JAKARTA, Mediakarya – Kabar adanya kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengejutkan masyarakat di Bumi Patriot.
Pasalnya, pada pagi harinya orang nomor satu di pemerintahan Kota Bekasi itu sebelumnya mengikuti rapat paripurna dengan DPRD.
Dengan ditangkapnya Rahmat Effendi oleh KPK itu, seperti mengulang peristiwa kelam kepemimpinan Kota Bekasi yang sebelumnya.
Di mana saat itu Wali Kota Bekasi Muchtar Mohammad yang merupakan politikus PDIP itu belum juga usai masa jabatannya, akhirnya harus berurusan dengan lembaga anti rasuah karena terseret kasus korupsi.
Direktur eksekutif Center for Public Policy Studies (CPPS) Indonesia, Bambang Istianto mengatakan, peristiwa OTT KPK yang melibatkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi itu bukan hanya melukai perasaan kader Golkar, akan tetapi juga masyarakat Kota Bekasi secara luas.
Menurutnya, Rahmat yang merupakan kader Golkar itu tidak mengambil pelajaran berharga dari peristiwa kepala daerah yang sebelumnya.
Meski KPK sendiri sampai saat ini belum memberikan rilis resmi terkait tindak pidana apa sehingga orang nomor satu di Kota Bekasi itu ikut terjaring OTT. Tapi dengan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi itu sudah barang tentu akan menghambat proses pembangunan di Kota Bekasi.
Oleh karena itu, Bambang berharap agar masyarakat Kota Bekasi ke depan jangan sampai kecewa kembali karena memiliki dua kepala daerah berturut-turut berurusan dengan KPK.
“Dalam beberapa tahun ke depan Kota Bekasi akan menggelar Pilwalkot. Saya berharap agar masyarakat memilih calon pemimpin yang memiliki moral dan takut Tuhan. Sehingga peristiwa OTT KPK tidak terulang kembali,” pungkasnya.**
