JAKARTA, Mediakarya – Kasus operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam dugaan suap jual beli jabatan, pengadaan barang dan jasa, mengundang perhatian sejumlah kalangan.
Maklum saja, mantan orang nomor satu di Kota Bekasi itu sebelumnya mendapatkan sejumlah penghargaan baik dari capaian prestasi kinerja, maupun pelayanan publik.
Kepada mediakarya, Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah mengatakan, bahwa peristiwa OTT KPK itu merupakan pukulan yang luar biasa bagi masyarakat Kota Bekasi.
“Sebab Wali Kota sebelumnya, Bapak Mochtar Mohammad juga pernah dicokok KPK dalam kasus korupsi. Kejadian itu ternyata tidak dijadikan pelajaran berharga oleh Rahmat Effendi. Sehingga ia harus bernasib sama, dan dipastikan akan menempati rumah tahanan,” ungkap Iskandar Jumat, (7/1/2022).
Menurutnya, dengan ditangkapnya Rahmat Effendi oleh KPK, akan mempengaruhi konstelasi politik Kota Bekasi ke depan.
Meski Ade Puspitasari yang merupakan anak dari Rahmat Effendi pernah digadang-gadang untuk menggantikan posisinya pada Pilkada mendatang, tapi Iskandar menilai kehadiran Ade di kancah politik masih prematur.
“Meski saat ini Ade menjabat sebagai anggota dewan tapi keterpilihannya karena adanya campur tangan Rahmat Effendi,” tandas Iskandar.
Iskandar juga mengatakan, peristiwa OTT KPK yang menyeret sang ayah, yakni Rahmat Effendi harus dijadikan momentum Ade Puspitasari bahwa ia bukan hanya mendompleng nama besar orang tuanya.
“Ade harus bisa buktikan bahwa dirinya bukan politisi karbitan. Meski saat ini Rahmat Effendi tengah mengalami masalah hukum Ade harus bisa menunjukkan dirinya sebagai ketua DPD Golkar Kota Bekasi,” katanya.
Kendati demikian, lanjut Iskandar memprediksi bahwa politik Kota Bekasi tetap dinamis. Sebab secara geografis dekat dengan DKI, masyarakatnya pun lebih cerdas, lebih objektif.
“Kita ambil contoh Banten, meski anak koruptor, tapi nyatanya berhasil lolos jadi Wagub,” pungkasnya.**
