JAKARTA, Mediakarya – Riset terbaru Continuum INDEF bertajuk “Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo di Mata Netizen” mengungkap fakta mengejutkan. Persepsi dan dukungan publik di media sosial terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mengalami penurunan tajam.
Berdasarkan analisis 635 ribu perbincangan di empat platform, X, YouTube, TikTok, dan Threads, yang dibagikan dan di-retweet sebanyak 17,3 juta kali selama periode Januari-September 2026, sentimen positif netizen anjlok.
Jika pada evaluasi satu tahun pemerintahan pada Oktober 2025 sentimen positif masih di angka 38,1%, maka di tahun kedua ini hanya tersisa 29,9%. Turun 8,2 poin persentase dalam setahun.
Riset yang dilakukan Peneliti INDEF Data Scientist Wahyu Tri Utomo dan Ekonom INDEF Eko Listiyanto ini menggunakan perangkat berbasis machine learning dengan teknik web scraping/crawling, setelah dibersihkan dari duplikasi, konten tidak relevan, dan akun robot.
MBG dan KDMP.Jadi Biang Kerok Sentimen Negatif
Dari delapan program utama yang dianalisis, enam di antaranya mengalami penurunan sentimen positif.
Penurunan paling tajam terjadi pada program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang anjlok sekitar 38 poin persentase. Program ini bersama Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi dua program yang paling disorot dan memiliki sentimen negatif paling tinggi, selain isu pemberantasan korupsi.
Untuk MBG, kritik netizen sangat tajam dan spesifik: kasus keracunan makanan, keamanan pangan, kekhawatiran penyalahgunaan anggaran, dan kapasitas penyelenggara yang dinilai tidak siap.
“Persoalan pokoknya bukan semata-mata tujuan program, melainkan kualitas pelaksanaannya,” ungkap Peneliti INDEF Data Scientist, Wahyu Tri Utomo, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/10/2026)
Sementara untuk Koperasi Desa Merah Putih, kritik bermuara pada proses rekrutmen manajer yang bermasalah, lokasi koperasi yang tidak tepat, potensi persaingan tidak sehat dengan warung dan pedagang kecil, serta risiko pemborosan anggaran.
Program Swasembada Pangan Diapresiasi, Tapi Harga Masih Melambung
Di tengah anjloknya sentimen, ada satu program yang justru mendapat apresiasi tinggi: Swasembada Pangan dengan 73,4% sentimen positif. Netizen mengapresiasi peningkatan stok beras, peran Bulog, dan upaya memperkuat ketahanan pangan.
Namun, ada catatan kritis: engagement perbincangan terkait kritik Swasembada Pangan 5,5 kali lebih tinggi daripada perbincangan positif. Artinya, isu mahalnya harga beras dirasakan sangat luas oleh masyarakat dan menjadi keluhan yang viral.
Penanganan Bencana dan Krisis Energi Jadi Isu Paling Negatif
Di luar delapan program utama, ada dua isu yang sentimen negatifnya hampir sempurna: penanganan bencana dengan 95,2% sentimen negatif dan krisis energi dengan 95,1% sentimen negatif.
Penanganan bencana dikritik terkait prioritas anggaran dan lambatnya respons pemerintah. Sementara krisis energi disorot karena kelangkaan BBM, gangguan listrik, dan buruknya tata kelola sektor energi.
Pelajaran Penting: Legitimasi Bukan dari Janji, Tapi dari Pelaksanaan
Riset ini memberikan tiga pelajaran penting: Pertama, legitimasi kebijakan semakin bergantung pada pelaksanaan, bukan sekadar janji program. Pemerintah bisa mendapat perhatian lewat peluncuran program, tapi kepercayaan butuh hasil yang terbukti.
Kedua, kritik netizen sudah bergerak dari kekhawatiran desain kebijakan menuju persoalan implementasi di lapangan yang berantakan.
Ketiga, tata kelola menjadi persoalan lintas program. Kekhawatiran korupsi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelola muncul di hampir semua program, terutama MBG dan KDMP.
“Riset Big Data ini memberikan sinyal bahwa kritik terhadap implementasi sejumlah program prioritas pemerintah semakin menonjol dalam percakapan media sosial pada 2026,” benernya.
Stop Pidato dan Perkuat Pengawasan
INDEF menyarankan pemerintah perlu mengalihkan penekanan dari pidato mengenai program dan perluasannya, menuju penguatan kualitas pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dampak.
“Program beranggaran besar seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih membutuhkan transparansi serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diuji secara independen,” pungkasnya. (Mame)
