Komisi III Soroti Dugaan Ormas Raup Rp7 Miliar dari Parkir RSUD Tangsel

- Editor

Rabu, 28 Mei 2025 - 10:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mediakarya – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah menyoroti kasus penguasaan lahan parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang Selatan oleh organisasi masyarakat (Ormas). Dia meminta polisi mengusut kasus pengelolaan parkir yang meraup Rp 7 miliar setahun itu.

Gus Abduh, sapaan akrab Abdullah menegaskan bahwa pengelolaan lahan parkir di fasilitas milik negara, khususnya rumah sakit pemerintah, harus dilakukan secara transparan dan profesional, sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Tidak boleh ada penguasaan lahan parkir milik negara oleh kelompok atau ormas tertentu, apalagi sampai merugikan masyarakat. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Saya minta kasus ini diusut tuntas,” ujar Gus Abduh, Rabu (28/5/2025).

Menurut legislator asal Dapil Jawa Tengah VI itu, praktik-praktik semacam ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari pihak terkait, termasuk dinas kesehatan dan pemerintah daerah. Ia juga meminta agar pengelolaan parkir di RSUD Tangsel segera dikembalikan ke pihak yang berwenang dan dilakukan secara transparan.

Baca Juga:  KPK Kembali Bidik Politisi PDIP Lainnya Jadi Tersangka?

“Jangan sampai masyarakat yang sudah sakit, malah dibebani dengan tarif parkir yang tidak wajar. Ini rumah sakit pemerintah, bukan tempat untuk mencari keuntungan sepihak,” tambah Gus Abduh.

Lebih lanjut, Gus Abduh mendesak aparat kepolisian untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam penguasaan lahan parkir tersebut. Khususnya, terkait pendapatan lahan parkir yang mencapai Rp 7 miliar pertahun.

“Ini harus diusut tuntas. Ke mana saja uang itu mengalir. Lahan parkir itu milik pemerintah, maka harus ada pendapatan yang masuk kas pemerintah, bukan dinikmati perorangan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar kasus serupa di daerah lain dapat dicegah, dengan memperbaiki sistem pengelolaan aset publik dan menertibkan praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat.

“Kami di Komisi III DPR RI akan terus mengawal masalah ini agar ada kejelasan hukum dan keadilan bagi masyarakat,” pungkasnya. (hab)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Kasus BBM-Berca Schindler Lifts Disidik, Persoalan Invoice hingga Pasokan Barang Didalami
Jangan Berhenti pada Penggeledahan, NCW Bekasi Raya Siap Kawal Kasus Migas Kota Bekasi Hingga Tuntas
Penyidik Jampidsus Geledah 2 Ruangan Di Bapenda Kota Bekasi, Sejumlah Berkas Turut Dibawa
Kejaksaan Agung Geledah Kantor Wali Kota Bekasi
LSM Somasi Kawal Perkara Tanah Senun Bin Nikin, Pastikan Mafia Tanah Tak Terjadi Di Bekasi
Distribusi MBG di Nias Selatan Diduga Langgar SOP Pelabelan, Kepala SPPG Gus Theodorman Lase Buka Suara
Kasus Dugaan Penganiayaan ART di Tangerang Masuk Penyidikan, 3 Terlapor Disebut Mangkir 2 Kali
Status Residivis Korupsi, Fahd Rafiq Terncam Dapat Pemberatan Hukuman

Berita Terkait

Sabtu, 19 September 2026 - 00:13 WIB

Kasus BBM-Berca Schindler Lifts Disidik, Persoalan Invoice hingga Pasokan Barang Didalami

Jumat, 18 September 2026 - 22:29 WIB

Jangan Berhenti pada Penggeledahan, NCW Bekasi Raya Siap Kawal Kasus Migas Kota Bekasi Hingga Tuntas

Kamis, 17 September 2026 - 20:30 WIB

Penyidik Jampidsus Geledah 2 Ruangan Di Bapenda Kota Bekasi, Sejumlah Berkas Turut Dibawa

Kamis, 17 September 2026 - 18:23 WIB

Kejaksaan Agung Geledah Kantor Wali Kota Bekasi

Rabu, 16 September 2026 - 21:55 WIB

LSM Somasi Kawal Perkara Tanah Senun Bin Nikin, Pastikan Mafia Tanah Tak Terjadi Di Bekasi

Berita Terbaru