Oleh Drs. H. Tamsil Linrung – Wakil Ketua DPD RI
Di masa-masa awal republik, umat Islam berada di jantung peristiwa. Seruan jihadnya menggedor pintu kemerdekaan, para tokohnya menggagas perumusan dasar negara, dan nilai-nilai agamanya menjadi pemersatu bangsa.
Dalam perjalanannya kemudian, umat Islam lebih sering menjadi pokok pembicaraan ketimbang pencetak sejarah. Fenomena ini jarang diperdebatkan, padahal dampaknya sampai ke ruang kelas. Anak-anak bangsa yang membacanya akan tumbuh dengan perasaan yang tidak lengkap.
Kemana umat Islam setelah Indonesia dewasa? Pertanyaan ini dapat saja memengaruhi cara mereka memikul tanggung jawabnya kelak.
Karena itu, saya menyambut baik hadirnya trilogi karya Nunu A. Hamijaya: Politik Historiografi Kemerdekaan Umat, Politik Historiografi Sanad & Transformasi, dan Politik Historiografi Negara Ummat.
Ketiga buku ini berjalan di atas tiga persoalan yang saling mengait: kemerdekaan, kesinambungan pemikiran, dan tanggung jawab bernegara. Tema-tema itu mengajak pembaca masuk ke pertanyaan paling pokok tentang kedudukan umat dalam perjalanan Indonesia, dan tentang cara mengolah warisan sejarah menjadi bekal menghadapi zaman.
Sebagai penulis, saya sangat paham betapa beratnya beban melepas gagasan ke ruang publik. Dan bobot beban itu semakin bertambah manakala lokus yang dibicarakan adalah pertemuan agama, kekuasaan, dan kebangsaan. Inilah tiga hal yang paling mudah menyulut emosi dan paling sering mengundang perdebatan.
Politik historiografi sendiri mengingatkan kita bahwa menulis sejarah selalu membawa akibat politik. Mulai dari sumber yang dipilih, peristiwa yang diletakkan di tengah atau dibiarkan di pinggir, hingga nama yang dicantumkan atau dilewatkan.
Pertanyaan tentang posisi umat pada masa lalu semestinya membawa kita kepada tanggung jawab hari ini. Apa yang dapat kita kerjakan agar pengorbanan para pendahulu berbuah kehidupan yang lebih baik? Di celah inilah saya melihat arti penting penerbitan trilogi ini.
Penulis mengingatkan pentingnya umat menjadi subjek sejarah. Bagi saya, pesan itu dapat dibawa ke pekerjaan yang sangat nyata. Umat perlu memperkuat lembaga pendidikan, membangun usaha yang memberi penghidupan, dan melahirkan pemimpin yang dapat dipercaya. Peran tersebut semakin berarti ketika manfaatnya dirasakan masyarakat luas. Kehadiran umat dalam sejarah berlanjut melalui kemampuan menjawab kebutuhan zamannya.
Trilogi ini mendorong kita lebih berani membicarakan mutu peran umat. Dalam politik, keberhasilan perlu diukur dari perbaikan kebijakan dan pelayanan kepada rakyat. Dalam ekonomi, ukurannya terlihat pada terbukanya kesempatan berusaha dan kemampuan keluarga hidup mandiri. Ukuran semacam ini membantu kita menjaga arah perjuangan, sekaligus mengingatkan bahwa jabatan membawa kewajiban untuk menghadirkan hasil yang dapat dirasakan.
Saya percaya nilai-nilai Islam dapat memberi tenaga yang besar bagi pekerjaan tersebut. Dalam konteks itu, Trilogi ini mengajak kita untuk melihat negara sebagai wasilah (sarana) dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Kekuasaan adalah amanah yang menuntut pertanggungjawaban, dan umat Islam Indonesia ditantang untuk membuktikan bahwa orientasi syariat mampu menghadirkan perlindungan dan keadilan bagi seluruh warga negara, tanpa memandang latar belakang keyakinannya.
Sebagai Wakil Ketua DPD RI, saya sangat menyadari bahwa perumusan kebijakan dan undang-undang tidak boleh terputus dari akar sejarahnya. Gagasan tentang ‘Sanad Islam Bernegara’ yang ditawarkan Saudara Nunu mengingatkan kita bahwa ada kesinambungan prinsip dari masa lalu yang harus kita transformasikan untuk menjawab tantangan tata kelola pemerintahan dan bernegara hari ini.
Umat Islam tidak boleh hanya puas menjadi mayoritas demografis. Kita harus bertransformasi menjadi subjek sejarah yang matang secara politik. Kematangan ini diuji dari kapasitas kita dalam bermusyawarah, merawat institusi, membatasi kekuasaan melalui konstitusi, dan memastikan kehidupan bersama yang bermartabat.
Secara khusus, harapan ini saya titipkan kepada generasi muda. Membaca perjalanan para pendahulu semestinya menumbuhkan keyakinan bahwa perubahan dapat diusahakan.
Dalam konteks itulah letak relevansi konsep ‘Politik Historiografi’. Kita diajak untuk membongkar bagaimana narasi sejarah diproduksi, ditafsirkan, dan digunakan oleh kekuasaan. Hal ini amat penting agar kita tidak menjadi umat yang kehilangan memori kolektifnya, melainkan masyarakat yang mampu memetik kearifan dari setiap babak perjuangan untuk memproyeksikan peradaban masa depan.
Karena itu, saya berharap trilogi ini menemukan kehidupan yang luas di tengah pembacanya. Diskusi buku dapat diteruskan menjadi kelompok belajar, inkubator gagasan, atau majelis-majelis kajian kebangsaan di tingkat akar rumput. Percakapan diskursif secara inklusif mutlak diperlukan agar wacana transformasi menuju ‘Negara Ummat’ yang rahmatan lil-‘alamin tidak sekadar utopia konseptual, tetapi menemukan jalan praksisnya secara damai dan berkeadaban.
Kepada Saudara Nunu A. Hamijaya, saya menyampaikan penghargaan atas ketekunan, kecerdasan, dankesungguhannya dalam menghadirkan karya ini. Semoga ikhtiar ini mengundang lebih banyak orang untuk menulis, meneliti, dan memperluas khazanah pemikiran bangsa. Saya juga berharap pembacanya menemukan dorongan untuk mengambil bagian, sekecil apa pun, dalam pekerjaan memperbaiki kehidupan bersama.
Sejarah telah memberi kita banyak teladan keberanian. Kini giliran kita meneruskan keberanian itu dalam pekerjaan yang diperlukan Indonesia hari ini. Di sana pula ikhtiar trilogi ini bermuara: Menemukan Arah Baru Politik Umat.
