikan politik, ketidakpercayaan ataupun kurangnya kepedulian terhadap politik, dan keterbatasan akses informasi. Untuk itu, kita berupaya mengatasi tantangan tersebut agar pelaksanaan Pilkada dapat jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, dengan situasi politik yang stabil, serta partisipasi masyarakat yang tinggi,” ujarnya lagi.
Pj. Gubernur Teguh memaparkan, Pemprov DKI Jakarta juga telah melaksanakan tugas pemerintah daerah dalam Pilkada, yaitu memberikan fasilitas pendanaan melalui hibah, menjaga stabilitas sosial politik, dan menjamin netralitas ASN. Tidak hanya itu, Pemprov DKI juga telah membentuk DESK Pilkada DKI Jakarta melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 506 Tahun 2024.
“DESK Pilkada ini akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait menghormati pilihan dan pendapat yang berbeda, mengikuti Pilkada dengan gembira, patuh kepada aturan penyelenggara pemilu, tidak menyebarkan berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian, serta mencegah politik SARA,”bebernya.
Upaya lain yang dilakukan, sambungnya, Pemprov DKI Jakarta telah memetakan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan banjir dan konflik. Seluruh jajaran penyelenggara pemilu dan Forkopimda DKI Jakarta mengadakan mitigasi risiko di setiap lokasi TPS yang rawan banjir dan konflik.
“Ini sudah kita petakan semua. Bahkan, di titik-titik TPS rawan banjir dan konflik, sudah ada petugas yang standby di sana. Mudah-mudahan dengan persiapan ini, semua TPS dalam kondisi yang terkendali,” paparnya.
Ia pun menuturkan, Pilkada di DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik dan lancar berkat sinergi seluruh pihak. Mulai dari Forkopimda, Bawaslu, KPU, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu), partai politik, hingga masyarakat.
“Dengan sinergi yang solid dan profesional bersama Forkopimda, KPU, Bawaslu, DKPP, partai politik dan masyarakat, Insya Allah, Pilkada Serentak di DKI Jakarta akan berjalan dengan aman, tertib dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar diinginkan masyarakat,” ungkapnya. (dri)
