KABUPATEN BEKASI, Mediakarya – Sebanyak 14 unit alat berat ekskavator atau beko bercat orange mulai dioperasikan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng pada awal Januari 2025. Kehadiran alat berat ini menarik perhatian karena menggantikan unit-unit alat berat sebelumnya yang selama ini beroperasi di lokasi tersebut.
Humas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Dedy Kurniawan, melalui pesan WhatsApp mengonfirmasi bahwa ekskavator tersebut merupakan milik pihak ketiga. “Yang saya tahu sudah pakai pihak ketiga,” kata Jhon Smoker, sapaan akrab Dedy, Kamis (16/1/2025).
Namun, Jhon sendiri tidak menjelaskan proses kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan pihak ketiga yang dimaksud.
Aktivis lingkungan, Abu Fitri Mu’min, memberikan kritik tajam terkait proses pengadaan alat berat tersebut. “Kami mempertanyakan transparansi proses pengadaan 14 unit ekskavator ini. Pemerintah Kabupaten Bekasi harus menjelaskan secara rinci mekanisme kerja sama, termasuk kriteria pemilihan mitra, anggaran yang dialokasikan, dan dampaknya terhadap pengelolaan sampah di TPA Burangkeng,” tegas pria yang akrab disapa Fitri Bule ini kepada Forum Jurnalis Penggiat Lingkungan, Jum’at (24/1/2025).
Lebih mengejutkan, Fitri Bule yang juga menjadi Pembina Prabu Peduli Lingkungan menambahkan, “Bahkan ketika UPTD TPA Burangkeng dikonfirmasi kejelasan perihal tersebut, mereka mengaku tidak tahu. Ini sangat ironis dan terkesan ditutupi. Kami khawatir hal ini hanya akan berujung pada pemborosan anggaran publik.”
Dia juga meminta pemerintah daerah untuk memberikan kejelasan mengenai beberapa hal krusial. “Apa status alat berat yang selama ini beroperasi? Bagaimana mekanisme pengalihan dan penghapusan aset lama? Mengingat selama ini Pemkab Bekasi rutin menganggarkan biaya perawatan alat-alat tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fitri Bule menekankan pentingnya transparansi dalam setiap proses pengadaan dan pengelolaan infrastruktur publik. “Masyarakat berhak mengetahui setiap detail penggunaan anggaran dan sumber daya yang digunakan untuk kepentingan bersama,” tambahnya. (Supri)
