Oleh: Yusuf Blegur
Sesulit itukah menunjukkan ijazah asli ketimbang melakukan orkestrasi alumni, guru besar dan rektor bahkan hingga institusi negara seperti Polri, KPU dll guna melakukan justifikasi?
Republik ini tak sekedar menyajikan badut dalam panggung politik. Keseharian politik yang harusnya serius penuh warna idealis terus larut bercampur lelucon. Semakin bias mana yang akademisi dan politisi serta mana yang komedian. Kesungguhan menjalankan nilai-nilai telah tergerus oleh kelakar, guyonan dan gelak tawa yang meninabobokan juga penuh kepalsuan.
Tuntutan sebagian besar rakyat terhadap status pendidikan seorang pemimpin yang pernah menjabat presiden, dijawab dengan tindakan yang merendahkan akal sehat, meniadakan cara berpikir logis dan menghilangkan kesadaran makna yang menjadi ciri khas kemanusiaan. Pendidikan sebagai alas intelektual dan kepemimpinan yang universal, dibiarkan menjadi remeh-temeh hingga nyaris ternoda oleh pandangan permisif terhadap suatu kelalaian dini yang akhirnya membangun struktur kebobrokan yang masif.
Alih-alih bersikap sederhana, faktual dan bertanggungjawab dalam merespon keingintahuan masyarakat tentang ijazah sarjananya. Jokowi malah membuat rumit, bertele-tele dan seperti mengabaikan etika, moral dan hukum keterbukaan informasi publik. Menunjukkan ijazah aslinya jika memang ada, atau mengakui dan meminta maaf ke publik atas kebohongannya selama ini. Begitu simpel mununtaskan masalah nasional yang menimbulkan kegaduhan panjang itu.
Jokowi semakin terjebak dengan kebohongan demi kebohongan yang terus-menerus. Rekayasa dan drama konyol sekaligus menjijikan semakin telanjang ditampilkan. Mungkin juga bisa disebut sangat memalukan. Ibarat sudah kepalang tanggung dan terlanjur basah, Jokowi tetap berupaya menabrak tembok besar kejujuran, kebenaran dan keadilan dengan sisa-sisa jejaring dan kekuasaan yang dimilikinya.
Parade alumi, akademisi, almamater dan kelembagaan negara hingga buzzer dan influencer bayaran, dibuat layaknya konser paduan suara yang sesungguhnya tak enak dan tak layak disajikan. Pelbagai entitas sosial politik tersebut dipaksa untuk mengakui sesuatu yang tak ada menjadi ada. Dengan tekanan, ancaman dan teror, bahkan juga fasilitas yang menggiurkan sebagai upaya pembungkaman sekaligus menjaga kesinambungan persekongkolan. Jokowi memaksa irisan kroniknya melakukan kebohongan.
Apa boleh buat jadilah mereka sekumpulan orang-orang penuh kepalsuan dan kehinaan dengan Jokowi sebagai pimpinannya. Pemimpin yang pernah menjadi presiden dengan awal karirnya mengusung drama seolah menjadi inspirator namun sebenarnya kotor dan sarat horor. Kini, Jokowi sedang bersusah payah dan setengah mati, menanggung salah satu dari banyak pertanggungjawabannya dihadapan rakyat, yakni ijazah palsunya.
Ijazah palsu yang tak cuma cukup ditutupi dengan kebohongan demi kebohongan. Jokowi menghadapi pertarungan hidup mati dengan hukum moral sejarahnya sendiri. Pembenaran yang harus merangkul rekayasa penuh defensif, overprotektif dan konspiratif dalam merespon gugatan ijazah palsu yang mengemuka dari rakyat. Seberapa kokoh pertahanan kepalsuan itu menahan keasliannya muncul ke permukaan?. Hanya waktu atau keheningan yang bisa menjawabnya.
Penulis: Analis Institute for Public Policy Studies
