JAKARTA, Mediakarya – Direktur Eksekutif Institute for Public Policy Strategic (IPPS), Yusuf Blegur, menilai mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kini berada di bawah bayang-bayang pengenaan pasal yang sangat berat dan ancaman hukuman yang paling serius dalam sistem hukum Indonesia.
Menurut Yusuf, penetapan Listyo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto bukan lagi akhir dari persoalan, melainkan awal dari jeratan hukum berlapis yang mengarah ke tindak pidana makar.
“Listyo Sigit Prabowo saat ini sudah berada di bawah bayang-bayang pengenaan pasal dan ancaman hukumannya. Ini bukan lagi soal penyadapan biasa. Ini sudah masuk ke wilayah keamanan negara,” ujar Yusuf Blegur kepada Mediakarya, Senin (9/11/2026).
Yusuf menjelaskan, konstruksi hukum kasus ini telah bergeser secara fundamental.
Awalnya, penyadapan ilegal dijerat dengan pasal-pasal tentang penyadapan dan ITE. Namun setelah terungkap bahwa yang disadap adalah Presiden, Ketua Umum Parpol, wartawan, LSM, dan ormas, serta terungkap adanya pemindahan LIMS ke Widya Chandra, maka konstruksi itu naik kelas menjadi makar.
“Ini sejalan dengan apa yang disampaikan Menko Kumham Imigrasi Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburrahman. Bahwa penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dianggap penyadapan biasa,” kata Yusuf.
Presiden itu bukan orang biasa. Presiden itu primus inter pares, melekat harkat, martabat, dan jabatan. Menyadap Presiden sama dengan menyerang negara.
Yusuf menyebut, dua pasal yang kini membayangi Listyo adalah Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP baru, yang mengatur tentang makar.
Pasal 191 berkaitan dengan makar untuk menggulingkan pemerintah, melumpuhkan Presiden, membuat Presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya.
Pasal 193 berkaitan dengan makar dengan tujuan membunuh Presiden, membunuh pejabat negara, dan menggulingkan pemerintahan yang sah.
“Kaitannya sudah ketemu di Pasal 191 dan Pasal 193. Antara lain untuk melumpuhkan Presiden, membuat Presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kalau lebih beratnya lagi, ya membunuh Presiden, menggulingkan pemerintah,” ujar Yusuf mengutip pernyataan Yusril.
Ancaman Hukuman: Pidana Mati, Seumur Hidup, Hingga 20 Tahun
Menurut Yusuf, ancaman hukuman untuk pasal makar adalah yang paling berat dalam KUHP.
Untuk makar terhadap Presiden dan makar menggulingkan pemerintah, ancaman hukumannya adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.
“Ini bukan ancaman main-main. Ini ancaman hukuman paling berat. Listyo kini dibayangi hukuman mati, seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Itu kalau terbukti motif makarnya,” kata Yusuf.
Selain pasal makar, kata Yusuf, Listyo juga dibayangi pasal berlapis lainnya. Pertama, pasal penyadapan ilegal dan UU ITE. Tentang intersepsi dan penyadapan tanpa izin yang sah.
Kedua, pasal penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Karena LIMS yang seharusnya untuk penegakan hukum justru dipakai untuk kepentingan politik.
Ketiga, pasal korupsi dan TPPU. Jika terbukti hasil sadapan dipakai untuk memeras, mengamankan bisnis tambang ilegal, backing judol, dan peredaran narkoba, maka jeratannya akan semakin berat.
“Jangan lupa, ada juga dugaan jaringan bisnis haram yang dibongkar LI-TPK. Kalau itu terbukti, Listyo tidak hanya kena makar, tapi juga korupsi dan pencucian uang,” ujar Yusuf.
Yusuf menegaskan, kunci dari pengenaan pasal makar adalah motif. Penyidik Tim Khusus Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin harus membongkar motif secara terang: untuk apa menyadap Presiden? Siapa yang memerintah? Siapa yang menerima hasil sadapan? Siapa yang mengambil manfaat?
“Motif, pihak yang terlibat, hingga siapa yang mengambil manfaat harus diungkap. Kalau motifnya untuk melumpuhkan Presiden dan mengendalikan konstelasi politik, maka pasal makar itu sudah sangat tepat,” kata Yusuf.
Listyo Tak Bisa Lagi Bersembunyi di Balik Jabatan
Yusuf menyebut, bayang-bayang pasal makar ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang kebal hukum di Indonesia, termasuk mantan Kapolri.
“Selama ini Listyo merasa kebal karena merasa menguasai jaringan, menguasai LIMS, menguasai informasi. Sekarang semua itu runtuh. Presiden sudah tunjukkan sikap di Hambalang bersama 10 mantan Kapolri. DPR sudah siap raker. Menko Kumham sudah bicara makar. Kapolri baru sudah bergerak,”+ ujar Yusuf.
Listyo kini tidak lagi dibayangi kekuasaan, tapi dibayangi pasal dan ancaman hukuman. Dan bayangan itu semakin dekat dan semakin nyata. (Pri)
