PDIP Bakal Kritisi Pembahasan APBD DKI 2022

- Editor

Kamis, 7 Oktober 2021 - 12:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mediakarya – Penolakan Fraksi PDIP di DPRD DKI terhadap pelaksanaan Formula E, yang rencananya akan dilaksanakan pada 2022 mendatang makin gencar disuarakan pemilik 25 kursi di Kebon Sirih itu.

Setelah menolak dalam sidang paripurna hak interpelasi. Aksi penolakan Fraksi PDIP, kali ini akan dilakukan dengan mengkritisi APBD DKI 2022 yang akan dibahas pekan depan di puncak, Bogor, Jawa Barat.

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Rasyidi  mengungkapkan fraksi PDIP yang berada di 5 Komisi akan memiliki tugas yang sama dalam mengawasi setiap pengajuan oleh Pemda. Termasuk anggaran pelaksanaan balap mobil listrik.

“Tahun ini kita akan lebih cermat dan mempertimbangkan secara matang seluruh pengajuan anggaran oleh Pemda. Bisa dikatakan, tahun ini jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya,” ujar politisi yang terpilih dari dapil Jaktim itu kepada wartawan, Kamis (7/9).

Baca Juga:  KPK: Penyelidikan Formula E Masih Berproses

Rasyidi mengatakan, khusus di Komisi C yang ditempatinya, politisi yang akrab disapa HRS itu pun akan mempertanyakan secara mendalam. Misalkan, program yang diajukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam rapat.

Apalagi, menilik pada pelaksanaan anggaran 2021. Penyerapan anggaran di DKI masih jauh dari harapan.
“Kita tidak ingin tahun depan penyerapan anggaran rendah dan silpa semakin tinggi,” papar ketua Bamusi DKI itu.(sof)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Komisi III DPR RI Pastikan RUU Perampasan Aset Rampung Pada Desember 2026
Melalui Kemensos, OT Peduli Serahkan Bantuan Kepada Korban Gempa NTT
Maki-maki PKL di Muka Umum, Tri Adhianto Dituding Tengah Mengadopsi Gaya Kepemimpinan KDM
Ketika Republik Makin Lupa Warisan Konstitusi
Indonesia Perlu Perkuat Deteksi Dini Kebakaran Hutan dan Lahan, Teknologi Satelit dan Analitik Data Jadi Kunci
Sebanyak 40 Bangli di Atas Aliran Kali Harun Ditertibkan Petugas
Cara Tegur PKL Oleh Wali Kota Bekasi Jadi Sorotan, Ini Kata Pakar Komunikasi Publik
Gusur Bangunan Liar, Camat Medansatria Dicemooh Pernah Terlibat Penyalahgunaan Narkoba

Berita Terkait

Selasa, 25 Agustus 2026 - 15:57 WIB

Komisi III DPR RI Pastikan RUU Perampasan Aset Rampung Pada Desember 2026

Selasa, 25 Agustus 2026 - 12:05 WIB

Melalui Kemensos, OT Peduli Serahkan Bantuan Kepada Korban Gempa NTT

Selasa, 25 Agustus 2026 - 10:49 WIB

Maki-maki PKL di Muka Umum, Tri Adhianto Dituding Tengah Mengadopsi Gaya Kepemimpinan KDM

Selasa, 25 Agustus 2026 - 08:24 WIB

Indonesia Perlu Perkuat Deteksi Dini Kebakaran Hutan dan Lahan, Teknologi Satelit dan Analitik Data Jadi Kunci

Senin, 24 Agustus 2026 - 14:56 WIB

Sebanyak 40 Bangli di Atas Aliran Kali Harun Ditertibkan Petugas

Berita Terbaru

Pakar Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik, Dr. Adi Suparto

Opini

Karpet Merah Bukan untuk Anak Petani

Selasa, 25 Agu 2026 - 12:53 WIB

Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar (kiri) bersama dengan Direktur OT Group, Dr. Yosua Jap, (kanan)

Ekonomi & Bisnis

Melalui Kemensos, OT Peduli Serahkan Bantuan Kepada Korban Gempa NTT

Selasa, 25 Agu 2026 - 12:05 WIB