Oleh: Lukman Hakim Piliang-Dosen Administrasi Publik Universitas prof Dr Moestopo (Beragama)
Adanya Reformasi Birokrasi merupakan tanggung jawab Pemerintah dalam menjalankan roda penyelenggaraan Pemerintahan yang bergantung baik buruknya dan efektifnya birokrasi sebagai strategi tanggung jawab yang bukan hanya pelayanan public saja melainkan juga sebagai regulator, pelaksana kebijakan dan Pembangunan. Reformasi birokrasi merupakan serangkaian upaya sistematis dan terencana yang di lakukan oleh Pemerintah untk memperbaiki kinerja birokrasi yang efektif, tranparan dan akuntabel.
Fokus utama reformasi birokrasi terletak pada perbaikan struktur, prosedur, budaya kerja dan mentalitas, serta kompetensi sumber daya manusia di dalam birokrasi, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), dan mempercepat Pembangunan ekonomi dan sosial serta peningkatan efektivitas regulasi.
Namun hingga saat ini reformasi birokrasi masih terus berjalan sampai pada titik menemukan pola yang tepat walaupun terkesan lambat. Reformasi birokrasi bukanlah hal mudah, karena membutuhkan keseriusan dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak termasuk birokrasi itu sendiri.
Dinamika dan Dialektikanya
Reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda penting dalam Pembangunan negara modern, dalam konteks Indonesia reformasi birokrasi hadir sebagai respon terhadap tuntutan Masyarakat akan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Tahun 1998 adalah momentum besar terhadap langkah reformasi birokrasi yang menjadi salah satu sektor dianggap perlu di benahi yang selama ini identik praktik korupsi, kolusi, nepotisme, pelayanan public lambat, budaya kerja feodal dan tidak professional.
Birokrasi merupakan unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, hal ini di karenakan birokrasi merupakan unsur pelaksana administrasi Negara. Oleh sebab itu birokrasi harus menjadi focus pemerintah, terlebih banyak sekali dinamika dan dialektinya yang harus di rumuskan, di hadapi dan di selesaikan dalam menjawab kebutuhan dan kepentingan local, nasional dan internasional yang semakin dinamis.
Namun reformasi birokrasi bukanlah proses yang sederhana dan linear, ia bergerak dalam dinamika dan dialektika sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang kompleks, belum lagi dari eksternal yaitu globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi. Dalam praktiknya, reformasi birokrasi menghadapi berbagai dialektika; antara perubahan dan resistensi, antara idealisme dan pragmatisme, antara tuntutan modernisasi dan realitas structural birokrasi yang masih tradisional.
Dalam kasat mata dinamika dan dialektikanya yaitu Pertama Demografis, Dimana birokrasi di hadapkan pada jumlah penduduk yang terus meningkat sehingga menyebabkan ketidakseimbangan rasio. Hal ini harus menjadi rancangan awal terhadap posisi birokrasi dalam menjalankan fungsinya. Di dalam paradigma modern administrasi public melahirkan 2 model, yaitu New public management yang mengadopsi efisiensi ala swasta dan New public service, yang focus melayani warga dan tata Kelola public baru yang menekankan kolaborasi lintas sektor. Lahirnya UU No : 20 tahun 2023, merupakan pengaturan PPPK dalam ASN, dan keberadaan PJLP merupakan Langkah paradigma New Publik Management di dalam ruang birokrasi. Namun Keterlibatan kuat unsur Masyarakat dalam mendorong partisipasi public agar ikut serta dalam penyelengaraan pemerintahan ini yang terus di rancang dengan serius sehingga birokrasi tidak lagi pelaksana program tetapi cukup penyedia dan pengawas. Walaupun sudah ada beberapa hal terjalankan seperti keberadaan FKDM, FPK, LINMAS, FKUB, Dll, tetapi ini belumlah cukup dalam mendorong partisipasi public yang kuat “pendekatan new public service”. Artinya masih kuatnya birokrasi ikutserta dalam program sebagai pelaksana.
