Oleh: Agus Wahid
Orang jujur semakin langka. Perbandingannya bagai sejuta : satu. Bukan hanya sulit dicari, tapi pasti dimusuhi. Kalau perlu diterkam sampai melayang nyawanya. At least, dihajar, meski secara verbal atau kekuatan lainnya: politik. Atau, dimarginalkan dan dikucilkan dari lingkungan kerjanya (Kabinet).
Di mata, orang-orang yang busuk hati, orang jujur dinilai merampas hak dan kepentingan hidupnya, meski manusia-manusia busuk itu sudah kaya-raya. Itulah sistem yang mengkristalkan karakter anti kejujuran. Sudah demikian akut dan karatan. Bisa dikatakan, it`s impossible to change.
Gambaran tersebut menampak jelas pada diri seorang Purbaya Yudhi Sadewa. Orang jujur yang berintegritas, berkapasitas, patriotis dan rela berani menghadapi kekuatan kaum busuk yang terus merongrong keuangan negara yang telah lama “merampok” secara terencana dan sistemik.
Sikapnya terbuka. Menyampaikan apa adanya. Tidak bertele-tele atau melingkar seperti obat nyamuk. Berani membongkar kebusukan internalnya secara langsung. Bahkan berani memberi usulan solutif kepada Presiden atas kekeliruan kebijakannya, terutama MBG dengan rencana akan memangkas anggaran MBG 2026, dari Rp 240 triliun sampai sekitar 120 triliun (separuhnya). Adakah pejabat negara berani bersikap tegas dan fulgar seperti Purbaya? Tak ada, kecuali setelah lengser atau tak menjabat lagi. Pada umumnya cari aman (savety playing). Berkoar setelah lengser.
Itulah beda seorang Purbaya dengan pejabat-pejabat lainnya. Burukkah tipologi komunikasi publik seperti itu? Tergantung dilihat dari mana? Seorang oportunis dan savety playing pasti tak sepaham dengan gaya komunikasi Purbaya yang terkesan cowboy. Tapi, rakyat memerlukan kejelasan yang tegas ala Purbaya.
Serangkaian sikap dan ketegasan Purbaya dibaca secara paradoks oleh sang penguasa. Kebobrokan mental birokrasi tercatat dalam sejarah yang membuat panggung dunia terkejut. Tanggal 14 September lalu, sistem busuk diperlihatkan dengan demikian pongah: Purbaya yang sedang menjalankan tugas negara (Rapat Dengar Pendapat dengan DPD RI) ditelepon Mensesneg. “You tidak bisa meneruskan tugasnya sebagai Menteri Keuangan RI”, demikian kira-kira ucapnya. Sebuah telepon singkat siang hari yang ditindaklanjuti dengan tindakan yang sangat : dilengserkan. Atas
Lebih dramatis lagi, hari itu juga waktu sore, terjadi penyerahan tugas kenegaraan kepada wakilnya: Suahasil Nazara menggantikan Purbaya. Demikian tak etisnya. Seorang Purbaya yang sudah berjibaku untuk negara diperlakukan sangat tidak beretika. Bahkan, pemecatannya itu saat dirinya tengah menjakankan tugas kenegaraan. Pihak istana dalam hal ini bukan saja tidak menghargai menterinya, namun juga tak menghormati lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Kini, kita perlu merenung, mengapa terjadi sadisme itu? Tak bisa disangkal, Purbaya hadir di tengah Kabinet Merah Putih (KMP) dengan karakter yang sangat beda dibanding seluruh anggota Kabinet lainnya, termasuk “Ketua” Kabinet. Di tengah manusia-manusia KMP yang penjilat, selalu cari aman dan numpang hidup dengan gelimang fasilitas negara, Purbaya justru menyingsingkan lengan untuk bekerja sesuai amanat konstitusi.
