Perda Baru Buka Peluang Dishub Kabupaten Bekasi Kelola Retribusi Parkir untuk Dongkrak PAD

- Editor

Minggu, 3 Agustus 2025 - 09:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Bekasi, R. Yana Suyatna,

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Bekasi, R. Yana Suyatna,

KAB. BEKASI – Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuka peluang bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Bekasi, R. Yana Suyatna, saat ditemui di kantornya, Jumat (1/8/2025).

“Ada beberapa peluang yang bisa dikembangkan, termasuk di antaranya parkir. Perda ini membuka peluang Dishub mengelola perparkiran di Kabupaten Bekasi. Ini merupakan suatu tantangan untuk meningkatkan PAD,” kata Yana.

Untuk itu, Dishub Kabupaten Bekasi sedang menyiapkan beberapa langkah strategis guna meningkatkan PAD. “Pertama, melihat potensi titik-titik parkir. Kedua, regulasi turunan dari perda. Ketiga, kesiapan sumber daya manusia di Dishub. Keempat, sarana dan prasarana pendukung dalam upaya peningkatan PAD,” jelasnya.

Baca Juga:  Bertemu Ketua Parlemen Austria dan Vietnam, Puan Bicara Penanganan Covid-19

Sejalan dengan itu, Dishub secara bersamaan melaksanakan intensifikasi pendapatan dari beberapa titik parkir yang diperbolehkan. Misalnya, di kantor Dinas Perhubungan, tepi jalan umum dan fasilitas umum.

“Di samping itu, ada beberapa tempat yang dimungkinkan menjadi kewenangan Dishub, seperti di kantor Pemda. Parkir ini ke depan akan kita kelola secara profesional. Kemudian tempat lain seperti beberapa puskesmas, gedung olahraga, dan lain-lain,” terangnya.

“Ini menjadi suatu peluang yang harus kita atur dengan sebaik mungkin, sehingga pendapatannya lebih meningkat dan kebocoran-kebocoran yang terjadi dapat dihentikan,” tutup Yana. (Supri)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Reses di RT 07/RW 0 Ciganjur, Mbak Yuke Segera Carikan Solusi Permasalahan Warga 
Miss Chinese Indonesia 2026 Usung The Power of Harmony, Ajak Anak Muda Perkuat Persatuan
Putusan Sengketa Dinilai Cacat Substansi, Tim Hukum Yuli Yanti Hutagaol Adukan Hakim PN Jakarta Utara ke KY
Didik Rachbini: Pidato Gibran Itu Palsu, Drama Playing the Victim untuk Bersihkan Pelanggaran Konstitusi
Pertanyaan soal Penempatan 4.351 Personel Polri di Luar Struktur Kini Terjawab, Mantan Kabais: Ada Kaitannya dengan Dugaan Penyadapan?
Kapolri Suyudi Ungkap Awal Mula Terbongkarnya Kasus Penyadapan Ilegal
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Sesalkan Tak Ada Konsultan Pengawas di Proyek Perbaikan Jalan MT Haryono
Antisipasi Musim Hujan, Mbak Yuke Harapkan Dinas LH DKI Kreatif dan Inovatif Tangani Sampah

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 14:09 WIB

Reses di RT 07/RW 0 Ciganjur, Mbak Yuke Segera Carikan Solusi Permasalahan Warga 

Sabtu, 14 November 2026 - 18:48 WIB

Miss Chinese Indonesia 2026 Usung The Power of Harmony, Ajak Anak Muda Perkuat Persatuan

Jumat, 13 November 2026 - 15:26 WIB

Putusan Sengketa Dinilai Cacat Substansi, Tim Hukum Yuli Yanti Hutagaol Adukan Hakim PN Jakarta Utara ke KY

Jumat, 13 November 2026 - 15:00 WIB

Didik Rachbini: Pidato Gibran Itu Palsu, Drama Playing the Victim untuk Bersihkan Pelanggaran Konstitusi

Jumat, 13 November 2026 - 10:18 WIB

Pertanyaan soal Penempatan 4.351 Personel Polri di Luar Struktur Kini Terjawab, Mantan Kabais: Ada Kaitannya dengan Dugaan Penyadapan?

Berita Terbaru

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Tamsil Linrung.

Opini

Timang-Timang Pengganti Gibran

Minggu, 15 Nov 2026 - 18:30 WIB