FPBS Desak Hentikan Monopoli,  Pemerintah Dinilai Jadi ‘Pelindung’ Pertamina

- Editor

Selasa, 23 September 2025 - 16:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Pusat Pertamina (Ist)

Kantor Pusat Pertamina (Ist)

JAKARTA, Mediakarya – Forum Peduli BBM Swasta (FPBS) mengumumkan rencana aksi damai menolak kebijakan impor BBM satu pintu dan dugaan monopoli Pertamina. Aksi ini akan digelar pada Senin, 29 September 2025 di Lapangan Benten, menjadi ajang konsolidasi nasional karyawan SPBU dan para pengguna BBM swasta.

Koordinator Aksi FPBS, Rofik, menegaskan bahwa kebijakan pemerintah melalui Kementerian ESDM yang mendorong SPBU non-Pertamina membeli BBM dari Pertamina telah memperkuat dominasi BUMN migas tersebut. “Langkah ini bukan hanya mengorbankan konsumen, tapi juga menunjukkan lemahnya tata kelola energi nasional,” tegasnya.

Senada dengan itu, Jajang Nurjaman, Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), menilai pemaksaan kepada SPBU non-Pertamina untuk membeli bahan bakar dari Pertamina hanya menguntungkan jajaran direksi Pertamina.

Baca Juga:  Gerindra: Gagasan Prabowo Soal Rusia-Ukraina Demi Ketersediaan Pangan

“Dirut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, kini berhasil menciptakan monopoli BBM. SPBU non-Pertamina terpaksa membeli base fuel dari Pertamina dengan mekanisme joint surveyor. Ini merugikan konsumen dan memperkuat posisi dominan Pertamina,” ujar Jajang.

Jajang menambahkan, publik semakin melihat pemerintah tidak berpihak kepada konsumen, melainkan menjadi pelindung monopoli Pertamina. “Kebijakan ini berpotensi mencekik pasar dan melemahkan kompetisi sehat,” pungkasnya.

Aksi FPBS pada 29 September mendatang diharapkan menjadi momentum menekan pemerintah agar meninjau ulang kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat dan pelaku usaha swasta di sektor energi.**

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Gudang Ekspedisi Cakung Ricuh, Ketua BPKN: Konsumen Jangan Jadi Korban Promo 11.11*
33 Provinsi dan 1.172 Atlet Siap Bertanding di PON Pantai 2026 Ancol
Habib Syakur: Gibran Lebih Terhormat Mundur Sekarang, Jangan Tunggu Parlemen, Jokowi Jadi Pandito Saja
Jalan Warga Sukapura Terputus akibat Normalisasi Kali Cakung Lama, Bunda Neneng Minta Kontraktor Dievaluasi
Jika Presiden Bisa Disadap, Bagaimana Nasib Rakyat?
Didik Rachbini: Politik Bisa Membunuh Bisnis, Negara Gagal Lahir dari Pemimpin yang Merasa Paling Pintar
Komisi III DPR dan Kapolri Bakal Bedah Dalang di Balik Peristiwa Penyadapan
Kolaborasi PAM JAYA dan Pemkot JakTim, Prasarana Olahraga Tinju di Kampung Melayu Diresmikan Gubernur Pramono

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 07:53 WIB

Gudang Ekspedisi Cakung Ricuh, Ketua BPKN: Konsumen Jangan Jadi Korban Promo 11.11*

Rabu, 11 November 2026 - 12:25 WIB

33 Provinsi dan 1.172 Atlet Siap Bertanding di PON Pantai 2026 Ancol

Rabu, 11 November 2026 - 06:37 WIB

Habib Syakur: Gibran Lebih Terhormat Mundur Sekarang, Jangan Tunggu Parlemen, Jokowi Jadi Pandito Saja

Selasa, 10 November 2026 - 19:52 WIB

Jalan Warga Sukapura Terputus akibat Normalisasi Kali Cakung Lama, Bunda Neneng Minta Kontraktor Dievaluasi

Selasa, 10 November 2026 - 12:23 WIB

Jika Presiden Bisa Disadap, Bagaimana Nasib Rakyat?

Berita Terbaru