Seluruh tenaga, waktu dan pikiran dicurahkan untuk misi besar penataan ekonomi yang lagi terpuruk. Badannya pun menyusut sekitar 9 kg dari kondisi sebelum masuk Kabinet. Hasilnya pun nyata. Pertumbuhan 5,61% pada kuartal pertama 2026 ini. Sebuah capaian yang menggambarkan effort ekstra untuk keluar dari “kutukan” angka 5% dalam masa sebelas tahun terakhir. Capaian nyata. Bukan omon-omon.
Harusnya, pertumbuhan itu lebih dari itu. Data bicara, Purbaya berusaha mendobrak keuangan negara yang diendapkan di Bank Indonesia selama bertahun-tahun oleh Menteri Keuangan sebelumnya. “Untuk apa kisaran Rp 1000 triliun diendapkan dan dianggurkan”, paparnya bernada tanya. Arahnya jelas: mendapatkan margin (bunga) pertahunnya. Siapa penikmat? Siapa lagi kalau bukan pejabat tinggi negara yang berhubungan langsung dengan BI dan berwenang.
Dengan tekad menghidupkan sektor riil, Purbaya memerintahkan BI mengeluarkan uang negara sebesar Rp 200 triliun (tahab pertama) dan Rp 250 triliun untuk tahab berikutnya untuk disalurkan ke bank-bank negara (HIMBARA) dan dilempar ke para palaku ekonomi mikro. Agar sektor riil bergerak.
Apa yang terjadi? Atas nama prinsip kehati-hatian (prudent), bank-bank tidak menyalurkannya dengan dalih situasi ekonomi masih lesu. Ketika disalurkan hanya sekadar show of force. Biar Presiden senyum, seolah percaya. Yang terjadi justru HIMBARA berlomba membeli obligasi surat utang negara (SUN). Hal ini berarti, negara harus membayar bunga kepada pembeli obligasi itu. Siapa penerima? Para bankir itu. Inilah potret serigala domestik nasional yang menghadang gerakan pemulihan ekonomi ala Purbaya.
Awalnya Purbaya berhasil menerobos barikade BI yang sudah sekian lama mengendapkan keuangan negara. Tapi, bank-bank penyalur justru bersekongkol dengan Bank Sentral. Akibatnya bukan hanya negara harus bayar bunga SUN sebesar 7,16% per tahun, tapi juga ekonomi riil tetap tak bergerak sebagaimana yang dibayangkan Purbaya. Skenario pemulihan ekonomi ala Purbaya pun tidak mulus.
Masih adakah serigala yang berusaha menghadang manusia jujur Purbaya? Jelas ada. Kita saksikan, APBN mengalami defisit cukup besar: sampai semester I 2026 mencapai Rp 196,5 triliun (0,76% dari PDB). Purbaya gagal mempersempit defisit? Faktanya begitu. Tapi, perlu dicari story di balik data kegagalan itu. Yaitu, terdapat permainan demikian rapi dan sudah demikian sistemik di kalangan instansi pajak dan beacukai. Sampai semester I 2026, penerimaan pajak hanya sebesar Rp 1.035,7 triliun (43,9% dari target APBN). Sedangkan perolehan bea dan cukai sampai akhir Agustus 2026 sebesar Rp 210,2 triliun.
Bukan rahasia lagi, aparatur pajak dan beacukai tak menjalankan tugasnya secara disiplin dan berintegritas. Pendapatan pajak dan beacukai hanya sebagian yang disetorkan ke negara. Ada persekongkolan yang sudah “membudaya” antara petugas pajak dengan wajib pajak. Dalam hal ini — seperti yang sempat dilaporkan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPD RI — terdapat 40 perusahaan China di Pulo Gadung bertotal sekitar Rp 1 triliun. Dalam hal ini Purbaya tak temukan kerja konkret dari anak buahnya di Direktorat Pajak. Terbukti, tak ada laporan kerja dan tiada pemasukan ke kas negara.
Mereka bukan tak mendatangi 40 perusahaan penunggang pajak itu, tapi terdapat permainan rapi. Sinyalemen ini terkonfirmasi setelah Purbaya sidak. Juga, dapat kita catat dari komentar para wajib pajak itu. “Tak perlu bekerjasama dengan negara (untuk taat bayar pajak sesuai hitungan pastinya). Tapi, cukup dengan petugasnya secara langsung. Urusan selesai dan nilai pajak dapat ditekan sampai 90%. Sementara, seluruh transaksinya tetap lancar. Cukup dengan sistem chash bases. Luar biasa cara menghindari pajak.
Serupa tapi tak sama, Purbaya melihat nyata peredaran pajak pita cukai rokok ilegal. Total nilai mencapai sekitar Rp 30 triliun per tahun. Apa yang terjadi? Negara nihil penerimaannya dari pita cukai rokok. Sementara, industri-industri rokok legal menuturkan, dari total nilai Rp 36 triliun, dirinya hanya mendapatkan Rp 19 triliun. Kemanakah angka Rp 15 triliun itu? Harusnya masuk kas negara. Tapi, ternyata kas negara pun “sepi”.
Data ini jelas arahnya: terdapat serigala-serigala yang demikian buas dalam merampas paksa dan sistematis terhadap sumber penerimaan negara dari sektor pajak. Maka, dapat dipahami mengapa APBN tak segera tertutupi defisitnya. Padahal, dari potensi penerimaan pajak dan bea-cukai lebih dari cukup untuk menutupi defisit itu.
Berangkat dari realitas faktual itulah, Purbaya melakukan restrukturisasi dengan cara memindahkan posisi, dari lahan basah ke lahan kering. Tidak tanggung-tanggung jumlahnya. Berangkat dari prinsip managemen “the right man on the right place”, banyak aparatur pajak dari Eselan I, II, III dan IV harus mengalami kocok ulang.
Reaksinya? Keputusan Menteri Keuangan telah ditandatangani pada 10 September 2026. Namun, para petugas busuk itu bereaksi frontal. Mereka melakukan perlawanan secara sistematis. Kita perlu garis-bawahi, dalam sistem birokrasi, sang Menteri hanyalah jabatan politis. Sementara, secara operasional tetap ada dalam kendali kekuasaan eselon I – IV. Inilah sisi operasional yang dimainkan sebagai perlawanan. Bukan hanya dalam bentuk mogok, tapi melakukan gerakan penyebaran fitnah massif.
Di sanalah kita saksikan, Purbaya harus menghadapi “gonggongan ratusan serigala sembari mencakar-cakar” dari kantor kementeriannya di Pusat ataupun daerah. Suasana internal pun panas. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara hadir dengan misi menentramkan, tapi bermain “dua kaki”: menenteramkan tapi sekaligus menginformasikan suasana yang tidak obyektif. Tidak coverage both side. Intinya, Purbaya menjadi tertuduh kegaduhan. Masuklah “virus” fitnah ke telinga Presiden.
Presiden pun langsung bising telinganya. Karena, di antara “anak asuh dan kesayangannya” termasuk yang kena restrukturisasi. Semakin panas kupingnya manakala Purbaya mendesak agar keuntungan yang masuk Danantara sebesar Rp 120 triliun segera dimasukkan ke APBN. Sebagai pembayaran utang. Sekaligus untuk mengamankan APBN dari gap defisit. Yang terjadi justru Rosan menolak keras.
Aneh memang. Skim pembayaran utang luar negeri terutama bekas utang Whoose sudah disepakati oleh dana APBN. Harusnya, keuntungan yang diraih bisa dialokasikan untuk APBN. Di satu sisi, sesuai kesepakatan. Di sisi lain, untuk membebaskan diri dari jeratan utang luar negeri yang bertotal Rp 116 triliun. Jika Danantara konsisten dengan kesepakatan, persoalan difisit APBN sudah bisa teratasi dari hasil Danantara itu.
