Demokrat Nilai Polarisasi di Masyarakat Terjadi Jika Hanya Dua Capres yang Bertarung

- Penulis

Minggu, 10 Oktober 2021 - 22:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mediakarya – Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, pemilihan presiden yang hanya diikuti oleh dua pasang calon dapat mengakibatkan terjadinya polarisasi yang mengental di masyarakat. Ini belajar dari pengalaman Pilpres 2014 dan 2019.

“Polarisasi yang mengental diakibatkan hanya dua calon di (pemilihan umum presiden.) 2014 dan 2019,” kata Herzaky dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (10/10).

Polarisasi pada dua Pilpres sebelumnya masih menyisakan luka mendalam di tengah-tengah masyarakat. Para elite mungkin bisa berdamai dengan mudah antara yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, di tingkat akar rumput, dampak dari polarisasi masih membekas dan mempengaruhi pola interaksi antara masyarakat.

“Pengalaman pahit dua pilpres terakhir ini tentu jangan sampai kita ulang kembali di Pilpres 2024,” harapnya, dikabarkan dari merdeka.

Karena itu, Partai Demokrat memandang penting untuk membuka ruang kontestasi seluas mungkin guna memberikan kesempatan bagi putra dan putri terbaik bangsa untuk berpartisipasi di ajang pemilihan umum presiden 2024.

Baca Juga:  Antara Gus Miftah, Prabowo dan Kewalian Gus Dur

“Bukan malah mempersempit ruang kontestasi dan memaksakan rakyat dihadapkan kembali pada dua calon saja. Seakan-akan bangsa ini kekurangan calon pemimpin nasional,” kata Herzaky melanjutkan.

Menurut Koordinator Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ini, kontestasi yang terbuka dapat memberi kesempatan kepada putra dan putri terbaik bangsa untuk menunjukkan kinerja dan pengabdiannya kepada rakyat, baik melalui jabatannya sebagai pejabat publik, maupun untuk mengabdi melalui jalur pimpinan partai politik, seperti dengan menduduki posisi sebagai ketua umum partai.

Melalui kinerja dan pengabdian mereka, rakyat akan menilai siapa yang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat, serta siapa yang mengejar efek elektabilitas dan hanya memperjuangkan kepentingan kelompok.

“Jangan menghambat atau memotong-motong gerak putra dan putri terbaik bangsa ini dalam menunjukkan kinerja terbaiknya (hanya) karena ada pihak-pihak yang tidak siap menghadapi kontestasi terbuka dengan banyak putra dan putri terbaik bangsa,” ujarnya. (qq)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Bantah Halangi Penyidikan, Pendiri IAW Beberkan Sejumlah Fakta Dukungan Penegakan Hukum di KPK
PMPRI Kembali Soroti Kasus Korupsi di BGN: Apa Hubungannya Gizi Anak Dengan Kaos Kaki Militer?
Antara Daftar Nama dan Fakta Hukum: Cara Publik Menyaring Informasi di Tengah Kasus Dugaan Korupsi di BGN
Iskandar Sitorus Bantah Tudingan Jubir KPK, Praktisi Hukum Minta Kedepankan Fakta
Dukung Penegakan Hukum di KPK, Iskandar Bantah Lakukan Obstruction of Justice
IAW Sebut Ada Dugaan Aliran Dana Rp91 Miliar dalam Kasus Suap DJBC
Keren, Kolaborasi Bank Jakarta dan Bapenda DKI di Jakarta Fair Bisa Bayar Pajak
Polda Metro Jaya Siapkan 6.088 Personel Jelang Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 14 Juni 2026 - 23:47 WIB

Bantah Halangi Penyidikan, Pendiri IAW Beberkan Sejumlah Fakta Dukungan Penegakan Hukum di KPK

Minggu, 14 Juni 2026 - 17:04 WIB

PMPRI Kembali Soroti Kasus Korupsi di BGN: Apa Hubungannya Gizi Anak Dengan Kaos Kaki Militer?

Minggu, 14 Juni 2026 - 15:28 WIB

Antara Daftar Nama dan Fakta Hukum: Cara Publik Menyaring Informasi di Tengah Kasus Dugaan Korupsi di BGN

Sabtu, 13 Juni 2026 - 22:08 WIB

Iskandar Sitorus Bantah Tudingan Jubir KPK, Praktisi Hukum Minta Kedepankan Fakta

Sabtu, 13 Juni 2026 - 07:48 WIB

Dukung Penegakan Hukum di KPK, Iskandar Bantah Lakukan Obstruction of Justice

Berita Terbaru