Kedua Ekonomi, Dimana birokrasi di hadapkan pada perdagangan bebas dan birokrasi dituntut mampu memenuhi segala kebutuhan pokok Masyarakat yang terus bertambah namun tidak di ikuti dengan stok yang cukup, yang akhirnya kebijakan dan pengambilan Keputusan melakukan impor guna memenuhi kebutuhan Masyarakat, yang dalam hal ini bukanlah impor menjadi salah atau keliru melainkan keberadaan birokrasi dalam pelaksana administrasi public terhadap rancangan keberpihakan dan keadilan ini yang menjadi masalah. Keberadaan BUMN/D harus terus di dorong menjadi Perusahaan yang kuat dan berdaya saing guna dapat memberikan konstribusi dalam aspek Pembangunan ekonomi dan profesionalisme Perusahaan plat merah, sehingga menjawab keberadaan pimpinan birokrasi didalam BUMN/D merupakan langkah yang harus di evaluasi dalam menjaga kelancaran arus kerja birokrasi terhadap fungsinya.
Ketiga sosial budaya, Dimana birokrasi di hadapkan pada budaya werternisasi yang tanpa di saring terus masuk ke Indonesia dan sangat cepat menghapus budaya Indonesia sendiri. Hal tersebut menjadi cukup rumit ketika arus globalisasi menjadi tidak terelakkan dan ketidaksiapan birokrasi dengan stakeholders lainnya dalam menjaga arus gelombang globalisasi. Rancangan birokrasi harus bersamaan dengan rancangan Pembangunan karena dua hal tersebut berkaitan erat khususnya dalam pelaksanaan kebijakan serta Pemberdayaan Masyarakat.
Keempat tantangan politik, Dimana birokrasi harus di hadapkan dengan dinamika dan dialektika politik yang dinamis, otonomin daerah belum menjawab keadilan, penyesuain desentralisasi dengan keberadaan otonomi daerah yaitu Dimana birokrasi sebagai pelaksana administrasi menyesuaikan keberadaan otonomi daerah sebagai wujud kekuasaan politiknya yang di duduki oleh pemangku politik dari hasil demokrasi. Belum lagi pada kondisi global, yaitu perubahan politik global maupun perubahan politik kawasan ikut serta mempengaruhi cara pandang maupun gerak langkah serta pola kerja dan budaya kerja birokrasi dalam menjawab kebutuhan dan kepentingan Masyarakat sekaligus menjaga pilar pilar negara dan kebangsaan.
Kelima perkembangan teknologi informasi komunikasi dan digitalisasi, birokrasi di tuntut dapat menyesuaikan diri dalam menjawab perkembangan TIK, artinya setiap fungsi birokrasi sebagai pelaksana administrasi public harus menyertakan TIK dan inilah yang di sebut e-government. Kehadiran e-government, pelayanan berbasis aplikasi, tanda tangan elektonik, sistem administrasi daring telah mengubah wajah pelayanan public.
Reformasi Birokrasi merupakan proses Panjang yang tidak hanya menyangkut perubahan struktur, sistem, perubahan budaya dan mentalitas aparatur sipil negara itu sendiri. Dinamika dan dialektika reformasi birokrasi menunjukkan bahnwa perubahan selalu berlangsung dalam ruang yang kompleks dan penuh tantangan.
Sementara dialektika reformasi birokrasi memperlihatkan pertarungan terus-menerus antara nilai-nilai lama dan semangat pembaruan. Oleh sebab itu keberhasilan reformasi birokrasi tidak cukup hanya melalui regulasi dan teknologi, tetapi juga membutuhkan komitmen politik, integritas aparatur, partisipasi Masyarakat dalam mengawalnya. Di sinilah keseriusan dan konsistensi sekaligus komitmen birokrasi beserta stakeholders lainnya terus merancang dalam menemukan pola yang pas terhadap reformasi birokrasi yang tidak boleh berhenti. (***)
