Oleh: Hakiem Amien (Direktur dan Peneliti Utama Study dan Riset Sumber Daya Manusia Nusantara)
Sejarah penegakan hukum di Indonesia resmi mencatat gempa politik terbesar di penghujung tahun 2026. Penetapan empat perwira tinggi (Pati) Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Pol. (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal berskala masif bukan lagi sekadar urusan pelanggaran disiplin internal korps. Ketika fasilitas negara berupa Lawful Interception Management System (LIMS) di Bareskrim Polri diselewengkan untuk memata-matai Presiden Prabowo Subianto, para ketua umum partai politik, hingga aktivis masyarakat sipil, kita tidak sedang menghadapi kelalaian prosedur. Kita sedang menyaksikan sebuah gejala akut dari abuse of power (penyalahgunaan wewenang) yang mengarah pada ancaman stabilitas nasional dan kedaulatan negara.
Langkah tegas Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dan Bareskrim Polri dalam menahan para tersangka utama patut diapresiasi sebagai komitmen bersih-bersih. Namun, publik tidak boleh menutup mata pada substansi yang jauh lebih mengerikan: bagaimana mungkin sebuah sistem interseptor teknologi tingkat tinggi, yang dibiayai oleh uang pajak rakyat untuk memburu koruptor dan teroris, justru bertransformasi menjadi “senjata gelap” politik untuk mengintai isi dapur kekuasaan ?
Celah Teknologi dan Runtuhnya Pengawasan
Secara teknis, modus yang digunakan para tersangka sangat terstruktur. Mereka menyalahgunakan infrastruktur LIMS Bareskrim dengan memasukkan nomor-nomor ponsel target secara ilegal tanpa didasari surat perintah penyidikan resmi. Jaringan ini melibatkan rantai komando yang rapi, mulai dari peran eksekutor lapangan hingga otorisasi penghapusan rekam jejak digital (system access logs) ketika aksi mereka mulai terendus pada Oktober 2026.
Fakta bahwa tindakan ini menyasar lingkaran tertinggi kepresidenan membuktikan adanya celah fatal dalam tata kelola intelijen kita. Jika seorang kepala negara yang dikelilingi oleh barikade pengamanan super ketat dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan Paspampres saja bisa ditembus pertahanan digitalnya selama berbulan-bulan, lantas perlindungan apa yang tersisa bagi warga sipil biasa ?
Kasus ini melahirkan apa yang disebut dalam teori hukum sebagai chilling effect, sebuah sensasi ketakutan kolektif di mana masyarakat, jurnalis, dan pengusaha akan merasa selalu diawasi. Ketika privasi runtuh di tangan aparat yang memegang otoritas senjata dan teknologi, maka demokrasi sedang berada dalam kondisi lampu kuning.
Momentum Emas RUU Penyadapan
Akar dari karut-marut ini adalah rapuhnya sistem pengawasan internal. Selama ini, legalitas penyadapan oleh kepolisian hanya bersandar pada regulasi internal seperti Peraturan Kapolri (Perkap) No. 5 Tahun 2010. Skandal ini menjadi bukti empiris bahwa mekanisme self-policing atau mengawasi diri sendiri di internal Polri telah gagal total. Ketika puncak pimpinan tertinggi kepolisian terlibat, tidak ada lagi instrumen internal yang mampu menjadi rem penyeimbang.
Oleh karena itu, penyelesaian skandal ini tidak boleh berhenti pada jeratan Pasal 258 KUHP atau Pasal 32 UU ITE dengan ancaman 10 tahun penjara bagi para pelaku. Kasus ini harus menjadi daya dorong politik bagi DPR RI dan Pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Penyadapan yang selama ini terkatung-katung dalam Prolegnas Prioritas.
Indonesia membutuhkan payung hukum setingkat undang-undang yang mengatur asas checks and balances secara ketat terhadap setiap aktivitas interseptor negara. Regulasi baru wajib memuat dua poin mati: pertama, penyadapan hanya boleh dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam kondisi kedaruratan terorisme yang batas waktunya pun dibatasi ketat. Kedua, harus dibentuk komisi pengawas eksternal independen yang diisi oleh unsur sipil dan pakar teknologi untuk mengaudit secara berkala log system alat sadap milik Polri, Kejaksaan, maupun KPK.
Kesimpulan
Sejarah mencatat bahwa senjata paling mematikan bagi sebuah demokrasi bukan selalu kudeta militer di jalanan, melainkan penyadapan ilegal di ruang-ruang gelap digital yang dilakukan oleh mereka yang disumpah untuk menjaga hukum.
Membersihkan rumah Polri tidak cukup dengan hanya menyapu para jenderal yang lancang. Kita butuh merombak arsitektur hukumnya. Tanpa adanya undang-undang penyadapan yang ketat dan independen, esok hari kita mungkin akan mendapati bahwa telinga kekuasaan yang gelap telah berada di dalam kamar tidur setiap warga negara.
Skandal penyadapan massal 2026 adalah titik nadir sekaligus ujian nyali terbesar bagi reformasi Polri di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Membersihkan institusi kepolisian tidak cukup hanya dengan menyapu para jenderal yang lancang dan menyeret mereka ke ruang tahanan. Kita harus merombak total arsitektur hukum kewenangan intelijen mereka.
Sejarah mengajarkan bahwa senjata paling mematikan bagi sebuah demokrasi bukanlah moncong meriam di jalanan, melainkan telinga-telinga gelap digital yang beroperasi tanpa kontrol hukum. Tanpa adanya undang-undang penyadapan yang membatasi kekuasaan absolut aparat, kita hanya tinggal menunggu waktu sampai teknologi negara kembali memangsa tuannya sendiri. (***)
