JAKARTA, Mediakarya – Pakar komunikasi politik dan kebijakan publik Dr. Adi Suparto menilai kekuasaan yang sehat bekerja layaknya sebuah orkestra, di mana pemimpin bertindak sebagai dirigen yang mengharmoniskan bunyi. Namun, narsisisme birokrasi di era digital telah melahirkan dirigen-dirigen palsu yang ingin memainkan semua alat musik sendirian demi sorot lampu panggung.
Menurut Adi, saat seorang kepala daerah atau pejabat publik sibuk beratraksi menjadi one-man show, mendadak mengambil alih peluit polisi di lapangan, memonopoli meja humas, hingga mengetuk palu inspektorat, di saat itulah institusi yang dipimpinnya sedang mengalami pengkerdilan massal.
Adi mengungkapkan, ketika panggung media sosial dinilai lebih sakral ketimbang substansi kerja nyata, kepemimpinan sebenarnya tidak sedang melayani rakyat, melainkan sedang memuaskan ego narsistik sang penguasa.
“Layar gawai kita hari ini sesak oleh tontonan heroisme birokrasi yang artifisial. Kita disuguhi narasi pemimpin yang saban hari gemar memamerkan aksi memporak-porandakan tambang ilegal. Sebuah tindakan yang tentu layak mendapat acungan jempol dan riuh tepuk tangan netizen,”ungkap Adi saat diwawancarai Mediakarya, menanggapi gaya kepemimpinan kepala daerah yang kerap narsis di medsos, Selasa (28/7/2026).
Namun, di balik riuhnya konten penegakan hukum itu, lanjut Adi, sebuah ironi besar kerap menganga kala izin tambang yang sama diam-diam diurus kembali untuk diserahkan ke lingkar kerabat. “Inilah wajah narsisisme birokrasi modern: ketika hukum dan wewenang negara dimodifikasi menjadi konten pencitraan demi menutupi syahwat pemburu rente dan nepotisme gaya baru,” ujar dia..
Adi menilai, bahwa jurnalisme yang sehat tidak bekerja atas dasar sentimen suka atau tidak suka, melainkan berpijak pada independensi, verifikasi berlapis, dan kebenaran objektif.
“Ketika pers membongkar borok di balik layar gawai tersebut, pers sedang tidak menyerang personal, melainkan sedang menyelamatkan institusi negara dari pembusukan internal,” ungkapnya.
Sebab, negara ini tidak akan runtuh karena kritikus yang berisik, melainkan karena keroposnya integritas para penyelenggara negara yang mabuk oleh popularitas buatan.
Namun, narsisisme birokrasi dan kamuflase heroisme digital ini bukanlah fenomena baru yang unik di ruang publik kita. Sejarah politik global dan manajemen modern telah berkali-kali mencatat pola yang sama, lengkap dengan akhir cerita yang seragam: kerontokan yang tragis.
“Bagaimana sejarah mencatat kejatuhan para pemimpin populis yang terlalu mendewakan panggung kosmetik digital namun abai pada keroposnya sistem internal? Dan ke mana ujung dari akhir pelarian menara pasir popularitas ini,” tutup Adi. (fal)
