LAMI Siap Turunkan Ribuan Massa Kawal Kasus Mega Korupsi PT Timah

- Editor

Senin, 8 April 2024 - 13:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI), Jonly Nahampun.

Ketua Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI), Jonly Nahampun.

JAKARTA, Mediakarya – Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut hingga tuntas atas kasus mega korupsi yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp271 triliun rupiah.

Ketua Umum LAMI Jonly Nahampun menilai, korupsi yang mencapai Rp271 triliun itu merupakan angka yang sangat fantastis dan itu merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Sangat miris sekali, disaat masyarakat mengalami persoalan ekonomi dan angka pengangguran kian meningkat sementara harga kebutuhan pokok melambung tinggi, tapi di sisi lain ada orang yang tidak memakai hati nurani pamer kekayaan, tapi ternyata kekayaan yang didapat infonya dari hasil korupsi,” kata Jonly kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/4/2024).

Oleh karenanya, LAMI mendesak kepada Kejagung untuk mengusut hingga tuntas kepada pihak-pihak yang diduga ikut menikmati hasil korupsi PT. Timah.

“Dalam hal ini, siapapun yang terlibat harus diusut, baik itu anak petinggi negara maupun pejabat yang diduga ikut terlibat dan membekingi dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut harus diperiksa dan diadili. Sehingga memberikan efek jera bagi yang lain,” tegas Jonly.

Jonly pun menduga ada aktor intelektual di balik kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pesohor tanah air. Seperti baru-baru ini Kejagung telah menahan suami dari Sandra Dewi yakni Harvey Moeis dan crezy rich perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) Helena Lim.

“Kejaksaan Agung tidak boleh gentar membongkar kasus mega korupsi tersebut. Rakyat sudah muak dengan praktik korupsi dan adanya upaya penguasaan sumber daya alam yang dikelola oleh kelompok kapitalis yang bekerjasama dengan oligarki. Kasus mega korupsi ini harus menjadi momentum masyarakat untuk melawan ketidakadilan,” tandas Jonly.

Menurut Jonly, LAMI akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas. “Bahkan kami siap menurunkan ribuan massa untuk mengawal kasus ini agar pihak-pihak yang disebut-sebut dalam kasus mega korupsi PT Timah itu segera diseret ke pengadilan,” tutup Jonly.

Nama Kaesang Pengarep Ikut Terseret Kasus PT. Timah

Seperti diketahui, kasus mega korupsi PT. Timah terus bergulir bak bola liar. Hal tersebut menyusul ditetapkannya suami Sandra Dewi, Harvey Moeis dan crazy rich PIK, Helena Lim terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Baca Juga:  Kejagung Melawan, Vonis Terhadap Bos Timah Lukai Hati Rakyat

Yang menarik perhatian publik adalah mencuatnya nama Kaesang Pangarep putra bungsu Presiden Joko Widodo mendadak trending topik di X atau Twitter sejak Sabtu (30/4/2024).

Trendingnya nama Kaesang bukan tak beralasan, hal itu dikarenakan suami dari Erina Gudono tersebut disebut-sebut menghapus podcast dirinya bersama Helena Lim.

Meskipun podcast di kanal YouTube Kaesang sudah dihapus, namun potongan video klipnya berseliweran di media sosial X.

Helena Lim yang tampak ‘akrab’ dan begitu mengenal Kaesang dalam video itu membuat netizen bertanya-tanya apakah ada kaitan Kesang dalam kasus PT Timah?

Apalagi Kaesang menghapus video tersebut di podcast-nya. Lalu adakah dugaan keterlibatan Kaesang putra Presiden Jokowi dalam kasus PT Timah?

Menanggapi hal itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengaku tidak tahu dan belum bisa membuktikan adanya dugaan keterlibatan keluarga Jokowi dalam kasus PT Timah yang merugikan negara hingga Rp 271 triliun.

“Soal keluarga Jokowi tahu, itu saya tidak tahu dan saya belum bisa buktikan itu,” ujar Boyamin, Minggu (7/4/2024).

