JAKARTA, Media Karya – Jelang pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta 2024, Demokrat mulai ancang-ancang. Partai besutan AHY ini mendukung Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono maju sebagai calon gubernur (cagub) dihajat politik warga Jakarta yang akan digelar 27 November mendatang.
Amir Hamzah, pengamat intelijen dan geopolitik mengungkapkan dukungan Partai Demokrat di pilgub 2024 itu bisa dilihat dari pendekatan aspek teritorial baik positif maupun negatif.
“Faktor negatifnya, banyak rumor banyak informasi beredar macam-macam apa sebab laporan hasil pemeriksaan (LHP) badan pemeriksa keuangan (BPK) 2023 ke DPRD sangat terlambat. Karena kalau kita lihat berdasarkan peraturan UU keuangan negara khususnya yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, bulan Juli agendanya adalah pembahasan perubahan APBD p 2024. Tapi Rancangan APBD P 2024 belum bisa disampaikan karena LHP BPK 2023 belum disampaikan oleh BPK ke paripurna DPRD. Hal ini menimbulkan kecurigaan ada apa?, ” ujar Amir saat berbincang dengan wartawan, Kamis (18/7).
Apalagi lanjut Amir munculnya isu ketidakberesan pengelolaan aset. Dimana seolah-olah Pemprov tidak mampu memberi sanksi kepada konglomerat oligarki yang harus bayar denda atas pemanfaatan lahan aset daerah.
“Disamping itu muncul pula isu pengelompokan ASN. Dominasi yang terjadi atas penempatan oknum ASN asal BPK dan BPKP, selain bisa menimbulkan konflik internal dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, juga menimbulkan kecurigaan atas hubungan Pemprov dengan BPK menyangkut penilaian BPK terhadap LHP BPK 2023,” bebernya.
