Desak Audit Tuntas Proyek KCIC Whoosh, PMPRI: Utang dan Tata Kelola Harus Diusut Jelas

- Editor

Senin, 17 November 2025 - 11:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kereta cepat Jakarta-Bandung

Kereta cepat Jakarta-Bandung

BANDUNG, Mediakarya – Ketua Umum LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI), Rohimat atau yang akrab disapa Kang Joker, mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) atau Whoosh. Desakan ini muncul menyusul ramainya pembahasan mengenai utang proyek yang membengkak dan kekhawatiran anggota DPR RI terhadap potensi krisis keuangan pada BUMN, khususnya PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Kang Joker menegaskan bahwa proyek strategis nasional yang menelan biaya sangat besar dan kini membebani keuangan negara, harus dibuka secara transparan kepada publik dan diusut tuntas hingga ke akar masalah.

Menurut Kang Joker, tingginya angka utang proyek KCIC yang mencapai kisaran Rp 116-118 triliun bukan sekadar masalah administrasi, melainkan indikasi adanya permasalahan mendasar dalam tata kelola dan efisiensi anggaran.

“Kami dari PMPRI melihat polemik utang KCIC ini sudah terlalu lama. Ini bukan cuma soal defisit, tapi soal uang rakyat dan masa depan BUMN kita, terutama KAI sebagai penyelenggara layanan publik utama,” ujar Kang Joker.

Ia menambahkan, kekhawatiran yang disampaikan oleh anggota DPR RI, seperti Rieke Diah Pitaloka, bahwa utang ini bisa memicu krisis keuangan KAI pada tahun 2026 adalah alarm bahaya yang tidak boleh diabaikan.

Baca Juga:  PMPRI Minta Pemerintah Perbaiki Program MBG atau Dihentikan secara Permanen

“Jika KAI sampai kolaps karena menanggung beban Whoosh, maka rakyat yang akan jadi korban. Pelayanan kereta api reguler akan terganggu, dan kepentingan nasional terancam,” tegasnya.

PMPRI mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera bertindak.

KPK didesak untuk menindaklanjuti penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek ini, termasuk menelusuri dugaan mark-up atau inefisiensi anggaran yang menyebabkan pembengkakan biaya.

BPK diminta untuk melakukan audit kerugian negara secara komprehensif, mulai dari perencanaan, proses pembebasan lahan, hingga pelaksanaan konstruksi.

“Kami meminta BPK dan KPK untuk mengusut secara tuntas, tidak hanya pada tataran direksi atau eksekutif proyek, tetapi juga semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan strategis yang berpotensi merugikan negara. Harus dibuka, siapa yang paling bertanggung jawab atas pembengkakan utang ini,” pungkas Kang Joker.

PMPRI menekankan bahwa proyek sebesar KCIC harus menjadi contoh tata kelola yang baik, bukan warisan masalah keuangan yang membebani generasi mendatang. (Sep)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Yusril: Jika Presiden Dibuat Lumpuh Tak Bisa Mengambil Keputusan, Itu Sudah Makar
Lanjutkan Langkah Usai Aduan ke KY, Tim Yuli Yanti Hutagaol Ajukan Perlindungan Hukum ke PT DKI Jakarta Terkait Putusan Nomor 31/PDT.BTH/2026
Tinjau Bakti Kesehatan, Kapolda Ingin Mantapkan Polisi Bersama Masyarakat
Bambang Sibagariang: Opsi BPN Bogor Timur Sangat Aneh, Pidana Tidak Ada Hubungan dengan Pembatalan Sertifikat PTSL
Bukti Permulaan Sudah Cukup, Bareskrim Resmi Terbitkan Laporan Polisi Terkait Tindakan Makar
Fahd A. Rafiq Bongkar Kebobrokan Oknum Penyidik di Lobi KPK: Kalau Saya Sebut Semua, Setengah Gedung Ini Runtuh
Bank Jakarta Dorong Lima Agenda Percepatan Obligasi Daerah
Sebut Sejumlah Penyidik Diduga Terima Duit dari Arief, Fahd A Rafiq Minta Dewas KPK Segera Bertindak

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 19:10 WIB

Yusril: Jika Presiden Dibuat Lumpuh Tak Bisa Mengambil Keputusan, Itu Sudah Makar

Jumat, 20 November 2026 - 23:18 WIB

Lanjutkan Langkah Usai Aduan ke KY, Tim Yuli Yanti Hutagaol Ajukan Perlindungan Hukum ke PT DKI Jakarta Terkait Putusan Nomor 31/PDT.BTH/2026

Jumat, 20 November 2026 - 15:01 WIB

Tinjau Bakti Kesehatan, Kapolda Ingin Mantapkan Polisi Bersama Masyarakat

Jumat, 20 November 2026 - 14:04 WIB

Bambang Sibagariang: Opsi BPN Bogor Timur Sangat Aneh, Pidana Tidak Ada Hubungan dengan Pembatalan Sertifikat PTSL

Jumat, 20 November 2026 - 13:20 WIB

Bukti Permulaan Sudah Cukup, Bareskrim Resmi Terbitkan Laporan Polisi Terkait Tindakan Makar

Berita Terbaru