Kesepakatan Menhan AS dan Menhan RI Terkait “Blank Cheque ke AS”, Tidak Benar

- Penulis

Rabu, 15 April 2026 - 23:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Wibisono

Pekan ini, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin ketemu dengan menhan AS Pete Hegseth di Washington Amerika Serikat.

Isu terkait dengan pemberian “blank cheque” ke AS untuk menggunakan wilayah udara Indonesia, adalah tidak benar.

Blanket Overflight Clearance adalah Indonesia memberikan izin terbang massal untuk semua pesawat militer AS. Artinya, pesawat AS tidak perlu mengajukan izin satu per satu setiap mau melintas. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa izin akses lintas udara bagi pesawat Amerika Serikat tidak termasuk dalam kerja sama pertahanan Indonesia-AS.

Kementerian Pertahanan melalui juru bicara Rico Ricardo Sirait menyatakan bahwa rencana Letter of Intent (LOI) terkait overflight clearance tidak menjadi bagian dari Indonesia–US Major Defense Cooperation Partnership (MDCP).

Seperti dikutip Antara, kesepakatan MDCP sendiri ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth di Washington pada senin.

Notifikasi, Bukan Permohonan:
Sistemnya adalah “notification-based”. AS cukup memberi tahu, bukan minta izin, bahwa pesawat mereka mau lewat. Begitu terus sampai ada pemberitahuan pembatalan dari AS. Ini artinya menghilangkan kendali Indonesia atas lalu lintas udara militernya sendiri.

Baca Juga:  Gubernur DKI Dukung Proyek Jakarta Integrated Tunnel 

Seandainya kesepakatan itu terjadi maka ruang lingkup Luas: Izin ini diberikan untuk “contingency operations, crisis response missions, and mutually agreed exercise-related activities.” Frasa “contingency operations” dan “crisis response” ini sangat lentur dan bisa dimaknai macam-macam, termasuk operasi militer besar.

Pemerintah harus menjelaskan ke publik bahwa semua isu diatas tidak benar, karena dalam pekan ini menimbulkan perdebatan dan kehebohan para pakar dan masyarakat luas.

Karena, kita sudah lihat dampak bagaimana AS menempatkan negara-negara sekutunya di teluk berasa dalam bahaya, mereka tak diberitahu, lalu harus menerima konsekuensi tindakan AS-Israel ke Iran.

Semoga kebijakan yang diambil pemerintah tidak terburu-buru dalam menyikapi situasi perang Iran-AS/Israel ini, sehingga kondisi geopolitik tidak semakin panas dikawasan Asia-Pasifik.

Penulis: Pengamat Militer dan Pertahanan

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Iskandar Sitorus Bantah Tudingan Jubir KPK, Praktisi Hukum Minta Kedepankan Fakta
Dukung Penegakan Hukum di KPK, Iskandar Bantah Lakukan Obstruction of Justice
IAW Sebut Ada Dugaan Aliran Dana Rp91 Miliar dalam Kasus Suap DJBC
Keren, Kolaborasi Bank Jakarta dan Bapenda DKI di Jakarta Fair Bisa Bayar Pajak
Wacana Ubah DSI Jadi BLU, Mantan Jenderal Ini Usulkan Lahirnya Otoritas Analisis Perdagangan Komoditas Nasional
BGN di Pusaran Korupsi: Pembersihan Nyata atau Sekadar Rebranding?
STY Latih Persija, Pras: Itu Pelatih Bagus
Konsolidasi BUMN Gula dan Jerit Petani Tebu
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juni 2026 - 22:08 WIB

Iskandar Sitorus Bantah Tudingan Jubir KPK, Praktisi Hukum Minta Kedepankan Fakta

Sabtu, 13 Juni 2026 - 07:48 WIB

Dukung Penegakan Hukum di KPK, Iskandar Bantah Lakukan Obstruction of Justice

Jumat, 12 Juni 2026 - 18:00 WIB

Keren, Kolaborasi Bank Jakarta dan Bapenda DKI di Jakarta Fair Bisa Bayar Pajak

Jumat, 12 Juni 2026 - 07:38 WIB

Wacana Ubah DSI Jadi BLU, Mantan Jenderal Ini Usulkan Lahirnya Otoritas Analisis Perdagangan Komoditas Nasional

Jumat, 12 Juni 2026 - 06:59 WIB

BGN di Pusaran Korupsi: Pembersihan Nyata atau Sekadar Rebranding?

Berita Terbaru