Oleh: Dr. Adi Suparto dan Tim Penyelaras
JAKARTA – Sejak berpulangnya KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), keresahan tentang masa depan kesatuan NU semakin mendalam dan dirasakan luas oleh kader maupun pengamat.
Pertama, rumah politik NU tampak terbelah. PKB, PBB, PK NU, dan partai‑partai lain yang berakar dari tubuh organisasi kini berjalan sendiri‑sendiri, bahkan di beberapa wilayah saling bersaing. Tidak ada lagi satu wadah politik yang menyatukan seluruh aspirasi warga Nahdliyin.
Kedua, tidak ada lagi partai berbasis NU yang secara konsisten masuk jajaran tiga besar pemilu. Puncak kekuatan politik berbasis NU memang terjadi saat Gus Dur terpilih Presiden. Sejak itu, suara warga Nahdliyin terpecah ke banyak pintu.
Ketiga, kader NU tersebar di hampir semua partai besar, PDIP, Gerindra, PKB, PBB, Golkar, PPP, dan lainnya. Ini sekaligus menunjukkan penyebaran pengaruh yang luas, namun juga berarti tidak ada lagi satu arah politik yang disepakati bersama. Dari realitas inilah muncul kesimpulan yang sering didengar: “Soliditas NU tak akan pernah kembali seperti dulu.”
Hubungan Emosional dan Syahwat Politik Penguasa Ujian yang Selalu Ada
Di tengah perubahan bentuk kesatuan politik ini, muncul pula dinamika lain yang tak bisa diabaikan. Kehadiran langsung Presiden di pembukaan Muktamar ke‑35, serta isi sambutan yang sarat penghormatan dan pengikatan emosional, bukan sekadar acara kehormatan. Ia juga cerminan hubungan yang berjalan dua arah, antara kebutuhan kekuasaan dan kepekaan budaya kita.
Dari sudut pandang politik, langkah ini sangat berhitung. NU adalah organisasi massa terbesar dengan jangkauan sampai ke desa‑desa paling terpencil. Dukungan atau setidaknya netralitas NU adalah modal politik yang tak ternilai harganya. Di tengah perpecahan masyarakat, kehadiran Presiden di tengah ribuan ulama, santri, dan kader NU menyampaikan pesan yang kuat: “Saya menghormati kalian, saya bagian dari kalian.”
Isi sambutan yang menekankan persamaan nilai dan penghormatan kepada para pendiri berfungsi membangun ikatan emosional yang berpotensi berubah menjadi modal politik jangka panjang. Secara terbuka maupun tersirat, terlihat keinginan untuk membangun kedekatan yang terasa pribadi dan mendalam; bukan sekadar hubungan antar‑lembaga. Inilah yang bisa disebut sebagai syahwat politik: ingin dekat, ingin dihargai, ingin didukung, dan ingin terasa “satu keluarga”.
Dari sudut pandang sosiokultural, justru di sinilah letak kepekaan sekaligus kerentanan kita. Budaya pesantren dan NU sangat menghargai penghormatan, kedatangan, dan pengakuan. Ketika orang nomor satu negara datang, duduk di lantai yang sama, dan berbicara dengan nada yang merendah dan menghormati ulama, itu menyentuh hati jauh lebih dalam daripada janji program atau anggaran. Dalam budaya kita, “yang datang harus dihormati, yang menghormati harus dihargai”. Ini bukan kelemahan, ini nilai luhur peradaban kita.
Namun justru di sinilah batas mulai kabur: ketika penghormatan berbalas dukungan, dan dukungan perlahan berubah menjadi keterikatan yang sulit dilepaskan. Hubungan emosional yang dibangun bekerja di bawah kesadaran: bukan “saya setuju dengan kebijakan ini”, melainkan “saya menghormati orang ini, maka saya cenderung memahami kebijakannya”. Pengaruh semacam ini jauh lebih kuat dan jauh lebih tahan lama daripada sekadar perjanjian politik tertulis.
