Gelo, 10 BUMN Ini Tunggak Utang Rp 3,75 Triliun di BJB

- Editor

Sabtu, 15 November 2025 - 13:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Logo bjb (Ist)

Logo bjb (Ist)

BANDUNG, Mediakarya – Ketua Umum LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI), Rohimat memberi kritik pedasnya terkait temuan adanya 10 BUMN yang diduga menunggak utang senilai Rp 3,75 triliun kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (bank bjb).

Ia menyebut situasi ini sebagai ironi yang memalukan dan menuntut pertanggungjawaban segera dari pemerintah.

“Ini namanya BUMN menggerogoti Bank Daerah! Perusahaan pelat merah yang seharusnya jadi pilar ekonomi dan menyetor dividen ke negara, malah jadi benalu yang menyedot kesehatan bank bjb. Uang Rp 3,75 triliun itu bukan uang daun, itu uang nasabah, uang rakyat Jawa Barat,” tegas pria yang akrab disapa Kang Joker iniĀ  dalam keterangannya kepada Mediakarya, Sabtu (15/10/2015).

Kang Joker melontarkan sejumlah pertanyaan tajam kepada pemerintah, khususnya Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, atas temuan yang disebutnya telah berlarut sejak tahun 2019 tersebut.

“Pemerintah ini tidur atau pura-pura tidak tahu? Bagaimana bisa 10 BUMN, termasuk nama-nama besar seperti Waskita, Wijaya Karya, dan Kimia Farma, nunggak utang kolosal sebesar itu sejak 2019? Di mana fungsi pengawasan Menteri BUMN? Di mana tata kelola BUMN yang katanya ‘AKHLAK’ itu?” tanyanya dengan nada tinggi.

Dampak dan Kerugian Ganda

Ketum PMPRI memperingatkan bahwa jika masalah ini terus dibiarkan berlarut-larut, akan ada dampak destruktif yang serius bagi kedua belah pihak.

1. Kerugian bagi bank bjb:
“Kalau ini dibiarkan, kesehatan bank bjb bisa terganggu. Ini bank kebanggaan Jabar. Jika NPL (Non-Performing Loan) membengkak gara-gara BUMN nakal ini, yang rugi siapa? Likuiditas bank bisa terancam, kepercayaan nasabah bisa goyah,” jelasnya.

“Potensi pendapatan dari bunga hilang, laba tergerus, dan yang paling parah, setoran dividen untuk Pemda Jabar dan Banten bisa berkurang. Ujung-ujungnya, dana pembangunan untuk rakyat yang jadi korban,” papar Joker.

Menurut dia, terkait dengan masalah tersebut, tentu bagi BUMN itu sendiri, itu merupakan aib.

Baca Juga:  Desak Audit Tuntas Proyek KCIC Whoosh, PMPRI: Utang dan Tata Kelola Harus Diusut Jelas

“Reputasi mereka hancur lebur. Bagaimana BUMN karya mau dipercaya dapat proyek baru jika bayar utang saja tidak becus? Ini bisa memicu cross-default dan krisis kepercayaan investor pada surat utang BUMN kita secara keseluruhan,” katanya.

Untuk itu, PMPRI mendesak adanya audit investigasi dan tindakan tegas, bukan hanya sekadar imbauan dari para pemangku kebijakan.

“Kami minta Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi jangan hanya ‘mendukung’, tapi bertindak tegas! Panggil Dirut BUMN itu, sita asetnya kalau perlu. Audit investigasi, jangan-jangan ada moral hazard di balik pinjaman macet ini,” tegasnya.

Berawal dari Ungkapan DPR RI

Kang Joker mengungkapkan bahwa kritik pedas LSM PMPRI ini merupakan respons atas data yang sebelumnya diungkap oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka.

Diketahui bahwa politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka merupakan pihak yang pertama kali membeberkan daftar 10 BUMN yang memiliki tunggakan utang di bank bjb. Ia mendesak Menteri Keuangan dan Gubernur Jawa Barat untuk aktif menagih pelunasan tersebut.

“Saya sekarang minta dukungan Menkeu dan Gubernur Jabar. Kita udag (kejar) bersama agar 10 BUMN bayar lunas utang ke BJB sejak 2019,” ujar Rieke Diah Pitaloka sebagaimana dikutip oleh sejumlah media.

Wanita berparas cantik yang sering disapa Oneng itu merinci bahwa total outstanding (jumlah pinjaman yang harus dibayar oleh debitur) dari ke-10 perusahaan pelat merah tersebut mencapai Rp 3.751.594.845.443 (Rp 3,75 triliun).

Berikut adalah rincian 10 BUMN yang disebut memiliki tunggakan utang kepada bank bjb:

  1. PT. Barata Indonesia: Rp89,11 miliar
  2. PT. Kimia Farma: Rp950,23 miliar
  3. PT. Perikanan Indonesia: Rp96,63 miliar
  4. PT. Phapros: Rp98,39 miliar
  5. PT. Rajawali Nusindo: Rp403,19 miiar
  6. PT. Waskita Karya Infrastruktur: Rp98,94 miliar
  7. PT. Waskita Karya: Rp980,8 miliar
  8. PT. Wijaya Karya Serang Panimbang: Rp278,58 miliar
  9. PT. Wijaya Karya: Rp515,44 miliar
  10. PT. PPSD (Pembangunan Semarang Demak): Rp240,25 miliar. (Asp)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Zulhas: Setelah Ada Penyadapan, Kok Agak Enak Rasanya, Sudah 3 Minggu Tak Ada Lagi Keracunan MBG
PAM JAYA Gandeng Shenzhen Water and Environment Group untuk Percepat Penurunan NRW dan Inovasi Teknologi Air di Jakarta
Prof Mufti Mubarok Dorong APEC 2026 Perkuat UMKM dan Perlindungan Konsumen
Bank Jakarta Dorong Lima Agenda Percepatan Obligasi Daerah
Haidar Alwi: Menggoreng Lagi Isu Judi Online ke Dasco Adalah Daur Ulang Narasi, Bukan Fakta Baru
Dulu Dipuja Kini Dirujak, Gus Iqdam Tersandung Budaya Flexing dan Gaya Hidup Hedonis
30 Tahun Nawakara, Perluas Solusi Keamanan Terintegrasi Hadapi Tantangan Masa Depan
Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Tuai Penolakan, GMP BAJA Ancam Gugat Pemerintah

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 13:34 WIB

Zulhas: Setelah Ada Penyadapan, Kok Agak Enak Rasanya, Sudah 3 Minggu Tak Ada Lagi Keracunan MBG

Sabtu, 21 November 2026 - 22:52 WIB

PAM JAYA Gandeng Shenzhen Water and Environment Group untuk Percepat Penurunan NRW dan Inovasi Teknologi Air di Jakarta

Jumat, 20 November 2026 - 09:26 WIB

Prof Mufti Mubarok Dorong APEC 2026 Perkuat UMKM dan Perlindungan Konsumen

Kamis, 19 November 2026 - 20:11 WIB

Bank Jakarta Dorong Lima Agenda Percepatan Obligasi Daerah

Kamis, 19 November 2026 - 00:50 WIB

Haidar Alwi: Menggoreng Lagi Isu Judi Online ke Dasco Adalah Daur Ulang Narasi, Bukan Fakta Baru

Berita Terbaru