Oleh: Noor Fatah, SE
Sampah sudah menjadi masalah setiap daerah, bahkan telah menjadi masalah nasional hingga saat ini belum terselesaikan dengan baik. Hal ini akan menjadi bom waktu bagi pemerintah.
Seperti persolan pengelolaan sampah terbesar di Indonesia, yakni TPST Bantargebang milik Pemprov DKI Jakarta maupun TPA daerah lainnya. Tak terkecuai pengelolaan samoah TPA Sumur Batu milik Pemkot Bekasi yang hingga saat ini dikelola dengan cara konvensional.
Padahal, pengelolaan sampah di sejumlah negara maju sudah menggunakan teknologi dan sistem yang modern. Namun anehnya Pemkot Bekasi maupun sejumlah pemerintahan lainnya masih mempertahankan sistem (Open Dumping maupun Sanitary Landfill).
Selama ini proses pengelolaan sampah baik itu di TPST Bantargebang, TPA Sumur Batu maupun TPA Burangkeng (milik Pemkab Bekasi) praktis pengelolaannya dinilai masih amburadul tidak profesional.
Akibatnya, berdampak langsung terhadap lingkungan dan dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Akankah tata kelola sampah buruk terus tetap dipelihara? Jika hal ini terus dibiarkan maka dikhawatirkan akan menimbulkan bencana besar dari sampah yang terus menggunung. Dan ancaman ledakan gas metana sewaktu-waktu bakal terjadi.
Sementara itu, Program Energi Baru Terbarukan (EBT) ddengan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sangat tidak layak karena karekteristik sampah yang diproduksi oleh masyarakat Indonesia lebih besar limbah organiknya (sampah basah 50-70%) sehingga, membutuhkan biaya pengolahan yang cenderung tinggi untuk menghasilkan energi listrik.
Baik dengan incenerator untuk menghasilkan gas maupun dengan anaerobic digestion untuk menghasilkan biogas, ternyata incenerator juga tidak ramah lingkungan (contoh proyek listrik gagal: ITF Sunter Jakarta Utara & PT.GTJ/Navigat Organic Energy di TPST Bantargebang Kota Bekasi)
Disamping itu, biaya Pokok Penyedia (BPP) energi listrik dari PLTSa jauh lebih mahal dari pada tarif listrik PLN. Sehingga, pemerintah pusat mesti menanggung selisih biaya tersebut sekitar Rp.8,35 triliun setiap tahunnya (pemborosan APBN yg sama sekali tidak bermanfaat buat rakyat, melainkan menciptakan ladang korupsi)
Pemerintah daerah maupun pusat sejatinya memilih alternatif pengolahan sampah yang dapat menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi dengan nilai tambah berkali-kali lipat. Seperti waste to agriculture/agribisnis/agroindustri yang dapat menopang program pangan nasional (food estate); dan tentunya waste to agriculture memiliki multiflier effect yang dahsyat (menciptakan penghasilan masyarakat.
Dengan demikian PAD bertambah, membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, sampah zero dan TPA tidak diperlukan lagi; LH bersih dan rakyat sehat, makmur dan sejahtera; semua itu menciptakan ekonomi sirkular)
Mindset tentang sampah sangat menentukan, apakah sampah menjadi beban pembangunan, seperti pola yang selama ini berjalan (eksisting) “kumpul-angkut-buang” yang semuanya biaya “cost center”; atau sebaliknya, dapat menjadi modal pembangunan, dengan pola “pilah-olah-hasil” berubah menjadi “profit center”
Teknologi MASARO (Manejemen Sampah Zero) ITB-Bandung yang antara lain menghasilkan/mengolah menjadi produk pupuk organik cair istimewa untuk pertanian dan perkebunan dengan hasil panen berlipat-ganda dan berkualitas organik (premium); dan juga menghasilkan konsentrat organik pakan ternak cair istimewa untuk budi daya perikanan dan peternakan dengan hasil memuaskan dan kualitas premium.
Semua itu berkualitas organik tanpa pestisida (non bahan kimia), sudah pasti produksi agriculture ini akan membangkitkan perekonomian Nasional secara signifikan
Teknologi MASARO dengan waste to agriculture lebih realistis dan bermanfaat banyak buat rakyat, ketimbang memaksakan diri membuat PLTSa (investor asing/aseng dengan pinjaman dan teknologi asing/aseng yang dipaksakan); praktis, teknologi MASARO ITB-Bandung ramah lingkungan karya anak bangsa, dapat menjadi solusi tepat terhadap permasalahan sampah yang sangat kompleks dan kronis di negeri ini (MASARO menyulap sampah menjadi emas tanpa bau dan ribet)
Penulis: Analis dari Politik Nusantara Sejahtera
