JAKARTA, Mediakarya – Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta (AS). Putusan itu berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga pengusaha
“Dapat kami sampaikan kepada kawan-kawan media dan masyarakat Indonesia dalam sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar AS diputuskan,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P kepada awak media Selasa (10/11/2026).
Adapun putusan pertama adalah sanksi yang bersifat etika.”Yang pertama sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” katanya.
Putusan kedua adalah sanksi administratif yang paling berat di institusi Polri. “Yang kedua sanksi administratif yaitu pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri,” tegasnya.
Irjen Pol Ahrie Sonta Ajukan Banding
Atas putusan tersebut, terduga pelanggar Ahrie Sonta sesuai dengan haknya telah menyatakan banding. Proses banding selanjutnya akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding.
“Terduga melanggar AS sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding. Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding,” ujarnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal, yaitu LSP, AS, EH, dan SU.
Para tersangka yang merupakan perwira tinggi (pati) Polri tersebut diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha. Perbuatan itu dilakukan pada 2025-2026.
Proses pidana terhadap AS berjalan terpisah dari sidang kode etik. Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (ugy)
