Berita Hukum

Logo Polri (Ist)

Headline

Tindaklanjut Rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri Ujian Sesungguhnya

Headline | Hukum | Kamis, 7 Mei 2026 - 06:09 WIB

Kamis, 7 Mei 2026 - 06:09 WIB

JAKARTA, Mediakarya – Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) telah menyerahkan laporan komprehensif dalam bentuk 10 buku laporan mengenai berbagai agenda strategis reformasi Polri kepada…

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus secara resmi mengirimkan surat pengaduan masyarakat (dumas) ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan monopoli terstruktur di balik proyek pengadaan Chromebook, di Jakarta, Rabu (6/5/2026). Foto: dok.Mediakarya

Ekonomi & Bisnis

Bukan Sekadar Korupsi, IAW Sebut Proyek Chromebook Sebagai ‘Kejahatan Pasar’ yang Terstruktur

Ekonomi & Bisnis | Headline | Hukum | Rabu, 6 Mei 2026 - 12:29 WIB

Rabu, 6 Mei 2026 - 12:29 WIB

JAKARTA, Mediakarya – Indonesian Audit Watch (IAW) resmi mengirimkan surat pengaduan masyarakat (dumas) ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan monopoli terstruktur di…

AS (52)terduga predator seks  yang juga pengasuh pondok Pesantren Ndholo Kusumo, Pati, Jawa Tengah (Foto: Ist)

Headline

Penegak Hukum Didesak Beri Sanksi Berat Predator Seks di Ponpes Ndholo Kusumo

Headline | Hukum | Rabu, 6 Mei 2026 - 07:57 WIB

Rabu, 6 Mei 2026 - 07:57 WIB

JAKARTA, Mediakarya – Kasus dugaan kekerasan seksual terjadi di Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, Pati, Jawa Tengah. Setidaknya ada 50 santriwati yang diduga menjadi korban…

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Foto: dok.Mediakarya

Headline

Kasus Blueray Cargo jadi Pintu Masuk Audit Anvestigatif di DJBC

Headline | Hukum | Senin, 4 Mei 2026 - 20:41 WIB

Senin, 4 Mei 2026 - 20:41 WIB

JAKARTA, Mediakarya – Kasus dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang saat ini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam…

Ketua SETARA Institut, Hendardi

Headline

SETARA Institute Tuding Pengadilan Militer Kasus Andrie Yunus Hanya Langgengkan Impunitas

Headline | Hukum | Senin, 4 Mei 2026 - 10:42 WIB

Senin, 4 Mei 2026 - 10:42 WIB

JAKARTA, Mediakarya – Ketua Dewan Nasional SETARA Institut, Hendardi menilai bahwa Pengadilan Militer yang diselenggarakan untuk mengadili para tersangka pada Kasus Andrie Yunus sejak…

Palu Hakim (Foto: Ist)

Headline

Eks Kacab Bank Pembobol Rekening Nasabah Divonis Penjara, Pakar Audit: Hati-Hati Kelola Uang

Headline | Hukum | Minggu, 3 Mei 2026 - 06:43 WIB

Minggu, 3 Mei 2026 - 06:43 WIB

BANDUNG, Mediakarya – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung menjatuhkan vonis 8 tahun dan 6 bulan penjara kepada AP (51), mantan kepala cabang sebuah…

Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus (Sumber Foto: Tribunews)

Headline

Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Pemaksaan Kesaksian Andri Yunus adalah Bentuk Ancaman

Headline | Hukum | Sabtu, 2 Mei 2026 - 23:09 WIB

Sabtu, 2 Mei 2026 - 23:09 WIB

JAKARTA, Mediakarya – Sidang perdana penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus digelar Mahkamah Militer (Mahmil) II-08 Jakarta dengan mendengarkan dakwaan oditur….

Tim kuasa hukum dan tedakwa JE sebelum menjalani sidang.

Hukum

Ahli di PN Jakarta Utara: Tak Ada Unsur Pidana dalam Kasus Ayah Ambil Anak

Hukum | Rabu, 29 April 2026 - 12:34 WIB

Rabu, 29 April 2026 - 12:34 WIB

Sidang kasus dugaan penculikan anak di PN Jakarta Utara menghadirkan saksi ahli yang menyebut ayah kandung tidak memenuhi unsur pidana karena tetap memiliki hak akses terhadap anak.

Ketua BPKN RI Mufti Mubarok.

Headline

BPKN RI Apresiasi Kinerja Penegak Hukum Ungkap Kasus Dugaan Penganiayaan Anak di Daycare Little Aresha

Headline | Hukum | Senin, 27 April 2026 - 05:24 WIB

Senin, 27 April 2026 - 05:24 WIB

JAKARTA, Mediakarya – Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), Mufti Mubarok, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah cepat aparat penegak…

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus.

Headline

KPK Segera Limpahkan Kasus Suap DJBC, Siapa Jadi Tersangka Berikutnya?

Headline | Hukum | Jumat, 24 April 2026 - 13:16 WIB

Jumat, 24 April 2026 - 13:16 WIB

JAKARTA, Mediakarya – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melimpahkan berkas perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) ke Pengadilan Tindak…

Sekertaris Jenderal IAW, Iskandar Sitorus saat melaporkan sejumlah kasus korupsi ke KPK.

Headline

Kasus Suap di Dirjen Bea Cukai Sudah Mengakar Sejak Lama, IAW Desak KPK Ungkap Aktor Intelektual

Headline | Hukum | Rabu, 22 April 2026 - 05:41 WIB

Rabu, 22 April 2026 - 05:41 WIB

JAKARTA, Mediakarya – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menangani kasus dugaan suap impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun, Indonesian Audit Watch (IAW)…

Gedung Kejaksaan Agung RI (Foto: Ist)

Headline

Diduga Gunakan DC untuk PSU, IAW Bakal Adukan Pemprov Papua ke Kejagung

Headline | Hukum | Selasa, 21 April 2026 - 12:12 WIB

Selasa, 21 April 2026 - 12:12 WIB

JAKARTA, Mediakarya – Indonesian Audit Watch (IAW) menyatakan akan segera melayangkan pengaduan resmi ke Kejaksaan Agung terkait penggunaan Dana Cadangan (DC) Pemerintah Provinsi Papua…

Headline

Kasus Dugaan Suap Bea Cukai Rp40,5 Miliar Disorot, KPK Ditantang Bongkar Aktor Lama Pemain Besar 

Headline | Hukum | Jumat, 17 April 2026 - 20:22 WIB

Jumat, 17 April 2026 - 20:22 WIB

JAKARTA, Mediakarya – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong untuk mengusut tuntas dugaan kasus suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang disebut-sebut…

Headline

Kasus Kekerasan Yang Libatkan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Jalan Di Tempat

Headline | Hukum | Senin, 13 April 2026 - 19:08 WIB

Senin, 13 April 2026 - 19:08 WIB

KOTA BEKASI, Mediakarya– Kasus dugaan pengeroyokan yang melibatkan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi berinisial N hingga kini masih jalan di…

Hukum

Kuasa Hukum Derek Prabu Maras Ajukan Permohonan Blokir 38 Aset SHM ke BPN Jakarta Selatan

Hukum | Kamis, 9 April 2026 - 17:24 WIB

Kamis, 9 April 2026 - 17:24 WIB

Eksekusi aset Derek Prabu Maras dinilai melawan hukum. Kuasa hukum mendesak BPN transparan terkait warkah tanah dalam sengketa puluhan sertifikat di Jakarta Selatan.