Peringatan yang patut direnungkan bersama
Bahaya terbesar bukan saat penguasa memusuhi kita, saat itu kita mudah bersatu. Bahaya terbesar justru saat penguasa memeluk kita dengan erat, saat itulah yang paling sulit berkata “tidak” ketika kebenaran harus diucapkan. Seorang kyai sepuh anggota Dewan Penasihat PBNU mengingatkan “Bahaya terbesar bukan dari yang membenci kita, melainkan dari yang terlalu erat memeluk kita sampai kita pelan‑pelan tak bisa bergerak sendiri.”
Ada Hal yang Tetap Bertahan dan Tak Berubah
Di tengah semua perubahan dan dinamika tersebut, ada sisi lain yang sering luput dari pembicaraan.
Pertama, NU sebagai organisasi keagamaan dan sosial justru makin tumbuh. Cabang, ranting, lembaga pendidikan, pondok pesantren, kegiatan sosial, pengajian, semuanya tetap berjalan, bahkan makin merata. Yang berubah adalah bentuk kesatuan politiknya, bukan akar kelembagaan dan keagamaan yang menjadi fondasi aslinya.
Kedua, pilihan yang tersebar bukan berarti hilangnya jati diri. Warga NU tersebar di banyak partai; bisa juga dilihat sebagai tanda kedewasaan: tidak lagi “satu perintah semua ikut”, melainkan setiap orang memilih jalan yang menurutnya paling benar. Ini memang mengurangi kekuatan suara tunggal, tapi juga menunjukkan kemandirian berpikir yang tumbuh di kalangan kader.
Ketiga, soliditas yang berubah bentuk, bukan hilang. Dulu soliditas terlihat dari “satu suara, satu arah politik”. Kini soliditas itu lebih terlihat di tingkat akar rumput, dalam kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, dan kemanusiaan yang tetap berjalan bersama tanpa terhalang perbedaan pilihan politik.
Tantangan Sebenarnya yang Dihadapi NU Hari Ini
Persoalan terberat bukan pada ada atau tidaknya satu partai besar, melainkan pada dua hal mendasar yang saling berkaitan.
Pertama, apakah penyebaran ke berbagai partai dan kedekatan dengan kekuasaan membuat NU sulit bersikap tegas? Kalau kader ada di mana‑mana dan hubungan emosional terbangun erat, ada risiko sikap organisasi menjadi lunak karena takut menyakiti salah satu pihak. Ini tantangan terberat: menjaga kemandirian di tengah keterikatan yang beragam.
Kedua, apakah kepentingan pribadi atau kelompok mulai mendahului kepentingan umat? Ketika kader lebih dulu setia pada partai atau pada hubungan pribadi dengan penguasa, lalu baru pada nilai‑nilai yang dijunjung NU, di sinilah letak bahaya yang sesungguhnya.
Kesimpulan yang Menyatukan Semua Pandangan
NU tidak lagi sama seperti zaman Gus Dur itu pasti. Tapi belum tentu berarti sudah bercerai-berai.
Yang berubah adalah bentuk penyatuan politiknya, dari satu wadah menjadi banyak pintu, dan kedekatan dengan kekuasaan kini menjadi bagian dari realitas yang harus dihadapi setiap saat. Yang tetap bertahan adalah jaringan sosial, keagamaan, dan kultural yang merata di seluruh negeri.
Apakah soliditas akan kembali utuh seperti dulu? Tidak ada yang bisa menjamin. Namun yang bisa dipastikan: kesatuan NU tidak pernah diukur dari satu partai saja, dan tidak pula dari seberapa erat hubungan dengan penguasa. Ia diukur dari sejauh mana nilai‑nilai yang diwariskan para pendirinya tetap hidup di setiap anggotanya, di mana pun mereka berada, partai mana pun mereka pilih, dan seberapa pun dekatnya mereka dengan kekuasaan.
Penghormatan boleh diterima, tapi kebenaran tidak boleh ditukar dengan penghormatan itu. Hubungan boleh erat, tapi garis batas kemandirian tidak boleh hilang. Kalau nilai itu tetap terjaga, tersebar pun tetap kuat. Kalau nilai itu luntur, bersatu pun belum tentu berarti.
Wallahu a’lam bis-showab
Penulis: Pakar Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik
