Oleh: Yusuf Blegur-Direktur Eksekutif Institute for Public Policy Strategic (IPPS)
Rakyat tidak peduli apapun dan bagaimanapun hubungan antara Teddy Indra Wijaya dan presiden. Namun, yang fundamental dan prinsipil adalah soal menjaga marwah presiden. Pun, jangan sampai urusan pribadi mengalahkan tugas dan tanggungjawab terhadap kehormatan sekaligus kewibawaan rakyat, negara, dan bangsa Indonesia
Teddy Indra Wijaya berulah lagi, sejumlah direksi pengelola sektor tranportasi diusir saat acara Peresmian LRT jurusan Manggarai-Kelapa Gading pada 16 September 2026. Momen pengusiran pejabat di lingkungan Kereta Api Indonesia ketika mendampingi Presiden dalam gerbong LRT, menegaskan seorang Teddy memang tidak memiliki adab dan akhlak sebagai aparatur pemerintahan, terlebih dianggap sebagai pejabat sangat dekat dengan presiden. Alih-Alih ikut menampilkan wajah institusi kepresidenan yang merangkul dan egaliter terhadap rakyat dan kolega pemerintahannya. Teddy justru kerap arogan dan berlaku mentang-mentang dan sok kuasa.
Menjabat sebagai seorang Seskab, Teddy tidak lagi mampu berlaku prosedural dan profesional sebagaimana mestinya. Ia bahkan terlalu sering berlebihan menjalankan standar operasional dalam protokoler acara kepresidenan. Teddy merupakan contoh nyata pejabat negara yang tak bisa memisahkan kedekatan personal, tanggungjawab pekerjaan dan cara memperlakukan presiden dalam agenda negara dihadapan publik.
Pengusiran terhadap Alan Tandiono (Dirjen Perkeretaapian), Aditia Kesuma Negara (Dirut LRT Jakarta), dan Iwan Takwin (Dirut Jakpro) serta beberapa pegawai yang mendampinginya. Membuktikan bahwasanya Teddy bukan saja memperlihatkan sikap over akting dan posesif terhadap Prabowo yang dalam hal ini sebagai presiden. Teddy bahkan dinilai terlalu sering merendahkan dan melecehkan banyak pejabat termasuk tak luput terjadi pada presiden sendiri dalam pelbagai kegiatan kenegaraan.
Kasus terkait pengusiran pimpinan LRT di lingkungannya sendiri, merupakan bentuk kurangnya penghargaan dan apresiasi terhadap para pejabat perkeretaapian yang telah berjuang keras untuk menghadirkan LRT sebagai salah satu pelayanan transportasi yang modern di Indonesia. Lagipula siapa Teddy, yang hanya menjadi pejabat politik musiman. Dalam usia muda dan dengan karir politik kemiliteran dan jabatan pemerintahan yang relatif mudah karena kedekatannya dengan presiden. Seharusnya membuat Teddy harus lebih bijaksana dan humble serta bertindak sebagai calon pemimpin masa depan yang visioner dan humanis.
Selain pengusiran pejabat LRT, belum lama publik dihebohkan dengan video viral tatkala Teddy menghentikan pembicaraan presiden saat rapat terbatas membahas Karhutla. Juga ketika seorang jenderal aktif ingin memenuhi panggilan presiden harus terhina karena birokrasi fasis dan hipokrit ala Teddy. Sungguh perilaku yang tak pantas dan tidak memiliki kesantunan dari seorang pembantu tugas terhadap seorang pemimpin yang notabene presidennya RI. Bukan karib nongkrong yang bisa bertingkah semaunya.
Selain itu, banyak catatan behavior Teddy yang menjadi sorotan luas khalayak terutama bagaimana arogansi dan sikap angkuh serta sok kuasa saat mendampingi presiden. Begitu kuat dan dominannya Teddy membatasi ruang gerak presiden dan seolah-olah presiden harus steril dari siapapun yang mendekat. Apalagi hanya rakyat biasa, bahkan mulai dari anggota DPR, menteri, hingga jenderal yang masih aktif pun tak luput dari tembok besar proteksi Teddy terhadap presiden. Tak ada pemahaman dan kesadaran siapapun yang ingin berinteraksi dengan presiden harus dilihat dari aspek hubungan struktural, kultural, dan prinsip-prinsip egaliter serta humanisme kepada siapapun.
Menariknya, semua perilaku dan gaya pendampingan jika itu bisa dibilang protokoler, justru membuat Teddy banyak menuai kecaman dan hujatan publik. Seperti tidak ada masalah dan terus dibiarkan presiden dan presiden terlihat asyik menikmatinya. Bahkan tidak sedikit yang menilai hubungan presiden dan Teddy sering dipertanyakan, apakah sebatas Seskab atau merangkap ajudan sekaligus asisten pribadi. Atau mungkin juga seperti diplesetkan oleh kalangan netizen, Teddy sepertinya berperan sebagai ‘baby sister’ dan atau ibu negara yang kerap disebut Bunda Teddy. Presiden pun juga harus tegas terhadap stigma negatif yang berkembang selama ini terhadap kemunculan istilah Boti pada seorang Teddy. Belum pernah ada respon tegas atau klarifikasi dari Teddy ataupun presiden terhadap julukan yang sangat mengganggu itu.
Lepas dari hubungan apapun yang terjalin antara Teddy Indra Wijaya dan presiden. Sudah seharusnya baik Teddy maupun presiden harus bisa menjaga dirinya masing-masing dari kemelekatan pribadi yang melampaui batas-batas hubungan formal, prosedural, dan normal. Dalam sorotan publik yang masif, harus ada refleksi dan evaluasi kebiasaan buruk dan tingkah represif Teddy selama bersama dan dalam memperlakukan presiden dan interaksinya dengan siapapun.
Jangan sampai jadi preseden, karena perilaku seseorang pejabat yang terlalu dekat dan berlebihan pola hubungannya, seorang presiden kehilangan marwahnya. Harkat dan martabat Presiden jatuh dalam pandangan umum baik secara nasional dan internasional, hanya karena orang-orang tertentu. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, bukan milik orang per orang atau kelompok tertentu saja. Presiden sesungguhnya milik seluruh rakyat, negara, dan bangsa Indonesia.
Semoga ini bisa menjadi renungan dan solusi memperbaiki hubungan yang sehat, adil, dan berkeadaban antara Teddy dan presiden. Jangan sampai membiarkan terus Teddy selalu di depan hingga tak tahu diri untuk arif dan bijaksana menempatkan dirinya. Jangan juga seolah-olah NKRI bubar atau dunia kiamat bagi presiden jika tidak ada Teddy di sisinya. ***
