Kaukus Ekonom Pancasila Serahkan Draft RUU Perekonomian Nasional kepada Kepala Staf Kepresidenan

- Penulis

Kamis, 14 Mei 2026 - 11:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

dosen dari berbagai kampus melakukan audiensi dan diskusi dengan Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman

dosen dari berbagai kampus melakukan audiensi dan diskusi dengan Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman

JAKARTA, Mediakarya – Tim Ekonom Pancasila dan sejumlah dosen dari berbagai kampus melakukan audiensi dan diskusi dengan Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, pada Rabu, 13 Mei 2026.

Pertemuan yang dimotori oleh Prof.Dr. Yudhie Haryono itu di antaranya membahas dua agenda utama, yakni penyampaian draft Rancangan Undang-Undang Perekonomian Nasional (RUUPN).

Pertemuan itu digagas oleh kaukus tersebut dan difasilitasi lembaga Nusantara Centre, serta rencana peluncuran buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan. Buku yang menjadi kelanjutan dari rangkaian penajaman isu kedaulatan perekonomian nasional.

Para dosen dalam kaukus tersebut telah menulis seribuan artikel bertema perekonomian nasional; seratusan temu ilmiah, fgd dan diskusi; limapuluh jurnal, empat penerbitan buku.

“Tentu saja, RUUPN tersebut merupakan hasil rangkaian forum diskusi kelompok terarah (FGD) yang diselenggarakan Nusantara Centre bersama berbagai kalangan akademisi, ekonom, dan pemikir kebangsaan,” ungkap Prof. Yudhie Haryono dalam keterangan tertulisnya kepada Mediakarya, Kamis (14/5/2026).

Penyusunan draft tersebut juga menjadi bagian dari tindak lanjut gagasan ekonomi nasional yang diminta oleh Presiden Prabowo Subianto melalui tim ekonomi yang dipimpin oleh Burhanuddin Abdullah.

Dalam kesempatan tersebut, ekonom muda Agus Rizal memaparkan pokok-pokok utama RUUPN di hadapan Kepala Staf Kepresidenan.

“Paparan ini menekankan pentingnya arah pembangunan ekonomi nasional yang berbasis pada kemandirian ekonomi, kedaulatan perencanaan, kemerdekaan implementasi, industrialisasi nasional, penguatan ekonomi rakyat, serta penguatan kedaulatan bangsa di tengah dinamika global,” kata Rizal.

Selain membahas RUUPN, pertemuan juga membicarakan peluncuran buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan, sebuah tafsir kontemporer atas pemikiran ekonomi Pancasila dari Soemitro Djojohadikusumo, tokoh ekonomi nasional sekaligus ayah kandung Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:  Ini Sikap Muhammadiyah Terkait Pernyataan Pangkostrad

Kastaf KSP Dudung Abdurachman Smpaikan Kesediaannya

Dalam pertemuan tersebut, kastaf KSP Dudung Abdurachman menyampaikan kesediaannya untuk menjadi keynote speaker dalam agenda peluncuran buku yang direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Panitia sedang berkoordinasi dengan intens karena akan melibatkan 100 ekonom, 100 dekan fakultas ekonomi, 100 pelaku UMKM, 100 bankir, 100 akuntan, 100 aktifis koperasi dan 100 mahasiswa terseleksi. Total akan dihadiri 700 peserta dari seluruh Indonesia. Sebuah kerja raksasa yang akan menjadi tonggak kebangkitan ekonomi pancasila.

Audiensi berlangsung sekitar dua jam dalam suasana hangat, produktif, dan penuh semangat kebangsaan. Diskusi mengenai ekonomi nasional berlangsung intens, diselingi canda dan dialog ringan yang mencerminkan kedekatan intelektual dan perhatian bersama terhadap masa depan Indonesia.

Prof. Yudhie Haryono menambahkan, bahwa  pertemuan ini sebagai langkah penting dalam membangun sinergi antara pemikiran strategis kebangsaan dengan proses perumusan kebijakan negara, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan kebutuhan akan penguatan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berdaulat.

“Dengan sinergitas dan kolaboratif ini diharapkan pijakan ekonomi nasional makin kokoh. Pemerintah makin solid. Warga negara makin sejahtera dan menjadi tuan di negeri sendiri,” tegasnya.

Prof. Yudhie Haryono dalam sesi penutup berharap forum ini menjadi arus balik nusantaraisme.”Kita layak lebih sejahtera, sentosa, bermartabat, adil dan langgeng. Ini sesuai warisan pemikiran para pendiri bangsa yang merumuskan 5M: merdeka, madiri, modern, martabatif, manusiawi,” pungkasnya. (Adt)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Kasus MBG Kembali Makan Korban, Jenderal Bintang Satu Polri Jadi Tersangka
PLN Energy Management Indonesia Ajak Media Dukung Transisi Energi Nasional
PMPRI Minta Para Pemangku Kebijakan di Kota Bandung Jaga Stabilitas Politik
HUT Bhayangkara ke 80, IPW Beri Sejumlah Catatan Kritis Soal Kinerja Polri
Pakar Komunikasi Kritisi Kesenjangan Alokasi Anggaran Media di Pemkot dan DPRD Kota Bekasi
Dittipideksus Bareskrim Polri Bongkar Perdagangan Sianida Ilegal
Uchok Sky Khadafi Kritik KPK soal Kasus Korupsi Blueray dan Bea Cukai, Desak Usut Seluruh Importir yang Terlibat
Pangdam Jaya Deddy Suryadi Beri Pembekalan Diklat SPPI Koperasi Desa Merah Putih 2026
Berita ini 109 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 2 Juli 2026 - 16:42 WIB

Kasus MBG Kembali Makan Korban, Jenderal Bintang Satu Polri Jadi Tersangka

Kamis, 2 Juli 2026 - 11:51 WIB

PLN Energy Management Indonesia Ajak Media Dukung Transisi Energi Nasional

Kamis, 2 Juli 2026 - 07:37 WIB

HUT Bhayangkara ke 80, IPW Beri Sejumlah Catatan Kritis Soal Kinerja Polri

Rabu, 1 Juli 2026 - 16:19 WIB

Pakar Komunikasi Kritisi Kesenjangan Alokasi Anggaran Media di Pemkot dan DPRD Kota Bekasi

Rabu, 1 Juli 2026 - 09:48 WIB

Dittipideksus Bareskrim Polri Bongkar Perdagangan Sianida Ilegal

Berita Terbaru

Logo Polri (Ist)

Opini

Kepolisian Negara Dalam Dinamika Supremasi Sipil

Kamis, 2 Jul 2026 - 13:11 WIB