Meski demikian, dia mengatakan sejak pemerintahan Jokowi banyak kebijakan soal pertambahan jebol.

Hal ini karena tata pemerintahan Jokowi yang buruk dan terkesan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur.

“Sehingga pengawasan di sektor pertambangan menjadi kendor dan jebol,” katanya.

Oleh karena itu, Boyamin mengatakan banyak perusahaan-perusahaan nakal mengambil kesempatan misalnya dari kasus PT Jiwasraya dan kasus Asabri.

“Jadi istilahnya jaman pemerintahan jokowi khususnya pengawasan buruk sehingga banyak orang korupsi besar-besaran, ujar dia.

Dia mencontohkan pengusaha Windu Aji Sutanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam perkara tambang nikel ilegal oleh Kejaksaan Agung pada 18 Juli 2018 lalu.

Pemilik PT Kara Nusantara Investama ini juga dikenal sebagai mantan anggota tim relawan Presiden Jokowi di Pilpres 2024.

“Windu ini mengaku berkampanye untuk Jokowi padahal pengusaha nakal. Nah itu pengawasan yang jelek dan didiamkan selama ini,” ujarnya.

Namun, menurut Boyamin, Helena Lim dan Harvey Moeis adalah perpanjangan tangan dari pengusaha inisal RBS (Robert Bonosusatya). (Red)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

KPK Dituding Ciut di Depan Gubsu Bobby, Takut pada Jabatan atau Nama Besar di Belakangnya?
Putusan Sengketa Dinilai Cacat Substansi, Tim Hukum Yuli Yanti Hutagaol Adukan Hakim PN Jakarta Utara ke KY
Didik Rachbini: Pidato Gibran Itu Palsu, Drama Playing the Victim untuk Bersihkan Pelanggaran Konstitusi
Pertanyaan soal Penempatan 4.351 Personel Polri di Luar Struktur Kini Terjawab, Mantan Kabais: Ada Kaitannya dengan Dugaan Penyadapan?
Bukti Permulaan Cukup, Bareskrim Terbitkan Laporan Polisi Dugaan Makar terhadap 4 Jenderal Polisi Terduga Pelaku Penyadapan Ilegal
Bareskrim Naikkan Kasus Dugaan Makar ke Penyidikan, Dirtipidum: Sudah Periksa 38 Saksi dan Ahli
Kapolri Suyudi Ungkap Awal Mula Terbongkarnya Kasus Penyadapan Ilegal
Komisi III DPR Desak Kapolri Usut Tuntas Penyadapan Ilegal, Minta Tersangka Dijerat Pasal Makar

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 15:40 WIB

KPK Dituding Ciut di Depan Gubsu Bobby, Takut pada Jabatan atau Nama Besar di Belakangnya?

Jumat, 13 November 2026 - 15:26 WIB

Putusan Sengketa Dinilai Cacat Substansi, Tim Hukum Yuli Yanti Hutagaol Adukan Hakim PN Jakarta Utara ke KY

Jumat, 13 November 2026 - 15:00 WIB

Didik Rachbini: Pidato Gibran Itu Palsu, Drama Playing the Victim untuk Bersihkan Pelanggaran Konstitusi

Jumat, 13 November 2026 - 10:18 WIB

Pertanyaan soal Penempatan 4.351 Personel Polri di Luar Struktur Kini Terjawab, Mantan Kabais: Ada Kaitannya dengan Dugaan Penyadapan?

Jumat, 13 November 2026 - 08:11 WIB

Bukti Permulaan Cukup, Bareskrim Terbitkan Laporan Polisi Dugaan Makar terhadap 4 Jenderal Polisi Terduga Pelaku Penyadapan Ilegal

Berita Terbaru

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf saat kunjungan kerja ke Pemkot Bekasi

Daerah

Dede Yusuf Ungkap Pelayanan Di Kota Bekasi

Jumat, 13 Nov 2026 - 15:32 WIB