Lalu, mengapa Danatara harus menggunakan skim pembayaran cicilan Rp 1,2 triliun per tahun? Mengapa negara harus menunggu sekitar 96,6 tahun untuk mencapai titik lunas? Sikap tegas dan pola pikir Purbaya dinilai paradoks bagi sang penguasa. Dan Rosan sebagai the CEO Danantara sekaligus orang kepercayaan Prabowo lebih didengar dibanding Purbaya. Lagi-lagi, Purbaya menghadapi serigala besar dari panggung Danantara. Suara raungannya menggema sampai ke ruang angkasa dunia.
Itulah reaksi serigala domestik nasional yang terus mengepung Purbaya. Dalam tulisanku edisi 15 September lalu, terurai jelas suara raungan serigala dari kaum oligarki yang merasa terganggu kepentingannya. Serigalanya dalam wajah Londo Ireng yang kita kenal dengan “Poros Solo” dan Londo Sipit yang memang demikian digdaya dalam menguasai aset seluruh negeri ini. Bagaimana tidak? Sebesar 4% menguasai 96% kekayaan nasional.
Kini, Purbaya juga menghadapi serigala global: Bank Dunia dan IMF. Seperti yang dilaporkan East Asia and Asia Pacifc Economic Update, Bank Dunia menyampaikan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 hanya sebesar 4,8%, bahkan dikoreksi lagi: menjadi 4,7%. Purbaya pun langsung terbang ke ke New York untuk menghadap Bank Dunia. Misinya tegas: memprotes proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang keliru fatal perhitungannya. Dan Bank Dunia punminta maaf atas kekeliruannnya.
Purbaya memahami “politik-ekonomi” yang dibangun Bank Dunia. Yaitu, mendorong Purbaya selaku Menteri Keuangan RI — untuk membuka diri dan menerima uluran utang luar negerinya terhadap Bank Dunia itu sendiri, juga IMF. Dan memang IMF telah siap gelontorkan kisaran Rp 514 triliun.
Tapi, Purbaya menolaknya. Masih punya dana SAL sekitar Rp 420 triliun. Bahkan, Prabowo atas nama kemandirian ekonomi sepakat dengan sikap Purbaya. Sikapnya pernah disamaikan dalam forum Mutkamar NU jelang akhir Agustus lalu.
Di mata Bank Dunia ataupun IMF, penolakan Purbaya dinilai sebagai perlawanan terhadap hegemoni keuangan global yang selama ini terus berlangsung, hingga kini. Kedua lembaga ekonomi multilateral ini memang terus menciptakan politik ketergantungannya. Dan baru zaman Purbaya inilah terjadi penolakan.
Karena itu, kedua lembaga keuangan internasional ini menjalankan peran sebagai serigala dan herder yang terus mengaung dengan misi utama: ekonomi Indonesia di bawah Perubaya terus mengarah decline. Suara serigala global tentu dicermati Prabowo.
Itulah nasib Purbaya yang berkarakter jujur, berani bersuara, dan tetap loyal untuk perbaikan ekonomi nasional, tapi harus menghadapi ribuan serigala ganas. Mereka sudah lama eksis di lembaga-lemaga birokrasi pemerintahan. Juga, mencengkeram lembaga-lembaga swasta yang selalu berkomplot dengan pejabat-pejabat busuk. Dan yang menyedihkan lagi, Purbaya harus juga menghadapi hegemoni serigala global.
Dan Prabowo pun tunduk. Lebih mendengarkan suara serigala domestik nasional dan global. Barangkali, inilah nasib Indonesia yang memang harus terus berantakan. Seolah, rakyat tak diberi harapan untuk sejahtera. Dan karenanya, sang pembelanya pun harus dilengserkan secara tidak etis.
Memang, pengangkatan dan pemecatan itu hak prerogatif Presiden. Tapi, dari manakah wilayah hidup Presiden? Bukankah dari Bumi Timur? Bukankah Timur dikenal punya adab (sopan santun)? So, who are you Mr. President? Mengapa gagal memahami kelakuan para serigala itu? Rakyat pun kian bingung menilaimu. It`s sorry….
Penulis: Direktur Program Pusat Kajian Strategis Daksinapati UI
