Bagi Warga Terdampak Relokasi Kolong Tol Angke, Bos Demokrat DKI Ingatkan Pemprov Beri Modal Usaha 

- Editor

Selasa, 3 Desember 2024 - 20:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Media Karya – DPD Partai Demokrat DKI Jakarta mengingatkan agar Pemprov DKI memberikan modal dan dukungan kepada warga terdampak agar mereka tidak kembali ke kolong tol setelah proses relokasi selesai.

Hal ini terkait proses relokasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta terhadap warga yang tinggal di kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Jakarta Barat.

Menurut Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, adanya fenomena di mana warga yang telah direlokasi sering kali kembali ke kolong tol setelah beberapa waktu.

Untuk itu, ia meminta Pemprov DKI memberikan perhatian lebih agar peristiwa serupa tidak terjadi pada warga di Kolong Tol Angke.

“Saya dengar mereka akan diberikan sewa gratis selama 6 bulan. Setelah itu bagaimana?” ujar Mujiyono kepada wartawan, Selasa (3/12).

Loyalis AHY, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, menekankan pentingnya memberi solusi jangka panjang bagi warga yang terdampak.

Baca Juga:  Premium Akan Dihapus, Anggota Komisi VII Minta Harga Pertalite Diturunkan

“Pertanyaan ini yang perlu dijawab oleh Pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta. Jangan sampai setelah enam bulan relokasi dan sewa gratis habis, mereka akan kembali ke pemukiman tidak layak lainnya. Ini merupakan peristiwa relokasi yang sering dan berulang kali terjadi,” ujarnya lagi.

Menurut politisi yang sudah empat periode ini, banyak warga yang tinggal di kolong tol terpaksa melakukannya karena terbentur masalah ekonomi, dan mereka hanya mampu menjangkau tempat tinggal yang ada di kawasan tersebut.

Kata politisi dapil Jakarta Timur 5 ini, Pemprov DKI harus memberikan pendampingan dan modal usaha agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan baru dan memperbaiki taraf hidup mereka.

“Hal terpenting yang harus dilakukan adalah memberdayakan warga relokasi tersebut agar mampu berusaha dan mendapatkan penghasilan rutin, misalnya dengan diberikan keterampilan dan modal untuk usaha di sekitar lokasi rusun yang baru,” pungkasnya. (dri)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Koalisi Partai Pendukung Pemerintah Sepakat Dukung Batas Parlemen 5 Persen
Berpeluang Jadi PNS, Status Guru PPPK dari Darah akan Ditarik ke Pusat
DPR Dukung Pelarangan Penggunaan Minuman Mengandung Susu dalam Menu MBG
Politisi NasDem: Korban Keracunan MBG Harus Dapat Penanganan Medis Tuntas dan Berkelanjutan
Ahmad Sahroni: DPR Berantas Korupsi Pasti, tapi Jangan Sewenang-wenang!
Ketua Komisi III DPR RI: RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Kekuasaan
Legislator Ini Soroti Tumpang Tindih Kewengan Konflik Agraria
Kemenhan Dapat Tambahan Anggaran APBN 2027 Jadi 189 Triliun

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 20:56 WIB

Koalisi Partai Pendukung Pemerintah Sepakat Dukung Batas Parlemen 5 Persen

Sabtu, 12 September 2026 - 08:19 WIB

Berpeluang Jadi PNS, Status Guru PPPK dari Darah akan Ditarik ke Pusat

Sabtu, 12 September 2026 - 04:46 WIB

DPR Dukung Pelarangan Penggunaan Minuman Mengandung Susu dalam Menu MBG

Rabu, 9 September 2026 - 14:39 WIB

Politisi NasDem: Korban Keracunan MBG Harus Dapat Penanganan Medis Tuntas dan Berkelanjutan

Selasa, 8 September 2026 - 06:01 WIB

Ahmad Sahroni: DPR Berantas Korupsi Pasti, tapi Jangan Sewenang-wenang!

Berita Terbaru