Oleh: Agus Wahid
Begitu massif bahkan ekstensif. Itulah suasana unjuk rasa kalangan mahasiswa dan komponen rakyat lainnya beberapa hari terakhir ini. Pagelaran unjuk rasa ini bagai pengulangan aksi Agustus tahun lalu. Bahkan, Agustus 2026 ini tampak jauh lebih besar, secara kuantitatif dan kualitatif. Inilah peristiwa yang pernah daku ulas secara prediktif dan share ke berbagai elemen pada 1 Agutus lalu dalam judul “Menanti Agustus 2026”.
Mencermati ekskalasi unjuk rasa itu muncul pemikiran, akankah Prabowo jatuh? Ada dua probabilitas. Pertama, ketidakmungkinan jatuh. Landasannya, rezim mengerahkan aparat keamanan demikian eksplosif dan represif. Meski mereka jauh lebih kecil dibanding kekuatan massa, tapi jumlah aparat tetap lebih powerful.
Mereka bukan hanya besenjata, tapi seperti mendapat otoritas untuk menghalau bahkan menghajar para pengunjuk rasa tanpa pedulikan rasa kemausiaan. Dan sebaliknya bagi kaum pengunjuk rasa. Mereka hanya mengandalkan kekuatan moral dan oral untuk bicara lantang bahkan siap adu argumentasi bagi aparat penghadang.
Mencermati pengerahan kekuatan represif yang tampak tak pedulikan hak-hak sipil berekspresi memperkecil kemungkinan Prabowo jatuh dari singgasana. Dalam hal ini sangat boleh jadi terkait dengan karakter Prabowo itu sendiri: forget it (masa bodoh) dengan tudingan diktator, atau melanggar HAM. Yang penting tetap berkuasa.
Sikap politik seperti itu bagian dari upaya mempertahankan ambisi politiknya yang telah tertanam puluhan tahun sebelumnya. Dengan prinsip politik seperti itu pula, maka kekuasaan yang telah dipangkunya tak bisa dilepas. Sikap politiknya juga terkait dengan karakternya yang keras kepala (koppig: bahasa Belanda).
Hak personal Prabowo untuk menterjemahkan sikap dan pendirian politik itu. Yang menjadi masalah, Prabowo tidak mampu introspeksi bagaimana dampak destrukif arogansi politiknya bagi kepentingan negara dan rakyat. Ketika dulu semasa kampanye pilpres 2024 menegaskan, “Tolonglah diberi kesempatan (berkuasa) karena ingin mengabdi untuk negara dan rakyat”. Penegasan sikap politik ini tentu mulia. Tapi, in practicum, justru paradoks. Inilah yang sungguh disesalkan.
Bagi elemen rakyat, paradoksalitas itu tak bisa dimaklumi. Karena, semakin lama berkuasa meski baru menuju dua tahun potret Indonesia kian buram. Dari sisi ekonomi, capaian pertumbuhan ekonomi 5,61% bukan hanya masih kecil dan jauh dari janji politiknya yang siap mengukir capaian 8%. Tapi, capaian pertumbuhan ekonomi yang masih seputar angka 5% itu jelas belum mampu menjangkau tingkat kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Penegakan hukum juga masih jauh dari harapan. Memang, rezim Prabowo mampu menguak sejumlah mafia hukum, terutama menangkapi para koruptor. Tapi, proses hukumnya terhenti manakala hulunya terindentifikasi keluarga “Solo”.
Maka, tidaklah berlebihan manakala berkembang opini, penegakan hukum saat ini masih diskriminatif. Bahkan, masih loyo menghadapi keberadaan mantan rezim Jokowi dan keluarga.
Sikap yang sama juga terkait dengan penindakan korupsi terhadap sejumlah mantan Menteri Jokowi yang tidak sampai tuntas ke hulunya, padahal semua terdakwa selalu menyebut Jokowi. Sebut saja kasus Tom Lembong, Nadien Makarim, Yaqout Kaumas bahkan Hasto Kristiyanto.
Yang memiriskan adalah sikap pongah Prabowo yang tetap tak mengubah kebijakan kontraktifnya bagi kepentingan negara dan rakyat. Sebagai contoh riil, kebijakan makan bergizi gratis (MBG), kebijakan ini jelas-jelas tidak sejalan dengan misi ideal mencerdaskan anak-anak sekolah, karena menjadi bancakan (korupsi yang demikian sistematis), bahkan telah “merebut” atau mengambil paksa anggaran kementerian-kementerian lain. Tapi, kebijakan kontraktif itu tetap dipertahankan, padahal suara rakyat demikian lantang menentangnya.
Tak jauh beda dengan kebijakan pro Koperasi Merah Putih (KMP). Secara politik, dukungan terhadap KMP merupakan kemauan politik yang hebat. Mengimpikan sistem ekonomi kerakyatan yang menasional. Tanpa dukungan politik yang kuat dari negara, maka nasib sistem ekonomi kekyatan tak akan pernah tegak berdiri, padahal posisinya merupakan soko guru bagi perekonomian nasional.
Sebagai soko guru, lembaga koperasi harus mampu berdiri sejajar dengan anasir swasta. Namun, idealitas konsepsional ini tampak tidak dihitung dengan matang. Sebagai gambaran, proses mendirikan sarana dan prasarana KMP penanganannya penuh dengan penyunatan (korupsi). Sebagai ilustrasi faktual, anggaran pembangunan KDMP dari Pusat per unit sebesar Rp 1,6 miliar. Di lapangan sekedar contoh di Tasikmalaya kontraktornya hanya menerima Rp 800-an juta (50%). Ke mana anggaran 50%-nya lagi? Tercecer di beberapa pos, antara lain di wilayah KODIM, anasir kelurahan, bahkan anasir LSM. Implikasinya, tak sedikit kontraktor tak mau melanjutkan kontrak pembangunannya. Atau, jika tetap lanjut, pembangunan KMP tak sesuai spek semestinya.
Pembanunan lokasi bangunan KDMP juga perlu ditinjau kembali. Dalam perjalananku beberapa hari lalu dari Bekasi, Tasikmalaya, Yogyaarta, Malang (PP), terlihat tak lebih dari angka 100-an gedung KDMP dan KKMP dari jumlah 75.753 unit desa dan kelurahan yang ada secara nasional. Data temuan KDMP dan atau KKMP memang tak bisa dijadikan acuan. Tapi, lintasan Bekasi – Tasikmalaya – Yogyakarta – Malang jelaslah melewati ribuan desa dan atau kelurahan. Masa hanya kisaran 100-an Gedung KDMP. Itu pun baru berbentuk bangunan. Belum beroperasi. Lebih dari itu, banyak lokasi KDMP di pinggir jalan persawahan. Jauh dari penduduk, apalagi keramaian. Muncul pertanyaan, bagaimana studi kelayakan KMP? Miris.
Sejumlah deviasi itu mengabsahkan elemen rakyat bergerak, menuntut perbaikan secara fundamental. Namun, Prabowo dengan gaya retorik angkuhnya tampak hilang sense of crisesnya. Seolah bilang, “Emang gue pikirin”. Sikap ini menambah geram kalangan moralis untuk tetap melancarkan aksi demonstratifnya.
Sebuah renungan, apakah akan terjadi akumulasi massa dalam jumlah jutaan dan tersirkulasi ke berbagai daerah, sehingga terjadi efek samping seperti penjarahan? Jika terjadi gerakan sosial destrukif seperti itu pasti akan mendorong kondisi ekonomi langsung tersungkur. Dan itu mempercepat kejatuhan Prabowo.
Yang lebih ekstrim jika muncul pemikiran, tidak mungkinkah di antara massa mengambil jalan pintas dengan blokade jalur lalu-lintas vital seperti toll dan jalan-jalan utama nasional di berbagai provinsi? Jika pemikiran dan aksi ekstrim dilakukan, maka di depan mata ekonomi lumpuh total. Inilah sebagai probabilitas kedua tentang kejatuhan Prabowo.
Yang perlu kita analisis lebih jauh, andai Prabowo jatuh, siapa penerusnya?
Secara konstitusi (Pasal 8 UUD 1945), jelaslah Gibran naik. Membaca konstitusi ini muncul pertanyaan, apakah topografi politik nasional, termasuk unjuk rasa yang demikian ekspolosif merupakan skenario Geng Solo? Jawabnya, why not? Kemungkinan itu sangat terbuka. Bukan berlandaskan perkiraan semata tanpa data.
Kita perlu mambaca dengan jernih. Gerakan moral mahasiswa memang memiliki landasan fundamental. Sangat terkait dengan kondisi obyektif sistem kenegaraan dan nasib rakyat yang memprihatinkan. Namun demikian, eskalasi unjuk rasa juga perlu dibaca dengan tekad geng Solo yang terobsesi untuk mengambil kekuasaan Prabowo di tengah jalan. Sebuah tekad yang terkonfirmasi dari obrolan Conny Bakrie dengan Rosan (orang terdekat Prabowo). “Jatah Prabowo hanya 2 tahun”, katanya.
Mendasarkan obrolan yang cukup viral itu, maka tidaklah berlebihan jika eskalasi unjuk rasa yang membesar sulit untuk menyangkal keterlibatan Geng Solo. Memang sulit dibuktikan. Tapi, yang namanya konspirasi memang tak bisa dibuktikan, meski sesungguhnya ada. Yang perlu kita catat lebih jauh dan menjadi renungan kita bersama, andai Prabowo jatuh dan Gibran menggantikannya, maka sejak itulah kita harus siap menerima kenyataan pahit ke depan. Yaitu, potret Indonesia akan kembali dalam kendali penuh dinasti Jokowi dan mitra utamanya: oligarki. Tak bisa dipungkiri, keberadaan
oligarki di negeri ini bukan hanya menggarong dan menjadi kolonial (Londo Sipit), tapi pencaplok negeri kita tercinta ini.
Kini, Jokowo telah lengser. Namun, ambisinya tetap berkobar. Karena itu, melalui kemelut politik saat ini, kita perlu meneropong keterlibatan Geng Solo plus oligarki itu. Tak bisa dipungkiri keterlibatan itu, meski sulit dibuktikan secara hukum.
Mendermati dinamika politik itulah kita bisa memahami mengapa Prabowo all out mempertahankan kekuasaan, meski dengan jalan yang tak sejalan dengan prinsip HAM.
Kini, kita perlu merenung lagi. Jika Prabowo seorang nasionalis sejati dan merasa TNI yang lebih dari TNI yang ada, maka terdapat kerangka solusi yang jauh lebih efektif dan sangat demokratis. Apakah itu? Indahkan suara mahasiswa dan rakyat yang masih steril dari pengaruh Geng Solo. Mereka menunut perubahan fundamental, bukan ingin menjatuhkan Perabowo.
Itulah tuntutan yang jika diindahkan dan dilakukan perubahan sejatinya akan menyelamatkan kekuasaan Prabowo itu sendiri. Juga, menyelamatkan peta gelap Indonesia dari potensi kolonialisasi Londo Sipit yang mengeksploitase Geng Solo. Sebagai bandit berkelas dunia, Geng Solo tak pernah berfikir kepentingan nasional Indonesia. Yng menampak dominan adalah bagaimana memenuhi panggilan negeri leluhurnya: Tiongkok. Inilah yang terbaca pada rekam jejaknya.
Muncul renungan, apakah Prabowo menyadari topografi politik itu? Jika dia masih tetap cerdas akalnya, maka tinggal pertajam kecerdasan nuraninya. Agar, Indonesia selamat dari raksasa kolonial yang sudah siap-siap menerkam dan telah bermanuver jauh.
Penulis: Direktur Program Pusat Kajian Strategis Daksinapati UI
