Jelang Musda Golkar Kota Bekasi, Patronase Politik Jadi Kunci Konsolidasi

- Editor

Jumat, 16 Oktober 2026 - 06:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi (Ist)

Ilustrasi (Ist)

Oleh: Hadits Abdillah –  (Pimpred Mediakarya.id dan Ketua Forum Pimpinan Redaksi Multimedia DKI Jakarta)

Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Bekasi sudah di depan mata. Sebagai partai dengan sejarah panjang dan infrastruktur hingga tingkat kelurahan, Golkar tidak pernah kekurangan kader. Namun sejarah juga mencatat, Golkar Kota Bekasi seringkali kuat di struktur, tapi rapuh dalam patronase.

Padahal, dalam politik Golkar, patronase bukan barang haram. Ia adalah nadi. Saya melihat, persoalan Golkar Kota Bekasi hari ini bukan soal ketiadaan figur potensial. Figur banyak. Yang langka adalah figur patron yang mampu menjadi jangkar, pengayom, dan pemberi arah yang jelas bagi seluruh faksi di internal.

Apa Itu Patronase Politik di Tubuh Golkar?

Patronase di Golkar bukan sekadar bagi-bagi jabatan. Ini soal tiga hal: Pertama, Patronase Perlindungan. Kader Golkar butuh rasa aman. Aman secara politik ketika ada konflik internal, aman secara hukum, dan aman secara ekonomi-politik. Ketua Golkar Kota Bekasi ke depan harus menjadi patron yang bisa melindungi kadernya dari atas hingga tingkat ranting, bukan malah menjadi sumber konflik baru.

Kedua, Patronase Akses. Golkar adalah partai kekuasaan. Nilai jual utamanya adalah kedekatan dengan akses pemerintahan, baik di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, maupun pusat. Tanpa patron yang memiliki akses kuat ke DPP dan ke pemerintahan, Golkar Kota Bekasi hanya akan menjadi partai papan nama. Kader akan lari mencari perahu yang lebih pasti mengantarkan ke kekuasaan.

Baca Juga:  Bulog dan 100 Infrastruktur Pascapanen: Pembelajaran dari Masa Lalu

Ketiga, Patronase Distribusi. Politik itu butuh logistik. Musda jangan hanya menjadi ajang adu pidato visi-misi normatif tentang “membesarkan partai”. Kader di bawah sudah cerdas. Mereka bertanya: siapa yang mampu memastikan mesin partai menyala, saksi TPS terbayar, dan kegiatan kepartaian tidak proposal-proposal melulu.

Jangan Pilih Ketua, Pilih Patron

Kesalahan terbesar menjelang Musda adalah terjebak pada romantisme figur populer atau figur senioritas semata. Golkar Kota Bekasi tidak butuh ketua yang hanya jago di podium. Golkar butuh patron.

Patron yang saya maksud adalah sosok yang memiliki tiga modal sekaligus: modal politik (diterima semua faksi), modal ekonomi (mampu menghidupi partai), dan modal sosial (dihormati di luar partai).

Jika Musda hanya menghasilkan ketua administratif, maka bersiaplah melihat Golkar Kota Bekasi kembali menjadi partai yang besar di spanduk, kecil di TPS. Soliditas yang dibangun akan semu, karena tidak diikat oleh loyalitas patron-klien yang kuat, melainkan hanya oleh kepentingan sesaat.

Menjelang Pemilu 2029, peta pertarungan di Kota Bekasi akan sangat keras. Tanpa patronase yang jelas, kader Golkar akan menjadi tentara tanpa jenderal. Bergerak sendiri-sendiri, dan pada akhirnya kalah bersama-sama.

Musda kali ini bukan sekadar pergantian ketua. Ini adalah momentum untuk memutuskan: apakah Golkar Kota Bekasi ingin menjadi partai penguasa atau partai penggembira. Oleh karena itu, untuk menjadi penguasa, butuh patronase politik yang tegas. **

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Nasib MK dan Pencarian Keadilan Konstitusional: Rakyat Menunggu Bukti Terverifikasi
Nurani di Ujung Jabatan
Seandainya Jokowi Itu Messi
Arogansi di Kantor DLH Kabupaten Bekasi: Ketika Pejabat Lupa Siapa yang Menggajinya
Kantor Dinas LH Adalah Ruang Publik-Bukan Istana Tertutup
Pasca Putusan MK: Siapkah MPR Bergerak Produktif dan Berintegrasi?
Agensi Ekonomi Heterodoks di Indonesia
Bengawan Kejaksaan: Tindakan Disiplin dari Tingkat Pusat Hingga Daerah

Berita Terkait

Jumat, 16 Oktober 2026 - 06:38 WIB

Jelang Musda Golkar Kota Bekasi, Patronase Politik Jadi Kunci Konsolidasi

Kamis, 15 Oktober 2026 - 16:09 WIB

Nasib MK dan Pencarian Keadilan Konstitusional: Rakyat Menunggu Bukti Terverifikasi

Minggu, 11 Oktober 2026 - 06:36 WIB

Nurani di Ujung Jabatan

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 09:07 WIB

Seandainya Jokowi Itu Messi

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 06:50 WIB

Arogansi di Kantor DLH Kabupaten Bekasi: Ketika Pejabat Lupa Siapa yang Menggajinya

Berita Terbaru