PDIP Bakal Kritisi Pembahasan APBD DKI 2022

- Editor

Kamis, 7 Oktober 2021 - 12:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mediakarya – Penolakan Fraksi PDIP di DPRD DKI terhadap pelaksanaan Formula E, yang rencananya akan dilaksanakan pada 2022 mendatang makin gencar disuarakan pemilik 25 kursi di Kebon Sirih itu.

Setelah menolak dalam sidang paripurna hak interpelasi. Aksi penolakan Fraksi PDIP, kali ini akan dilakukan dengan mengkritisi APBD DKI 2022 yang akan dibahas pekan depan di puncak, Bogor, Jawa Barat.

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Rasyidi  mengungkapkan fraksi PDIP yang berada di 5 Komisi akan memiliki tugas yang sama dalam mengawasi setiap pengajuan oleh Pemda. Termasuk anggaran pelaksanaan balap mobil listrik.

“Tahun ini kita akan lebih cermat dan mempertimbangkan secara matang seluruh pengajuan anggaran oleh Pemda. Bisa dikatakan, tahun ini jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya,” ujar politisi yang terpilih dari dapil Jaktim itu kepada wartawan, Kamis (7/9).

Baca Juga:  Anggota DPRD DKI Harap Vaksinasi Usia 6-11 Tahun Aman

Rasyidi mengatakan, khusus di Komisi C yang ditempatinya, politisi yang akrab disapa HRS itu pun akan mempertanyakan secara mendalam. Misalkan, program yang diajukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam rapat.

Apalagi, menilik pada pelaksanaan anggaran 2021. Penyerapan anggaran di DKI masih jauh dari harapan.
“Kita tidak ingin tahun depan penyerapan anggaran rendah dan silpa semakin tinggi,” papar ketua Bamusi DKI itu.(sof)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Direktur Program PKSD UI Sentil Dirut RSUD CAM Bekasi: Berhenti Berlagak Pemilik Saham Tunggal
Petugas Gabungan Ungkap 1,2 Ton Sabu Cair dan Laboratorium Narkoba Raksasa di Pidie, 2 WNA Tiongkok Diamankan
Komisi IV DPRD Bekasi: Tak Dibenarkan Dirut RSUD CAM Potong Remunerasi dan Intimidasi Karyawan
Dugaan Surat Pernyataan Eka Hospital Tahun 2022 Beredar, Kuasa Hukum Berharap Putusan MA Dipatuhi
Sekjen LPKAN: Jangan Sederhanakan Korupsi Jadi Suap, Business Judgment Rule Bukan Tameng Kebal Hukum
Tata Kelola RSUD CAM Kota Bekasi Disorot, Pegawai Mengeluh Tekanan Kerja Hingga Dugaan Pemotongan Remunerasi
Pakar Komunikasi Politik Ungkap Capaian Tinggi Tapi Kepuasan Menurun, Bukti Ada Kesenjangan Komunikasi Pemerintah
FX Rudi Ungkap Rentetan Kebohongan Jokowi yang Membuatnya Kecewa Hingga Pilpres

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 11:13 WIB

Direktur Program PKSD UI Sentil Dirut RSUD CAM Bekasi: Berhenti Berlagak Pemilik Saham Tunggal

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 07:47 WIB

Petugas Gabungan Ungkap 1,2 Ton Sabu Cair dan Laboratorium Narkoba Raksasa di Pidie, 2 WNA Tiongkok Diamankan

Jumat, 23 Oktober 2026 - 17:02 WIB

Komisi IV DPRD Bekasi: Tak Dibenarkan Dirut RSUD CAM Potong Remunerasi dan Intimidasi Karyawan

Jumat, 23 Oktober 2026 - 14:17 WIB

Dugaan Surat Pernyataan Eka Hospital Tahun 2022 Beredar, Kuasa Hukum Berharap Putusan MA Dipatuhi

Jumat, 23 Oktober 2026 - 12:00 WIB

Sekjen LPKAN: Jangan Sederhanakan Korupsi Jadi Suap, Business Judgment Rule Bukan Tameng Kebal Hukum

Berita Terbaru