BEKASI, Mediakarya— Komisi II DPRD Kota Bekasi berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke zona sanitary landfill Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sumur Batu. Rencana itu muncul menyusul pemberitaan soal zona sanitary landfill TPA Sumur Batu yang kini tidak berfungsi. Zona seluas 5.000 meter persegi itu dibangun dengan anggaran Rp11.169.486.000 dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan baru diresmikan pada 29 Januari 2026.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menyampaikan rencana sidak tersebut melalui pesan WhatsApp, Sabtu (28/3/2026). “Noted. Rencananya memang Komisi II akan melakukan sidak,” kata Latu kepada redaksi. Meski begitu, Latu belum menyebutkan kapan sidak tersebut akan dilaksanakan.
Sebelumnya, zona sanitary landfill TPA Sumur Batu menuai kritik dari sejumlah pihak. Ketua Umum Prabu Peduli Lingkungan, Carsa Hamdani, menyebut zona tersebut hanya bersifat simbolik. Dari total lahan TPA Sumur Batu seluas sekitar 21 hektar, hanya 5.000 meter persegi yang dijadikan zona sanitary landfill, sementara sisanya masih beroperasi dengan cara lama.
Selain itu, kondisi di lapangan pada zona 5.000 meter persegi tersebut dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013, yang mewajibkan penutupan sampah dilakukan setiap hari untuk metode sanitary landfill.
Direktur Eksekutif Etos Indonesia Institute, Iskandarsyah, turut mempertanyakan pertanggungjawaban penggunaan anggarannya. “Baru diresmikan, sudah tidak berfungsi. Uang rakyat lebih dari Rp11 miliar habis untuk ini. DLH Kota Bekasi harus bisa menjelaskan,” ujar Iskandarsyah.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi, Kiswatiningsih, masih belum memberikan respons atas permintaan konfirmasi yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp. (Supri)
