JAKARTA, Media Karya – Jelang pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta 2024, Demokrat mulai ancang-ancang. Partai besutan AHY ini mendukung Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono maju sebagai calon gubernur (cagub) dihajat politik warga Jakarta yang akan digelar 27 November mendatang.
Amir Hamzah, pengamat intelijen dan geopolitik mengungkapkan dukungan Partai Demokrat di pilgub 2024 itu bisa dilihat dari pendekatan aspek teritorial baik positif maupun negatif.
“Faktor negatifnya, banyak rumor banyak informasi beredar macam-macam apa sebab laporan hasil pemeriksaan (LHP) badan pemeriksa keuangan (BPK) 2023 ke DPRD sangat terlambat. Karena kalau kita lihat berdasarkan peraturan UU keuangan negara khususnya yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, bulan Juli agendanya adalah pembahasan perubahan APBD p 2024. Tapi Rancangan APBD P 2024 belum bisa disampaikan karena LHP BPK 2023 belum disampaikan oleh BPK ke paripurna DPRD. Hal ini menimbulkan kecurigaan ada apa?, ” ujar Amir saat berbincang dengan wartawan, Kamis (18/7).
Apalagi lanjut Amir munculnya isu ketidakberesan pengelolaan aset. Dimana seolah-olah Pemprov tidak mampu memberi sanksi kepada konglomerat oligarki yang harus bayar denda atas pemanfaatan lahan aset daerah.
“Disamping itu muncul pula isu pengelompokan ASN. Dominasi yang terjadi atas penempatan oknum ASN asal BPK dan BPKP, selain bisa menimbulkan konflik internal dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, juga menimbulkan kecurigaan atas hubungan Pemprov dengan BPK menyangkut penilaian BPK terhadap LHP BPK 2023,” bebernya.
Sehingga ujar Amir publik bisa menduga penilaian BPK atas LHP BPK Pemprov DKI itu terjadi atas adanya kompensasi tertentu dan bukan atas penilaian objektif.
Sementara lanjut Amir dari aspek positif kenapa demokrat mendukung Heru, dimana orang jarang yang tahu bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan DKI Jakarta sejak Jokowi-Ahok terpilih menjadi Gubernur dan Wagub 2012 itu ada hubungan antara Legacy SBY kepada Jokowi.
“Hubungan inilah maka pilpres 2014 SBY dukung Jokowi. Jadi kalau sekarang cara Jokowi dukung Prabowo itu mirip dukungan SBY kepada Jokowi,” katanya.
Kata Amir legacy nya antara lain kebijakan penataan pantai utara Jakarta termasuk reklamasi dan pembangunan giant sea wall. Cuma masalah yang harus dipahami sekarang adalah kalau perencanaan yang ditetapkan oleh SBY itu dilakukan sesuai sebelum melepaskan jabatan pada 20 Oktober 2014 lalu maka tidak menjadi persoalan.
Ternyata sekarang Legacy SBY dikembangkan oleh Jokowi dengan mendesain UU IKN dan UU DKJ dengan melahirkan program strategis nasional (PSN) pantai indah Kapuk (PIK) yang melebar sampai ke Banten dan Tangerang. Ini melanggar UUD 1945.
“Yang nanti diharapkan solusi masalah ini akan diberikan oleh Prabowo sesuai dengan apa yang disampaikan di hadapan prajurit TNI-Polri bahwa tugas negara melindungi seluruh bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Inilah aspek-aspek teritorial yang menjadi alasan kenapa demokrat mau dukung Heru,” ungkapnya.
Namun menurut Amir yang jadi masalah saat ini Demokrat hanya punya 9 kursi di DPRD DKI.
“Untuk mengusung cagub harus punya 23 kursi. Nah berarti harus cari 14 kursi lagi. Selain itu siapa cawagubnya. Sementara itu dari informasi yang saya peroleh ketua Demokrat DKI Mujiono sudah melakukan lobi-lobi dengan PSI dan Perindo. Maka untuk merealisasikan hajat mengusung Heru harus segera ditetapkan cawagubnya dan jumlah kursi harus memenuhi kuota,”ungkapnya lagi.
Untuk itu lanjut Amir dirinya mendesak Mujiono harus mendeklarasikan dirinya menjadi cawagub Heru. “Saya kira banyak yang mendukung dari kalangan masyarakat Jakarta,” pungkasnya. (hab)
