JAKARTA, Mediakarya-Komisi D DPRD DKI Jakarta menyoroti darurat sampah di Jakarta. Lambatnya pengangkutan sampah rumah tangga beberapa pekan terakhir membuat sampah banyak menumpuk di perkampungan warga dan trotoar jalan.
Terkait kondisi ini, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike meminta Dinas Lingkungan Hidup (LH) segera mengambil langkah cepat guna mengatasi persoalan tersebut.
“Jangan sampai ini menjadi bom waktu. Masyarakat tidak tahu apa masalahnya, yang mereka lihat kendaraan banyak tetapi sampah tidak diangkut,” ujar Yuke Yurike kepada wartawan, Kamis (21/5/2026).
Kata politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Mbak Yuke ini, penumpukan sampah di sejumlah wilayah dipicu oleh berkurangnya ritase (jumlah atau perhitungan perjalanan yang dilakukan oleh kendaraan truk) pengangkutan sampah serta situasi kritis di TPST Bantargebang yang saat ini menghadapi keterbatasan lahan.
”Faktor cuaca juga menjadi penyebab, yang mengakibatkan banjir dan hujan,” katanya.
Menurut Wakil Bendahara Umum DPP PDI-P itu, berkurangnya frekuensi pengangkutan membuat sampah menumpuk di lingkungan warga. Bahkan, kata dia di beberapa wilayah pengangkutan yang sebelumnya dilakukan beberapa kali dalam seminggu, kini menjadi dua minggu sekali.
Dikhawatirkan, hal itu memicu munculnya tempat pembuangan sampah liar di lahan kosong.
“Kalau ini dibiarkan nanti orang buang sampah sembarangan di lahan kosong, tinggal sewa truk lalu dibuang di situ. Ini yang tidak kita inginkan,” bebernya.
Lebih lanjut, anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil Jaksel itu meminta agar persoalan sampah tidak hanya diselesaikan dengan memindahkan timbunan sampah, tetapi juga diiringi langkah pengolahan langsung di lokasi.
Sebab, sampah organik menjadi persoalan utama karena menimbulkan bau ketika tercampur dengan jenis sampah lain.
“Kalau sampah sudah dipilah, persoalan bau pasti jauh berkurang. Bisa diolah jadi kompos atau menggunakan maggot,” ujarnya lagi.
Meski begitu, politisi yang sudah 3 periode ini menilai upaya percepatan pengelolaan sampah membutuhkan kesiapan infrastruktur, sarana pendukung, hingga edukasi masyarakat secara masif dan berkelanjutan.
Karena itu, dia juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, kelurahan, kecamatan, hingga RT/RW dalam menyukseskan program pengurangan sampah.
“Gerakan ini tidak bisa situasional atau hanya sesaat. Harus terus dimonitor sampai menjadi kebiasaan masyarakat,” ungkapnya.
Langkah lainnya, DPRD DKI juga mendorong adanya insentif bagi bank sampah dan masyarakat yang aktif melakukan pemilahan sampah agar program berjalan lebih efektif.
Terkait dukungan anggaran, Yuke memastikan persoalan sampah bersama banjir menjadi prioritas utama Komisi D DPRD DKI dalam pembahasan anggaran perubahan.
“Kami ingin anggaran yang dikeluarkan benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya.(dri)
